Media TIPIKOR {Edisi: 06/M-Tip/IV/2012}

Proyek Jalan Setapak Menuju SD Negeri No. 010026 

di Tanjung Balai Tidak Terealisasi

Tanjungbalai (Media TIPIKOR) - Proyek Jalan setapak yang terletak di Dusun II, Desa Sei Kepayang Kiri, Kecamatam Sei Kepayang Barat, Kabupaten Asahan persisnya menuju ke Sekolah Dasar (SD) Negeri Nomor 010026, yang sumber dananya berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2011 yang lalu sebesar Rp 80.000.000,- ternyata pekerjaan proyek ini tidak terealisasi.

Pasalnya, menurut pantauan wartawan di lapangan, pada hari Rabu (18/4), jelas jalan yang dimaksud sama sekali tidak terlihat ada proyek di jalan tersebut, karena kondisi jalan sepuluh tahun yang lalu pun sama seperti sekarang ini, tidak ada tanda – tanda pembangunan disana seperti plank proyek, batu padas, batu bata, batu sprit, pasir dan lain sebagainya yang menumpuk di lokasi itu.

Sementara ini sudah tahun 2012 kapan lagi mau dikerjakan proyek tersebut, sementara masyarakat, banyak yang tinggal disana, begitu juga siswa / i mulai dari tingkat SD, SMP Negri I, SMA Negeri I, kantor KUA pun ada disana, semuanya melintasi jalan tersebut.

Melihat itu masyarakat sangat menyesali Pemkab Asahan yang dipinpin oleh Drs H Taufan Gama Simatupang M.AP, sepatutnya pemerintah memproitaskan pembangunan imfrastruktur, karena jalan adalah merupakan urat nadi bagi masyarakat setempat.

Salah seorang siswa ketika dihubungi wartawan di sela – sela kesibukannya berjualan di lokasi yang berlumpur mengatakan selama sebelas tahun dari mulai duduk di bangku SD, SMP hingga sekarang ini sudah duduk dibangku SMA kelas II belum pernah ada perbaikan jalan ini.

Sementara itu Herman Litbang dibidang lingkungan hidup pada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lembaga Pemantau Pengelolaan Keuangan dan Harta Negara (LP2KHN) Sumatera Utara ketika dihubungi wartawan di meja tugasnya, Kamis (19/4) mengatakan, sangat menyesalkan kinerja Bupati Asahan Drs H Taufan Gama Simatupang M.AP, karena tidak ada perobahannya dengan kepemimpinan Almahrum Drs H Risuddin yang tidak mau tau dengan kondisi jalan di daerah Kecamatan Sei Kepayang. Bahkan kali ini tambah parah lagi proyeknya sudah dianggarkan tahun 2011, namun pihak rekanan bersama Dinas PU terkait tidak merealisasikan pembangunannya alias diduga difiktifkan.

Harapan Herman dengan kejadian ini semoga pihak Kejaksaan Negeri segera melakukan pengusutan anggaran proyek ini, karena pembangunannya tidak kelihatan sama sekali.(Str)

Bupati Diminta Sosialisasikan Dana BOS

Panyabungan (Media TIPIKOR) - Bupati Mandailing Natal, HM Hidayat Batubara didesak untuk mensosialisasikan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah untuk tingkat SLTA serta bantuan bagi pelajar yang masuk ke perguruan tinggi yang ditampung di APBD Madina tahun 2012.

Sebab, pasca pengesahan APBD, masyarakat luas belum banyak mengetahui kebijakan di sektor pendidikan tersebut.  Program ini merupakan salah satu kebijakan bupati sebagai implementasi dari visi misi pendidikan gratis di Mandailing Natal. “Sudah saatnya bupati mensosialisasikan kepada publik bahwa ada dana untuk program semacam BOS di tingkat SLTA, serta bantuan bagi pelajar yang berhasil masuk ke perguruan tinggi,” sebut Sutan Mangkutur, pamerhati Madina, Selasa (23/4).

Bupati Madina, HM Hidayat Batubara

Sutan menyatakan, program pendidikan gratis, terimplementasi pada program pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk SLTA yang selama ini tidak tercakup dalam program nasional BOS, karena program BOS nasional cakupannya hanya pada tingkat SD/MI dan SMP/MTs.

Sebagai Follow Up dari program tersebut, diprogramkan juga pemberian bantuan beasiswa bagi alumni SLTA Mandailing Natal yang berhasil menembus perguruan tinggi. Dana yang dianggarkan untuk ini sebesar 8,5 milyar rupiah yang diharapkan akan dapat meningkatkan kualitas pendidikan tingkat SLTA, yang nantinya akan ditandai oleh meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) tingkat SLTA, kemudian diharapkan akan dapat meningkatkan jumlah alumni SLTA yang berhasil masuk pada perguruan tinggi negeri.

