Musrenbang Sumut Tahun 2013 Menelan Dana 1,64 M
Medan, (Media TIPIKOR) - Dana sebesar 1,64 milyar yang dikeluarkan melalui Kepala Bapeda (Badan Pembangunan Daerah) Sumut Ir. Riadil Akhir Lubis untuk anggaran Musrenbang (Musyawarah Rencana Kerja Pembangunan) yang digelar pemerintah provinsi Sumatera Utara pada tanggal 2 april s/d 5 april, dianggap suatu hal yang sangat berlebihan.
Kegiatan musrenbang yang antara lain membahas tentang Singkronisasi Program Prioritas Nasional ke Provinsi, Klasifikasi Usulan Musrenbang Kabupaten dan Kota ke Provinsi, Penajaman Indikator Target Kerja Pada Satuan Perangkat Kerja Daerah (RKPD) serta membahas beberapa sektor lainnya yakni sektor ekonomi, sektor infrastruktur, sektor pertanian, sektor pendidikan dan sektor kesehatan.
Menurut Sekjend LSM Koalisi IX Sumut Janasib Sitohang, Ssi, melihat dari kondisi perekonomian masyarakat Sumut saat ini, acara musrenbang yang digelar di salah satu ruangan Hotel Grand Antares Medan pada hari selasa (2/4) dengan dana 1,64 milyar terkesan sangat lebihan.
LSM Koalisi IX Sumut akan memantau seluruh pengeluaran dan mengaudit semua biaya yang keluar untuk acara tersebut, serta menghimbau kepada BPK agar segera turun kelapangan memonitoring semua anggaran yang terpakai dalam acara musrembang Sumut mulai dari awal hingga selesai.
“Dana 1,64 milyar yang dikeluarkan Ir. Riadil Akhir Lubis selaku kepala Bapeda Sumut sangat tidak etis untuk kegiatan Musrenbang yang berlangsung hanya tiga hari”, tutur Janasib.
Imbuh Janasib lagi, “Apabila nantinya terindikasi adanya penyalahgunaan anggaran sebesar 1,64 M yang dikeluarkan dari APBD 2013 Provinsi Sumatera Utara untuk musrenbang tersebut, maka LSM Koalisi IX akan melaporkan hasil temuan ke KPK”, tegasnya kepada Media TIPIKOR sembali mengakhiri perbincangan. (Jhonter KS Pane/Bond.DS)
Medan, (Media TIPIKOR) - Dana sebesar 1,64 milyar yang dikeluarkan melalui Kepala Bapeda (Badan Pembangunan Daerah) Sumut Ir. Riadil Akhir Lubis untuk anggaran Musrenbang (Musyawarah Rencana Kerja Pembangunan) yang digelar pemerintah provinsi Sumatera Utara pada tanggal 2 april s/d 5 april, dianggap suatu hal yang sangat berlebihan.
Kegiatan musrenbang yang antara lain membahas tentang Singkronisasi Program Prioritas Nasional ke Provinsi, Klasifikasi Usulan Musrenbang Kabupaten dan Kota ke Provinsi, Penajaman Indikator Target Kerja Pada Satuan Perangkat Kerja Daerah (RKPD) serta membahas beberapa sektor lainnya yakni sektor ekonomi, sektor infrastruktur, sektor pertanian, sektor pendidikan dan sektor kesehatan.
Menurut Sekjend LSM Koalisi IX Sumut Janasib Sitohang, Ssi, melihat dari kondisi perekonomian masyarakat Sumut saat ini, acara musrenbang yang digelar di salah satu ruangan Hotel Grand Antares Medan pada hari selasa (2/4) dengan dana 1,64 milyar terkesan sangat lebihan.
LSM Koalisi IX Sumut akan memantau seluruh pengeluaran dan mengaudit semua biaya yang keluar untuk acara tersebut, serta menghimbau kepada BPK agar segera turun kelapangan memonitoring semua anggaran yang terpakai dalam acara musrembang Sumut mulai dari awal hingga selesai.
“Dana 1,64 milyar yang dikeluarkan Ir. Riadil Akhir Lubis selaku kepala Bapeda Sumut sangat tidak etis untuk kegiatan Musrenbang yang berlangsung hanya tiga hari”, tutur Janasib.
