Dugaan Korupsi Tanah Kuburan Pemko Padangsidempuan Mulai Ada Titik Terang
Panyabungan (Media TIPIKOR) - Dugaan korupsi tanah Kuburan di Pemko Padangsidempuan yang selama ini terkesan di “peti es” kan kini mulai ada titik terang. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kajatisu) yang baru Noor Rachmat, menjadikan kasus ini salah satu skala prioritas. Skala prioritas ini terungkap dari disposisi Kajatisu Noor Rachmat yang di tujukan kepada Apidsus tertanggal 2 April 2012.
 |
| Sekda Madina M. Daud batubara |
Dalam disposisinya, Kajatisu menanyakan kepada Adpidsus terkait perkembangan masalah dugaan korupsi yang melibatkan Sekda Madina M. Daud Batubara dan menyampaikan laporannya langsung kepada dirinya. Munculnya disposisi ini, sempat membuat heboh gedung Kejatisu Sumut, pasalnya banyak yang menganggap kasus ini sudah di diamkan.
Ketua DPP LSM GEMrAk, Afrialdi Nasution menyambut baik sikap Kajatisu ini untuk menindak lanjuti persoalan ini. “Mudah-mudahan ini langkah awal bagi Kajatisu yang baru untuk membuktikan kinerjanya kepada rakyat Sumut bahwa tidak ada pejabat yang kebal hukum,” ujarnya, Kamis (12/04).
“ Kasus ini sudah berbulan-bulan mandeg di Kajatisu, M. Daud Batubara sudah bolak-balik di panggil ke Kajatisu, begitu juga dengan saksi-saksinya. Namun semuanya hanya sebatas itu saja, tidak ada tindak lanjut. Sementara itu, masyarakat Madina sangat berharap pengusutan kasus ini jelas dan terang benderang, tidak ada yang di sembunyikan,” kata Afrialdi di dampingi Sekretaris Umum GEMrAK, Sawaluddin Siregar.
GEMrAk, lanjutnya, sempat mencurigai adanya kekuatan tersembunyi yang melindungi M. Daud Batubara agar tidak terjerat hukum dalam kasus dugaan korupsi ini. Makanya kami melayangkan surat susulan yang baru terkait kasus ini kepada Kejatisu dengan harapan Kajatisu yang baru menindak lanjutinya.
Dalam suratnya No. 077/DPP/LSM-GEMrAK/PSP/III/2012, tertanggal 28 Maret 2012, GEMrAk mengeluhkan lambannya Kejatisu memproses kasus dugaan korupsi tersebut. Ketidak jelasan pengungkapan kasus ini juga telah menganggu kekondusifan daerah Kab. Mandailing Natal. Sebab, hampir setiap hari terjadi demontrasi menuntut agar Kejatisu menuntaskan kasus ini.
Sawaluddin menambahkan, terkait kasus ini GEMrAk juga sudah menembuskan surat serta data-datanya ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang diterima personil Kejagung oleh Tommy K. Seluruh rakyat Madina berharap pihak Kejaksaan Agung merespon persoalan ini,” ujarnya.
Sebelumnya, Sekda Madina M. Daud Batubara sudah beberapa kali di periksa pihak Kejatisu terkait indikasi korupsi pengadaan tanah kuburan di Pemko Padangsidempuan ini di tambah bantuan desa Kelurahan yang di duga sudah merugikan negara Rp 4,9 Milyar yang bersumber dari APBD Pemko Padangsidempuan tahun 2006-2007.
Bahkan Daud sempat dibantar ke Rumah Sakit karena jelang diperiksa Kejatisu beberapa bulan lalu, Daud mengaku kondisinya tidak sehat. Belakangan, kasus itu abu-abu dan Daud Batubara kembali pulih dari sakit serta menjalankan aktivitasnya sebagai Sekda Madailing Natal.
Menyoroti persoalan itu, Masyarakat Tapanuli Bagian Selatan Bersatu (Martabe) mendesak Bupati Madina Hidayat Batubara, menonaktifkan M. Daud Batubara. Alasan penonaktifkan itu agar mempermudah Kejatisu dalam melakukan pemeriksaan terhadap Daud Batubara. “Kami juga berharap Kejatisu di bawah kepemimpinan Noor Rachmad tidak seperti sebelum-sebelumnya. Kinerjanya mandul menegakkan hukum,” ketus Ketua Martabe, Zainal Sinambela kepada Wartawan, Kamis (12/4)
Zainal menyebutkan, banyak kasus korupsi di Sumut menjadi perbendaharaan dan tumpukan berkas di jajaran institusi penegak hukum berlambang neraca itu. Sebagai contoh, awal tahun 2012 menjelang dimutasinya Kajatisu AK Basyuni, Kejatisu menggebu-gebu mengusut dugaan korupsi pengadaan tanah perkuburan yang ditampung APBD Kota Padangsidimpuan tahun 2007.