Pengalokasian dana yang besar ini diharapkan akan berkorelasi positif pada angka kelulusan di perguruan tinggi negeri. (Sur)

Demo Mahasiswa Tuntut Biaya Pendidikan Murah

 Medan (Media TIPIKOR) - Sejumlah Mahasiswa yang bergabung dalam Serikat Mahasiswa melakukan aksi unjukrasa/demo dan teateritikal di bundaran SIB, depan Golden Jalan Gatot Subroto, Medan Petisah, Rabu (25/4), yang mengakibatkan kemacetan lalu lintas di seputaran jalan tersebut. 

Mahasiswa ujukrasa di bundaran, Jalan Gatot Subroto, Medan, Rabu (25/4/12)

Dalam demo tersebut mahasiswa menuntut agar biaya pendidikan dapat dijangkau masyarakat kalangan bawah dari awal mengecap hingga ke perguruan tinggi. Mereka juga menggrubis tentang anggaran pendidikan yang selama ini tidak pernah tepat sasaran. Pendidikan yang seharusnya gratis dan murah, sekarang menjadi komersil dan mahal.

“Kami ingin menyuarakan hati rakyat, bahwa selama ini banyak yang belum terselesaikan oleh pemerintah. Kinerja pemerintah sangat lambat dan banyak korupsi yang dilakukan yang akhirnya pendidikan menjadi komersil alias mahal,” ungkap seorang mahasiswa yang mengaku sebagai koordinator demo pada media ini.

Pendidikan yang seharusnya bisa dirasakan bagi seluruh lapisan rakyat, kini hanya bisa di rasakan oleh kalangan yang mampu. Apalagi dana pendidikan yang dianggarkan pemerintah dalam BOS (Bantuan Operasional Sekolah) tidak tepat sasaran. Malah menjadi suatu bahan proyek bagi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. “Kita meminta agar pemerintah membenahi diri untuk dapat mengontrol kinerja yang selama ini banyak ngawurnya dari pada benernya,” kata seorang mahasiswa yang ikut dalam unjuk rasa tersebut.

Selain menuntut hal pendidikan, terlihat dalam pantauan media ini, bertuliskan untuk menghentikan represivitas-represivitas tindakan kekerasan TNI/POLRI terhadap rakyat dan kembalikan hak-hak atas tanah rakyat. (RO3/SBR)

  

 KPK Periksa 4 Orang Saksi

Pekanbaru (Media TIPIKOR) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan pemeriksaan terhadap saksi kasus suap revisi perda Nomor 6 Tahun 2010 tentang penahanan dana pembangunan lapangan tembak untuk PON.

Juru bicara KPK Johan Budi ketika dikonfirmasi Media TIPIKOR, mengatakan ada empat saksi yang akan diminta keterangannya, namun belum merinci nama-nama saksi yang akan di periksa. Soal siapa saja yang diperiksa belum dapat datanya dari Tim Penyelidik KPK yang ngepos di Pekanbaru kata Johan Budi.

Sampai saat ini KPK masih menetapkan empat tersangka dalam kasus tersebut masng-masing dua anggota DPRD Riau, Faisal Aswan dan M.Dunir, tersangka lainnya pegawai Dispora Riau Eka Darma Saputra dan karyawan PT Pembangunan Perumahan, Rahmad Denny Indrayan.

Sedangkan mereka yang diminta keterangannya dari DPRD Riau, yaitu Roem Zein,Taufan Andoso yakin, Zulpanheri, Hj Sirwani Bibra, H  Adrian Ali, Ramli Sanur, Johar Firdaus, AB Purba. Dari kalangan eksekutif, Kadispora  Riau, Lukman Abbas, Sekretaris Dispora, Rifai Yasib, Kepala Biro Hukum Pemprov Riau , Kasia Rudin, Kepala BAPPEDA Riau, Drs M Ramli Wahid dan sejumlah karyawan lapangan tembak juga tidak luput dari pemeriksaan KPK. (Ben)

DPD Partai Golkar Kota P Sidimpuan Verifikasi Administrasi Berkas Balon Walikota/Wakil Walikota

Padangsidimpuan  (Media TIPIKOR) - Tim verifikasi Partai Golkar Padangsidimpuan telah melaksanakan tugasnya memeriksa kelengkapan berkas persyaratan pendaftaran bakal calon Walikota dan WakilWalikota Padangsidimpuan priode 2013-2018 secara administratif. Dan sekalian menutup pendaftaran yang disusun Partai Golkar sesuai jadwal (Rabu18Mei2012).