Imbuh Janasib lagi, “Apabila nantinya terindikasi adanya penyalahgunaan anggaran sebesar 1,64 M yang dikeluarkan dari APBD 2013 Provinsi Sumatera Utara untuk musrenbang tersebut, maka LSM Koalisi IX akan melaporkan hasil temuan ke KPK”, tegasnya kepada Media TIPIKOR sembali mengakhiri perbincangan. (Jhonter KS Pane/Bond.DS)
Polda Jateng Terjunkan 22.600 Personil Amankan Pilgub Jateng 2013
Semarang, (Media TIPIKOR) - Sebanyak 22.600 personel Kepolisian Daerah Jawa Tengah disiapkan untuk mengamankan proses pemilihan gubernur dan wakil gubernur provinsi setempat yang akan diselenggarakan pada 26 Mei 2016.
"Selain menyiapkan personel untuk mengamankan jalannya Pilgub Jateng 2013, kami juga telah memetakan sejumlah tempat pemungutan suara (TPS) menjadi dua kriteria yakni yang aman dan yang rawan gangguan kamtibmas ," kata Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Djihartono di Semarang, Senin.
Dalam pengamanan Pilgub 2013, Polda Jateng juga berkoordinasi dan melibatkan petugas dari TNI, petugas Satuan Polisi Pamong Praja, dan berbagai elemen masyarakat.
Upacara gelar pasukan pengamanan Pilgub 2013 akan dilaksanakan di Lapangan Pancasila, kawasan Simpang Lima pada 7 Mei 2013 dengan inspektur upacara Kapolda Jateng Irjen Pol Didiek Sutomo Triwidodo.
Djihartono menjelaskan, fokus pengamanan Polda Jateng pada Pilgub 2013 mendatang adalah di TPS, kediaman dan pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur, kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jateng, distribusi kotak serta surat suara, serta semua tempat aktivitas masyarakat.
Menurut dia, pada proses Pilgub Jateng 2013, ada tiga bagian yang rawan terjadi penyimpangan yakni masa kampanye, pelaksanaan coblosan, dan penghitungan suara.
Terkait dengan kemungkinan adanya laporan kecurangan selama proses Pilgub Jateng 2013 berlangsung, Djihartono mengatakan bahwa hal tersebut sudah ada instansi tersendiri yang menanganinya dan kepolisian akan melakukan penyidikan jika ada laporan dari Badan Pengawas Pemilu setempat.
"Kepolisian tidak bisa serta merta melakukan penyidikan terkait kecurangan Pilgub 2013 tanpa ada laporan dari bawaslu," ujarnya.
Koordinator Indonesia Police Watch (IPW) Jawa Tengah Untung Budiarso saat dihubungi terpisah meminta kepolisian agar segera memetakan wilayah di Jateng yang rawan untuk mengantisipasi terjadinya gangguan kamtibmas pada Pilgub Jateng 2013.
"Pemetaan wilayah rawan tersebut sangat diperlukan agar Pilgub Jateng 2013 dapat berjalan dengan aman dan lancar," katanya.
Menurut dia, Polda Jateng yang memiliki kekuatan 35.000 personel juga harus bisa mengamankan setiap TPS yg tersebar di seluruh wilayah provinsi setempat.
"Jumlah personel tersebut tidak memadai untuk mengawal jumlah pemilih yang diperkirakan mencapai 26 juta jiwa," ujarnya.
Oleh karena itu, katanya, IPW Jateng berharap jajaran intel di Polda Jateng yang berjumlah sekitar 2.472 harus lebih siap dalam mengumpulkan informasi tentang perkembangan kamtibmas sehingga tidak sampai "kecolongan".
"Pasangan calon gubernur dan wakilnya juga harus berperan aktif dalam menjaga iklim kondusif di masyarakat dengan selalu menggunakan bahasa santun dalam menyampaikan program-programnya," katanya.
Untung menegaskan agar jajaran Polda Jateng harus lebih siap dalam menerima setiap laporan masyarakat terkait dengan kecurangan dalam Pilgub Jateng 2013. (Amir F)
Semarang, (Media TIPIKOR) - Sebanyak 22.600 personel Kepolisian Daerah Jawa Tengah disiapkan untuk mengamankan proses pemilihan gubernur dan wakil gubernur provinsi setempat yang akan diselenggarakan pada 26 Mei 2016.
"Selain menyiapkan personel untuk mengamankan jalannya Pilgub Jateng 2013, kami juga telah memetakan sejumlah tempat pemungutan suara (TPS) menjadi dua kriteria yakni yang aman dan yang rawan gangguan kamtibmas ," kata Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Djihartono di Semarang, Senin.