“Saat ini Daud Batubara terlihat sehat dan sehari-harinya aktif menjalankan tugasnya sebagai sekda Madina. Namun di sisi lain kasusnya lenyap bagai ditelan bumi,” ujarnya.
Zainal menegaskan, pihaknya mendesak agar proses hukum tersebut ditindaklanjuti Kejatisu dan meminta Bupati Madina mencopot jabatan Sekda, M Daud Batubara, sehingga lebih memudahkan proses hukum.
Dia juga menambahkan, demi membantu program pemerintah dalam pemberantasan korupsi yang diatur dalam perundang-undangan dan amanah aturan kebebasan menyampaikan pendapat, desakan proses hukum tersebut akan ditindaklajuti dengan menggelar aksi turun ke pelataran Kejatisu dan Rumah Dinas Kajatisu.
Di tempat terpisah, praktisi hukum Azmi Hadli, SH mengatakan, masyarakat mempunyai kewenangan untuk berperan serta dalam pemberantasan korupsi. Bahkan dapat melaporkan penyidik ke Jamwas Kejagung bila ditemukan unsur memperlambat penyelidikan kasus korupsi yang sedang ditangani.
Kajatisu, Noor Rachmad ketika dikonfirmasi melalui selulernya, meski nada tersambung namun tak diangkat. Begitu juga ketika dihubungi melalui pesan singkat, orang nomor satu di lembaga Adyaksa itu tidak membalas. Terkait kasus ini, Kasi Penyidikan Kejatisu, Jufri Nasution, SH, berungkali kepada Wartawan berbagai media cetak hanya mengatakan perkembangan kasus ini masih dalam tahap penyidikan. (AA)
HARGA TABUNG ELPIJI TIDAK ADA KENAIKAN
MEDAN (Media Tipikor) - Pertamina menegaskan belum ada kebijakan menaikkan harga jual elpiji sehingga kalau ada agen atau distributor yang menaikkan harga jual akan diberi tindakan tegas.
“Pertamina sedang mengawasi ketat penjualan elpiji di distributor menyusul adanya laporan harga jual di pengecer naik sekitar Rp2.000 per tabung baik untuk tabung 3 kg dan 12 kg,” kata Assistant Customer Relation FRM Region I Pertamina, Sonny Mirath, di Medan, hari ini.
Hasil penyelidikan di distributor hingga akhir pekan ini, pengusaha masih menjual dengan harga normal.
“Jadi harga jual yang naik itu dipastikan ulah pengecer dan itu diluar tanggung jawab Pertamina,” katanya.
Dia mengakui, permintaan elpiji meningkat terus sejalan dengan program konversi yang sudah rampung di 27 kota/kabupaten di Sumut.
Dengan rampungnya program konversi, maka minyak tanah bersubsidi sudah tidak ada lagi di 27 kota/kabupaten tersebut dan itu memicu penggunaan elpiji yang harganya lebih murah dibandingkan minyak tanah non subsidi.
Penyaluran elpiji untuk Sumut setiap harinya rata-rata sekitar 1.100 metrik ton.
“Manajemen terus mengawasi ketat penjualan elpiji dan diharapkan instansi yang berwenang mengawasi pedagang eceran bisa melakukan hal sama sehingga konsumen tidak dirugikan,”katanya.
Dia menegaskan, tidak ada alasan pedagang menaikkan harga jual, karena selain harga tebus tidak naik, stok banyak dan harga transportasi juga belum naik menyusul ditundanya kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
Pedagang pengecer gas elpiji di kawasan Medan Johor, Aji, mengakui, kenaikan harga jual dilakukan pedagang menjelang 1 April dimana pada tanggal itu menurut rencana pemerintah akan menaikkan harga BBM.
“Tetapi meski BBM batal dinaikkan, diakui pedagang masih mempertahankan harga yang sudah naik itu dengan perhitungan untuk antisipasi terjadinya kenaikan harga BBM yang diyakini kuat pasti dilakukan pemerintah juga,” katanya.
Kalau tidak dinaikkan, nanti modal tak cukup untuk menebus harga elpiji yang dipastikan naik kalau BBM naik atau harga transportasi yang naik,katanya.
Kenaikan harga juga biasanya mengacu pada kondisi pasar.
“Kalau pedagang lain sudah menaikkan harga, biasanya pedagang lain ikut-ikutan juga,” katanya.
