Sertijab 5 Pejabat Utama dan 10 Kapolres
Medan (Media TIPIKOR)Kapoldasu Irjen Pol Wisjnu Amat Sastro memimpin serah terima jabatan (sertijab) 5 pejabat utama dan 10 Kapolres di jajaran Polda Sumut, Senin (10/6) di Aula Kamtibmas. Wisjnu mengatakan, serahterima jabatan merupakan kebutuhan organisasi yang tumbuh dinamis, selain untuk memberikan penyegaran para pelaksana tugas pembinaan maupun operasional.
"Sertijab ini juga sebagai bentuk investasi organisasi yang sangat penting karena berfungsi sebagai indikator bagi kesiapan SDM dalam menjaga dan memelihara mata rantai kesinambungan regenerasi kepemimpinan yang ada di lingkungan Polri," ujar Wisjnu.
Kapoldasu berharap kepada pejabat utama dan para Kapolres serta jajaran untuk membantu pejabat baru dengan memberikan masukan yang positif dan saling koordinasi yang sinergis. Hal itu dikatakannya disela-sela pelantikan 5 pejabat utama dan 10 Kapolres baru di jajaran di Poldasu. "Itu dibutuhkan untuk mencapai keberhasilan dalam pelaksanaan tugas Polri sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat sebagai penegak hukum dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat," pungkasnya.
DAFTAR PEJABAT POLDASU YANG DILANTIK :
1.Kombes Pol Drs Kadir Prayitno menjadi Inspektur Pengawas Daerah (Irwasda) menggantikan Kombes Pol Monang Manulang
2.Kombes Pol Drs Andreas Kusmaedi sebagai Dir Pamobvit menggantikan Kombes Pol Drs Barmen Tampubolon.
3.AKBP Drs Erman sebagai Kabid TI menggantikan Kombes Pol Drs Yehu Wangsajaya, M.Kom.
4.Kombes Pol dr Priyo Kuncoro Mars sebagai Kabid Dokkes menggantikan Kombes Pok Dr Hariy, SpPD.
5.Kombes Pol Ahmad Subarkah sebagai Kasat Brimob Kombes Pol Setyo Boedi Moempoeni.
6.AKBP Nico Afinta sebagai Kapolresta Medan menggantikan Kombes Pol Monang Situmorang.
7.AKBP Achmad Fauzi sebagai Kapolres Labuhan Batu menggantikan AKBP Hirbak Wahyu Setiawan.
8.AKBP Mardiaz Kusin Dwihananto sebagai Kapolres Madina menggantikan AKBP Achmad Fauzi, SIK.
9.AKBP Juliat Permadi Wibowo sebagai Kapolres Nias menggantikan AKBP Mardiaz Kusin Dwihananto.
10.AKBP Jhon Charles Edison Nababan sebagai Kapolres Nias Selatan menggantikan AKBP Juliat Permadi Wibowo.
11.AKBP Budi Suherman sebagai Kapolres Asahan menggantikan AKBP Yustan Alpiani.
12.AKBP M Edi Faryadi sebagai Kapolres Tobasa menggantikan AKBP Budi Suherman.
13.AKBP Verdy Hengky Kalele sebagai Kapolres Taput menggantikan AKBP I Ketut Gede Wijatmika
14.AKBP Aswin Sipayung, SIK, MH sebagai Kapolres Belawan menggantikan AKBP AG Endro Kiswanto
15.AKBP Guntur Agung Supiono, SH, M.Si sebagai Kapolres Sibolga menggantikan AKBP Joas Feriko Panjaitan, SIK.
Dalam tugas baru tersebut, Kapoldasu sangat mengharapkan dapat bekerja dengan baik. Apa pun alasannya, semua memegang tanggung jawab masing-masing.(M.Sembiring)
Proyek RKB SMPN 2 Makmur Telantar
Bireuen, (Media TIPIKOR)Proyek Ruang Kegiatan Belajar (RKB) di SMPN 2 Makmur kabupaten Bireuen hingga kini belum selesai bahkan diduga telah diterlantarkan pembangunannya, proyek yang bersumber dari anggaran APBN Tahun 2012 itu hingga kini belom selesai dikerjakan dan telah menimbulkan pertanyaan besar dikalangan masyarakat. Sedangkan informasi yang diterima kini kepala sekolah SMPN 2 Makmur, Samsurya, telah dipindah tugaskan ke pengawas di dinas pendidikan kabupaten setempat, sedangkan proyek RKB SMPN 2 Makmur diterlantarkan begitu saja seperti tidak ada yang bertanggung jawab.