Dalam pengamanan Pilgub 2013, Polda Jateng juga berkoordinasi dan melibatkan petugas dari TNI, petugas Satuan Polisi Pamong Praja, dan berbagai elemen masyarakat.
Upacara gelar pasukan pengamanan Pilgub 2013 akan dilaksanakan di Lapangan Pancasila, kawasan Simpang Lima pada 7 Mei 2013 dengan inspektur upacara Kapolda Jateng Irjen Pol Didiek Sutomo Triwidodo.
Djihartono menjelaskan, fokus pengamanan Polda Jateng pada Pilgub 2013 mendatang adalah di TPS, kediaman dan pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur, kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jateng, distribusi kotak serta surat suara, serta semua tempat aktivitas masyarakat.
Menurut dia, pada proses Pilgub Jateng 2013, ada tiga bagian yang rawan terjadi penyimpangan yakni masa kampanye, pelaksanaan coblosan, dan penghitungan suara.
Terkait dengan kemungkinan adanya laporan kecurangan selama proses Pilgub Jateng 2013 berlangsung, Djihartono mengatakan bahwa hal tersebut sudah ada instansi tersendiri yang menanganinya dan kepolisian akan melakukan penyidikan jika ada laporan dari Badan Pengawas Pemilu setempat.
"Kepolisian tidak bisa serta merta melakukan penyidikan terkait kecurangan Pilgub 2013 tanpa ada laporan dari bawaslu," ujarnya.
Koordinator Indonesia Police Watch (IPW) Jawa Tengah Untung Budiarso saat dihubungi terpisah meminta kepolisian agar segera memetakan wilayah di Jateng yang rawan untuk mengantisipasi terjadinya gangguan kamtibmas pada Pilgub Jateng 2013.
"Pemetaan wilayah rawan tersebut sangat diperlukan agar Pilgub Jateng 2013 dapat berjalan dengan aman dan lancar," katanya.
Menurut dia, Polda Jateng yang memiliki kekuatan 35.000 personel juga harus bisa mengamankan setiap TPS yg tersebar di seluruh wilayah provinsi setempat.
"Jumlah personel tersebut tidak memadai untuk mengawal jumlah pemilih yang diperkirakan mencapai 26 juta jiwa," ujarnya.
Oleh karena itu, katanya, IPW Jateng berharap jajaran intel di Polda Jateng yang berjumlah sekitar 2.472 harus lebih siap dalam mengumpulkan informasi tentang perkembangan kamtibmas sehingga tidak sampai "kecolongan".
"Pasangan calon gubernur dan wakilnya juga harus berperan aktif dalam menjaga iklim kondusif di masyarakat dengan selalu menggunakan bahasa santun dalam menyampaikan program-programnya," katanya.
Untung menegaskan agar jajaran Polda Jateng harus lebih siap dalam menerima setiap laporan masyarakat terkait dengan kecurangan dalam Pilgub Jateng 2013. (Amir F)
Said Mulyadi SE Msi :
PAD Kabupaten Pidie Terus Akan Kita Genjot |
| Said Mulyadi SE Msi |
Pidie, (Media TIPIKOR) - Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Pidie, Said Mulyadi SE Msi mengatakan, untuk kedepan agar terus maju, pihaknya akan mengejot Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menurutnya Di tahun 2013 pemerintah pidie optimis PAD terus akan meningkat, dibandingkan tahun sebelumnya, itu sesuai dengan peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat.
Kita juga tidak mau PAD itu menjadi beban berat bagi masyarakat kabupaten pidie, maka kita kedepan akan terus mengali PAD dari berbagai potensi, memang sumber-sumber PAD di pidie terbatas, tapi pemerintah kabupaten pidie tetap berjuang untuk memajukan pidie kedepan. Sekian Liputan. (Jefri/Bond.DS)
Musrenbang Harus Memberi Kontribusi Bagi Percepatan Pembangunan
Deliserdang, (Media TIPIKOR) - Wakil Bupati Deli Serdang H Zainuddin Mars mengharapkan pelaksanaan Musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan ) tidak sekedar serimonial belaka tetapi harus mampu memberi kontribusi bagi percepatan pembangunan daerah, apalagi perkembangan Kabupaten Deli Serdang saat ini cukup luarbiasa, tentu perencanaan pembangunanya harus tepat serta didukung SDM yang benar-benar tepat. Karenanya kepada pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dapat memberi pemikiran yang maksimal dan terbaik untuk membangun daerah.