Harga elpiji 3 kg akhir pekan ini masih bertahan Rp16.000 -Rp17.000 dari harga normal Rp14.000-Rp15.000 dan harga elpiji 12 Kg sebesar Rp75.000-Rp77.000 dari sebelumnya Rp72.000 – Rp73.000 per tabung.(Ricky)
“Pertamina sedang mengawasi ketat penjualan elpiji di distributor menyusul adanya laporan harga jual di pengecer naik sekitar Rp2.000 per tabung baik untuk tabung 3 kg dan 12 kg,” kata Assistant Customer Relation FRM Region I Pertamina, Sonny Mirath, di Medan, hari ini.
Hasil penyelidikan di distributor hingga akhir pekan ini, pengusaha masih menjual dengan harga normal.
“Jadi harga jual yang naik itu dipastikan ulah pengecer dan itu diluar tanggung jawab Pertamina,” katanya.
Dia mengakui, permintaan elpiji meningkat terus sejalan dengan program konversi yang sudah rampung di 27 kota/kabupaten di Sumut.
Dengan rampungnya program konversi, maka minyak tanah bersubsidi sudah tidak ada lagi di 27 kota/kabupaten tersebut dan itu memicu penggunaan elpiji yang harganya lebih murah dibandingkan minyak tanah non subsidi.
Penyaluran elpiji untuk Sumut setiap harinya rata-rata sekitar 1.100 metrik ton.
“Manajemen terus mengawasi ketat penjualan elpiji dan diharapkan instansi yang berwenang mengawasi pedagang eceran bisa melakukan hal sama sehingga konsumen tidak dirugikan,”katanya.
Dia menegaskan, tidak ada alasan pedagang menaikkan harga jual, karena selain harga tebus tidak naik, stok banyak dan harga transportasi juga belum naik menyusul ditundanya kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
Pedagang pengecer gas elpiji di kawasan Medan Johor, Aji, mengakui, kenaikan harga jual dilakukan pedagang menjelang 1 April dimana pada tanggal itu menurut rencana pemerintah akan menaikkan harga BBM.
“Tetapi meski BBM batal dinaikkan, diakui pedagang masih mempertahankan harga yang sudah naik itu dengan perhitungan untuk antisipasi terjadinya kenaikan harga BBM yang diyakini kuat pasti dilakukan pemerintah juga,” katanya.
Kalau tidak dinaikkan, nanti modal tak cukup untuk menebus harga elpiji yang dipastikan naik kalau BBM naik atau harga transportasi yang naik,katanya.
Kenaikan harga juga biasanya mengacu pada kondisi pasar.
“Kalau pedagang lain sudah menaikkan harga, biasanya pedagang lain ikut-ikutan juga,” katanya.
Harga elpiji 3 kg akhir pekan ini masih bertahan Rp16.000 -Rp17.000 dari harga normal Rp14.000-Rp15.000 dan harga elpiji 12 Kg sebesar Rp75.000-Rp77.000 dari sebelumnya Rp72.000 – Rp73.000 per tabung.(Ricky)
Warga Kota Telukdalam Nias Selatan Panik Akibat Gempa
Nias Selatan (Media TIPIKOR) - Gempa dahsyat berkekuatan , dirasakan sangat kuat di kota Telukdalam Nias Selatan. Sampai saat ini belum ada informasi mengenai korban meninggal, luka-luka maupun kerusakan bangunan.
Warga masyarakat Nias Selatan, khususnya di Kota Telukdalam sempat terlihat panik akibat gempa yang berpotensi tsunami. Gempanya terasa lebih lama dari biasanya yang sering terjadi. Pada malam harinya warga masih berjaga-jaga menyusul adanya informasi akan terjadi tsunami seperti disampaikan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisik (BMKG) pusat. Banyak warga yang mulai mengungsi ke daerah yang lebih tinggi diantaranya ke arah Hilisondrekha dan di SMK/SMA Negeri 1 Telukdalam yang daerahnya lebih tinggi. Akibat kepanikan dan pergerakan warga untuk mengungsi tersebut, menyebabkan lalu lintas di dalam kota Telukdalam sempat macet karena warga berhamburan keluar rumah.