Nominasi 7 nama dengan hasil verifikasi semua memenuhi kelengkapan administrasi yakni : Drs.H. Ahmad Buchori Siregar MM , Andar Amin Harahap, Ir  H Chaidir Ritonga MM, Edi Syahputra Rangkuti, SE, Muhammad Akhirun Piliang, Muhammad Isnandar Nasution, S.Sos, H.Rahmat Nasution, S.Sos.

Dari ketujuh putra terbaik yang berdedikasi tinggi ini, tiga orang bakal calon adalah kader teruji dari Partai Golkar : Ir H Chaidir Ritonga MM , H  Rahmat Nasution, S.Sos dan Muhammad Akhirun Piliang.

Ketika menjawab wartawan tentang komunikasi dengan partai lain Ketua Partai Golkar Padangsidimpuan Irsan Efendi Nasution SH didampingi Sekretaris Partai Golkar Padangsidimpuan Siswan Siswanto, SH yang juga sebagai Ketua Tim Administratif Berkas, bersama anggota tim Nasruddin Nasution, Purnama Harahap, S.Sos, Syaiful Bachri Siregar, dan Mara Pardamean Nasution. Bahwasanya  Partai Golkar telah mengadakan Bargaining dan lobi-lobi dengan partai lain dan dengan calon masing-masing Partai.

Bisa saja bakal calon Walikota dari Golkar boleh jadi WakilWalikota. Demikian juga sebaliknya boleh diusung dari Partai lain, ucap Irsan. Kita dari Partai Golkar sudah memulai dari tahapan-tahapan secara terbuka sesuai juklak yang dilakukan Partai Golkar dan jadwal yang disusun untuk memvrefikasi administrasi semua berkas yang mencalonkan dengan pola pemdaftaran secara personal dan tidak berpasangan.

Semua bakal calon yang direkomendasikan oleh tim Verifikasi harus wajib masuk dalam daftar yang juga maksudnya mengantisipasi konflik ditubuh internal Partai Golkar. Sesuai yang diatur juklak semua berkas dikirimkan ke DPP yang selanjutnya bekerjasama dengan lembaga survey dan bertanya kepada masyarakat Kota Padangsidimpuan dari hasil respon masyarakat dimana yang didukung masyarakat Kota Padangsidimpuan yang nantinya jadi alat ukur sebagai calon Walikota-WakilWalikota.  Kita berharap hasil survey lebih cepat lebih baik, ujar Irsan. (SG)

Wagub Sumsel Diperiksa, Diduga Korupsi Bansos Ormas

Sumsel  (Media TIPIKOR) - Guna melengkapi pemeriksaan kasus dugaan korupsi bantuan sosial organisasi ke masyarakat(Bansos Ormas) Kabupaten Oku tahun 2008 senilai Rp 29 miliar dengan tersangka pelaku mantan Sekertaris Daerah (Sekda) Kabupaten Oku,  Ir Syamsir Jalil dan mantan Kabag Perlengkapan Kabupaten Oku Sugeng dalam pemeriksaan lanjutan melibatkan Wakil Gubernur Sumatra Selatan, H Eddy Yusuf,SH, MH.

Dia sebagai saksi dari kasus korupsi tersebut setelah surat izin dari Presiden RI turun Februari 2012 lalu. Pemeriksaan terhadap Wakil Gubernur H Eddy Yusuf SH, MM merupakan pemeriksaan untuk pertama kalinya.

Kedudukan Eddy dalam penyelidikan adalah sebagai saksi dimana pada saat perbuatan korupsi di lakukan Ir Syamsir Jalil dan Sugeng.  Kedudukan Eddy adalah sebagai Bupati Oku Induk.

Pada saat itu hasil penyelidikan Subdit III Tipikor Ditres Karimum Polda Sumsel menyebutkan Bansos Ormas tersebut sebesar Rp 13 miliar, dari dana tersebut diselewengkan secara berjamaah. Pemeriksaan ini dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Sumsel AKBP R Djarot Palakova.

Pemeriksaan ini digunakan untuk melengkapi berkas dari ke dua tersangka karena berkasnya belum lengkap dan masih membutuhkan pemeriksaan terhadap saksi lain untuk melengkapi berkas tersebut, harus menambah saksi saksi lagi, ujarnya. Wagub Sumsel diperiksa di ruangan Deviacita  Polda Sumsel dan didamping langsung Kasubdit III Tipikor AKBP  Deny p Putro.

Dalam pemeriksaan wagub diajukan berbagai macam pertanyaan seputar kasus tersebut, dia  meninggalkan ruangan pemeriksaan setelah makan siang. Ketika di konfirmasi wagub sedang tidak ada di ruangannya. Ketika dikonfirmasi protokol, Richard mengatakan belum menerima informasi pasti terkait pemeriksaan wagub. “Saya belum bisa berkomentar banyak, “tuturnya. (suparman)