Hal tersebut disampaikan H Zainuddin Mars dihadapan peserta Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahun 2013 tingkat Kabupaten Deli Serdang di Balairung Pemkab Deli Serdang di Lubuk Pakam, Rabu (27/3).
Dikatakan lagi oleh wabup potensi besar tersebut yakni hadirnya Bandara Kuala Namu yang semoga diharapkan dapat membawa kesejahteraaan bagi masyarakat khususnya bagi masa depan generasi muda. “ Karenanya di daerah ini perlu dibangun sekolah menengah kejuruan dibidang penerbangan bahkan setingkat perguruan tinggi sehingga SDM para generasi muda di daerah ini bisa diandalkan untuk mengelola Bandara Kualanamu yang bertarap internasional .” Kata wabup.Selanjutnya wabup juga mengatakan selain pendidikan menjadi prioritas pembangunan di Deli Serdang juga disektor kesehatan dan infrastruktur. Meski APBD Deli Serdang sudah mencapai 2,3 triliun tetapi masih terasa kurang untuk menyahuti semua tuntutan masyarakat yang semakin berkembang kata Zainuddin
Musrenbang Kabupaten Deli Serdang tahun 2013 kali ini dihadiri Kepala Bappeda Sumut Ir H Riadil Akhir Lubis MSi, Anggota DPRD Deli Serdang Chairul Anwar Unsur Muspida sejumlah anggota DPRD Sumut Dapil Deli Serdang diantaranya Guntur Manurung, Kepala Bappeda Deli Serdang Ir H Irman Dj Oemar MSi, TP PKK DS, para pimpinan SKPD, Camat se jajaran Pemkab Deli Serdang serta sejumlah tokoh pemuka masyarakat,
Sementara Kepala Bappeda Sumut Ir H Riadil Akhir Lubis MSi dalam paparannya menjelaskan program prioritas Provinsi Sumatera Utara tahun 2014 diantaranya peningkatan kehidupan beragama, penegkan hukum, penguatan tata kelola pemerintahan yang baik, peningkatan aksebilitas dan kualitas pendidikan (program wajib belajar 12 tahun) peningkatan aksebilitas dan pelayanan kesehatan terutama penurunan angka kematian bayi dan ibu melahirkan, meningkatkan infrastruktur dan pengembangan wilayah, mendukung daya saing perekonomian, pengermbangan perdesaan dan perkotaan, serta wilayah kepulauan dan perbatasan/wilayah luar.
Juga memprioritaskan Peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan penerapan teknologi serta perluasan kesempatan kerja dan peningkatan kesejahteraan rakyat miskin, melalui dorongan penciptaan lapangan kerja bagi pengusaha pemula dan PNPM Mandiri.
Sedangkan arahan kebijaksanaan kawasan Mebidangro ( Medan Binjai Deli Serdang Karo) melakukan rencana peningkatan jalan outer-outer ring road (TR 16 dan TR 17) Helvetia. Pembangunan outer-outer ring road Mebidangro Mulai Cemara-Batang kuis-Bandara Kualanamu-Simpang Kayu besar Tanjung morawa-jembatan rivera/batas kota Medan. Pembangunan bendungan lau simeme Deli Serdang, jalan tol Medan Binjai, Medan Kualanamu Tebing Tinggi.
Sementara pelaksanaan Musrenbang seperti yang dijelaskan Kepala Bappeda Kabupaten Deli Serdang Ir H Irman DJ Oemar Msi berlangsung selama dua hari .Paparan diantaranya disampaikan Kadis Pendidikan Provinsi Sumatera Utara M Zein Msi,Kadis Binamarga Sumut, Institusi USU Medan Ir Dwi Lindarto, Pimpinan SKPD Deli Serdang diantaranya Kabappeda Deli Serdang Ir H Irman DJ Oemar Msi,Kadis Cipta karya,Kadis Pendidikan Pemuda dan Olah raga,Kadis PU,Kadis Kesehatan, Kadis Perindag dan Kadis Pertanian. (AD/Bond.DS)
Deliserdang, (Media TIPIKOR) - Wakil Bupati Deli Serdang H Zainuddin Mars mengharapkan pelaksanaan Musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan ) tidak sekedar serimonial belaka tetapi harus mampu memberi kontribusi bagi percepatan pembangunan daerah, apalagi perkembangan Kabupaten Deli Serdang saat ini cukup luarbiasa, tentu perencanaan pembangunanya harus tepat serta didukung SDM yang benar-benar tepat. Karenanya kepada pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dapat memberi pemikiran yang maksimal dan terbaik untuk membangun daerah.