Syukur Alhamdulillah gempa yang terjadi tidak menimbulkan korban dan aman-aman saja. Listrik juga tidak mengalami gangguan sehingga masyarakat bisa mendapatkan informasi melalui internet lebih cepat dan para wartawan bisa mengirim berita ke redaksi tanpa ada gangguan jaringan.(Eddie S)
Bupati Karo Memiliki Komitmen Dan Kepedulian Terhadap Kesejahteraan Dan Kemajuan Masyarakat Kabupaten Karo
Kabanjahe ( Media Tipikor) - Presiden Direktur Eksekutif Dewan Pimpinan Indonesia Lembaga Swadaya Masyarakat Garda Revolusioner Nasional (DPI.LSM-GARnas) Jenal Al Jigo Kaban Kamis. (12/5) Mengatakan Bupati Karo HC. Kena Ukur Surbakti (Karo Jambi )Telah Dipercaya Oleh Masyarakat karo sebagai Pemimpinya Selama 5 (Lima ) tahun Lamanya Serta Memiliki Komidmen Dan Kepedulian Yang Tinggi Terhadap Kesejahteraan Masyrakat Kabupaten Karo Dan Berkeinginan Berbuat Yang Terbaik Untuk Kemajuan Dan Kemakmuran Kabupaten Karo.Bupati Kita Juga Memiliki kriteria Sebagai Seorang Pemimpin Yang Berkualitas Jujur,Tegas,Bijaksana Dan Berjiwa Merakyat , Serta Mampu Dan Bisa Mewujutkan Kabupaten Karo Maju Dan Sejahtera.Dan Juga Sangat Peduli Terhadap Kapentingan Masyrakat .Bupati Kita Juga Di Yakini Mampu Dan Bisa Membangun Pemerintahan Kabupaten Karo Yang Bebas Dari Korupsi,Kolusi Dan Nepotisme (KKN)Dari itu Marilah Kita Bersama-Sama Membantu tugas Bupati kita Dalam Menjalan kan Roda Pemerintahan Kabupaten Karo Agar Apa Yang Kita Harapkan Dan Kita Inginkan Menjadikan Kabupaten Karo Maju Dan Sejahtera Beliau Juga Mangharapkan Kepada Warga Masyarakat Karo Yang Ada Di Kabupaten Karo Dan Yang Ada Diluar Kabupaten Karo Untuk Bersama –sama Pemerintah Kabupaten Karo Untuk Menyatukan Tekat dan Hati ,Pikiran Untuk Memajukan Kabupaten Karo (Kuta Kemulihenta Enda) Serta Bersatu Bersama Membangun masa Depan Kabupaten Karo Yang Lebih Baik Melupakan Perbedaan Dan Jalin Kebersamaan Antar Sesama Warga Masyarakat Kabupaten Karo. Dan Juga Kalau Ada Hal –Hal Yang Tidak Sesuai Yang Di Harapakan Oleh Masyarakat Selama Kepeminpinan Bapak Bupati Kita Mari Kita Sama – Sama Mengingatkannya (Rahmat)
Terimakasih Buat Asahan Yang Telah Menjaga Kekondusifan
 |
| Irjen Pol Wisjnu Amat Sastro |
Asahan (Media TIPIKOR) - Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Kapoldasu) Irjen Pol Wisjnu Amat Sastro mengucapkan terimaksih kepada Kabupaten Asahan atas kekondusifan yang dilakukan. Dalam penanganan situasi rencana penolakan kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM).
“ Saya ucapkan terimaksih kepada Kabupaten Asahan yang telah tertib melakukan aksi atas penolakan kenaikan BBM, artinya kedepan mari kita terus menjaga kenyaman di daerah Asahan ini, “ kata Kapoldasu dalam acara silaturahmi bersama Bupati Asahan dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) Kamis malam, 5 April 2012 di Rumah Dinas Bupati Asahan.
Kapoldasu ini juga menyebutkan kekondusifan yang terjaga di Asahan tentunya tidak terlepas dari seluruh elemen masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda yang secara bersama-sama telah menjaga ketertiban di Asahan.
Kapolda juga berharap kedepan masyarakat Asahan terus membina kesinergian, Pemerintah dengan FKPD serta dengan masyarakat dan kelompok pemuda, agar kekuatan yang dihimpun lebih baik lagi. Hal ini dilakukan untuk menumbuhkan pesatuan dan kesatuan, sehingga kekuatan yang dimiliki tidak dapat terpropkasi oleh pihak lain.
Sementara itu Bupati Asahan, Drs H Taufan Gama Simatupang MAP menyampikan kondisi Kabupaten Asahan pasca terjadi aksi penolakan kenaikan BBM dalam keadan aman dan tertib. “ Kita tetap menerima aspirasi masyarakat terkait BBM, setiap kali pertemuan kami juga selalu menyampaikan untuk tidak melakukan tindakan anarkis dalam menyampikan aspirasi, sehingga aksi penolakan harga BBM di Asahan dapat berjalan dengan tertib. Ini semua karena adanya komunikasi yang baik dan kerjasama yang baik, antara Pemerintah dan FKPD, elemen masyarakat serta mahasiswa, “ kata Bupati Asahan. (ML)
0 comments:
Post a Comment