Hal tersebut disampaikan H Zainuddin Mars dihadapan peserta Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahun 2013 tingkat Kabupaten Deli Serdang di Balairung Pemkab Deli Serdang di Lubuk Pakam, Rabu (27/3).
Dikatakan lagi oleh wabup potensi besar tersebut yakni hadirnya Bandara Kuala Namu yang semoga diharapkan dapat membawa kesejahteraaan bagi masyarakat khususnya bagi masa depan generasi muda. “ Karenanya di daerah ini perlu dibangun sekolah menengah kejuruan dibidang penerbangan bahkan setingkat perguruan tinggi sehingga SDM para generasi muda di daerah ini bisa diandalkan untuk mengelola Bandara Kualanamu yang bertarap internasional .” Kata wabup.Selanjutnya wabup juga mengatakan selain pendidikan menjadi prioritas pembangunan di Deli Serdang juga disektor kesehatan dan infrastruktur. Meski APBD Deli Serdang sudah mencapai 2,3 triliun tetapi masih terasa kurang untuk menyahuti semua tuntutan masyarakat yang semakin berkembang kata Zainuddin
Musrenbang Kabupaten Deli Serdang tahun 2013 kali ini dihadiri Kepala Bappeda Sumut Ir H Riadil Akhir Lubis MSi, Anggota DPRD Deli Serdang Chairul Anwar Unsur Muspida sejumlah anggota DPRD Sumut Dapil Deli Serdang diantaranya Guntur Manurung, Kepala Bappeda Deli Serdang Ir H Irman Dj Oemar MSi, TP PKK DS, para pimpinan SKPD, Camat se jajaran Pemkab Deli Serdang serta sejumlah tokoh pemuka masyarakat,
Sementara Kepala Bappeda Sumut Ir H Riadil Akhir Lubis MSi dalam paparannya menjelaskan program prioritas Provinsi Sumatera Utara tahun 2014 diantaranya peningkatan kehidupan beragama, penegkan hukum, penguatan tata kelola pemerintahan yang baik, peningkatan aksebilitas dan kualitas pendidikan (program wajib belajar 12 tahun) peningkatan aksebilitas dan pelayanan kesehatan terutama penurunan angka kematian bayi dan ibu melahirkan, meningkatkan infrastruktur dan pengembangan wilayah, mendukung daya saing perekonomian, pengermbangan perdesaan dan perkotaan, serta wilayah kepulauan dan perbatasan/wilayah luar.
Juga memprioritaskan Peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan penerapan teknologi serta perluasan kesempatan kerja dan peningkatan kesejahteraan rakyat miskin, melalui dorongan penciptaan lapangan kerja bagi pengusaha pemula dan PNPM Mandiri.
Sedangkan arahan kebijaksanaan kawasan Mebidangro ( Medan Binjai Deli Serdang Karo) melakukan rencana peningkatan jalan outer-outer ring road (TR 16 dan TR 17) Helvetia. Pembangunan outer-outer ring road Mebidangro Mulai Cemara-Batang kuis-Bandara Kualanamu-Simpang Kayu besar Tanjung morawa-jembatan rivera/batas kota Medan. Pembangunan bendungan lau simeme Deli Serdang, jalan tol Medan Binjai, Medan Kualanamu Tebing Tinggi.
Sementara pelaksanaan Musrenbang seperti yang dijelaskan Kepala Bappeda Kabupaten Deli Serdang Ir H Irman DJ Oemar Msi berlangsung selama dua hari .Paparan diantaranya disampaikan Kadis Pendidikan Provinsi Sumatera Utara M Zein Msi,Kadis Binamarga Sumut, Institusi USU Medan Ir Dwi Lindarto, Pimpinan SKPD Deli Serdang diantaranya Kabappeda Deli Serdang Ir H Irman DJ Oemar Msi,Kadis Cipta karya,Kadis Pendidikan Pemuda dan Olah raga,Kadis PU,Kadis Kesehatan, Kadis Perindag dan Kadis Pertanian. (AD/Bond.DS)
Puluhan Desa Terisolir
Jembatan Bersama Alat Berat Proyek Padat Karya Ambruk Kesungai di Parupuk Paluta
Jembatan Bersama Alat Berat Proyek Padat Karya Ambruk Kesungai di Parupuk Paluta
Paluta, (Media TIPIKOR) - Jembatan Aek Sirumambe Parupuk Jae berlokasi di Kecamatan Padang Bolak Julu dan Hulu Sihapas Ambruk ke sungai bersamaan dengan alat berat beko milik Proyek Padat Karya, Selas 26/3. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun puluhan desa di Kecamatan Padang Bolak Julu dan Kecamatn Hulusahapas Kabupaten Padang Lawas Utara terancam terisolisir.
Pelaksanaan pengerjaan Proyek Padat Karya di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Padang Lawas Utara memakai alat Berat Beko, pengiriman Beko kelokasi proyek diangkut dengan mobil trailer. Namun ketika melintasi Jembatan Aek Sirumambe Parupuk Jae yang hanya berkapasitas max 10 ton tidak dapat menahan berat mobil dan alat berat beko sehingga menyebabkan jembatan rubuh kesungai bersamaan mobil trailer dan alat berat beko tersebut.
Hal itu membuat Puluhan desa di Kecamatan Padang Bolak Julu dan Kecamatn Hulusahapas Kabupaten Padang Lawas Utara Terisolir dan akan berakibat menyengsarakan rakyat sebab terpaksa harus berjalan kaki dikarenakan jalan tidak dapat dilalui oleh kenderaan angkutan umum.
Para tokoh masyarakat dan beberapa LSM mensinyalir proyek –proyek Padat Karya tersebut hanya sebagai alat ajang Korupsi APBD, sebab sesuai isu yang beredar bahwa Proyek Padat Karya anggaran tahun 2012 diduga banyak fiktif dan dikerjakan asal jadi.
Menurut salah seorang Pemerhati Pembangunan Paluta Baginda Narako, proyek Padat Karya anggaran tahun 2013 telah ditetapkan di 40 titik/paket dan sudah dimulai pengerjaannya. Beliau juga mengajak seluruh masyarakat, LSM atau badan-badan lainnya untuk mengawal dan menginvestigasi serta Mengaudit proyek tersebut, beliau juga menekankan agar jembatan tersebut segera di perbaiki, “kalau tidak segera diperbaiki maka kami masyarakat akan melaporkan kasus ini kepada Kadinsosnaker Paluta selaku penanggung jawab Proyek Padat Karya tersebut”, tegas Baginda. (Gmn)
Pelaksanaan pengerjaan Proyek Padat Karya di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Padang Lawas Utara memakai alat Berat Beko, pengiriman Beko kelokasi proyek diangkut dengan mobil trailer. Namun ketika melintasi Jembatan Aek Sirumambe Parupuk Jae yang hanya berkapasitas max 10 ton tidak dapat menahan berat mobil dan alat berat beko sehingga menyebabkan jembatan rubuh kesungai bersamaan mobil trailer dan alat berat beko tersebut.
Hal itu membuat Puluhan desa di Kecamatan Padang Bolak Julu dan Kecamatn Hulusahapas Kabupaten Padang Lawas Utara Terisolir dan akan berakibat menyengsarakan rakyat sebab terpaksa harus berjalan kaki dikarenakan jalan tidak dapat dilalui oleh kenderaan angkutan umum.
Para tokoh masyarakat dan beberapa LSM mensinyalir proyek –proyek Padat Karya tersebut hanya sebagai alat ajang Korupsi APBD, sebab sesuai isu yang beredar bahwa Proyek Padat Karya anggaran tahun 2012 diduga banyak fiktif dan dikerjakan asal jadi.
Menurut salah seorang Pemerhati Pembangunan Paluta Baginda Narako, proyek Padat Karya anggaran tahun 2013 telah ditetapkan di 40 titik/paket dan sudah dimulai pengerjaannya. Beliau juga mengajak seluruh masyarakat, LSM atau badan-badan lainnya untuk mengawal dan menginvestigasi serta Mengaudit proyek tersebut, beliau juga menekankan agar jembatan tersebut segera di perbaiki, “kalau tidak segera diperbaiki maka kami masyarakat akan melaporkan kasus ini kepada Kadinsosnaker Paluta selaku penanggung jawab Proyek Padat Karya tersebut”, tegas Baginda. (Gmn)
0 comments:
Post a Comment