Dilokasi Proyek pembangunan RKB SMPN 2 makmur, para guru yang bertugas kepada Media TIPIKOR mengatakan, sebagai staf pengajar tidak tau apa-apa terkait pembangunan proyek tersebut, "Mantan kepala sekolah yakni Samsurya yang kini sudah bertugas sebagai pengawas di dinas pendidikan kabupaten Bireuen tidak pernah memberitau apapun kepada kami, dan liat saja langsung kondisi pembangunan RKB itu yang sampai kini tidak selesai," Kata mereka.
Ditempat yang sama, Faisal selaku pesuruh di SMPN 2 makmur mengaku bahwa dalam pembangunan proyek RKB tersebut beliau merupakan salah seorang pekerja, dan sampai saat ini upah kerja Faisal belum dibayar seumlah Rp500,000, "Saya sangat membutuhkan uang itu, akibat banyaknya persoala-persoalan di pembangunan proyek itu para tukang pun kini tidak masuk lagi, entah apa sebenarnya yang terjadi," ujar Faisal penuh tanda tanya.
Sementara itu Kepala tukang yang dihubungi melalui cellular dan meminta namanya tidak dipublikasi mengatakan, pembangunan proyek RKB di SMP-N 2 makmur telantar dikarenakan tidak adanya bahan, "Bagaimana saya harus bekerja kalau kepala sekolah tidak menyediakan bahan-bahan untuk melanjutkan pembangunan itu, dan sampai kini keramix pun tidak tersedia, sedangkan upah yang sudah kami kerjakan telah sudah dibayar," katanya.
Ketika dikonfirmasi ke Samsurya selaku mantan kepala sekolah SMPN 2 Makmur mengatakan, bahwa telantarnya pembangunan proyek RKB tersebut dikarenakan tukang yang tidak masuk, Sedangkan masalah material yang dibutuhkan guna pembangunan proyek sudah dipesan kepada orang yang dipercaya beliau dan telah dibayar, "Telantarnya pembangunan RKB itu, disebabkan uang yang masuk terlambat, ditambah lagi saya dipindah tugaskan menjadi pengawas di dinas pendidikan," kata SamSurya sambil menelpon kesalah satu temannya.(Jefri)*
Sekolah SDN 017128 Sei Srindan
Pungut Biaya Baju Kaos Olahraga
Sei Kepayang, (Media TIPIKOR)
Meski sudah ada peraturan dari Mendiknas tentang larangan pihak sekolah penerima dana BOS tidak dibenarkan melakukan pungutan biaya, namun masih banyak sekolah-sekolah yang tidak mematuhi aturan tersebut. Seperti halnya yang terjadi di SDN 017128 Sei Srindan kecamatan Sei Kepayang Barat kabupaten Asahan provinsi Sumatera Utara yang telah melakukan pungutan biaya untuk membeli baju kaos olahraga kepada para siswa SDN tersebut.
Saat dikonfirmasi, Selasa (4/6) di SDN 017128 Sei Srindan, Khalijah selaku kepala sekolah membenarkan adanya pungutan sebesar Rp80.000/murid untuk pembelian baju kaos olahraga. Menurut Khalijah pungutan kepada siswa diketahui oleh KUPT Sei Kepayang Barat, Nikmah.
Namun dikonfirmasi ke Nikmah selaku KUPT Sei Kepayang Barat mengatakan tidak tahu menahu perihal dana BOS maupun kutipan di SDN tersebut, "Itu urusan Kepala Sekolah, saya tidak campuri urusan kepala sekolah," ujar Nikmah.
Perlu diketahui menurut narasumber bahwa masih ada banyak lagi permasalahan serupa yang terjadi di Sei Kepayang Barat, "KUPT dan para kepala sekolah ini nantinya akan kami beritakan dan paparkan secara terperinci, kami akan sampaikan kepada Dinas Pendidikan Asahan atau Dinas Wilayah Provinsi Sumatera Utara," ujar sumber.(SS Hunter/ANT)
Walikota Minta Petani Pertahankan Lahan Pertanian
Tebingtinggi (TIPIKOR)
Walikota Tebingtinggi Ir H Umar Zunaidi Hasibuan MM mengingatkan para petani agar benar-benar memanfaatkan serta mempertahankan lahan pertanian sebagai salah satu sumber penghidupan kaum petani. Pemko Tebingtinggi siap memfasilitasi segala kebutuhan petani demi kelangsungan dan kesejahteraan petani di kota itu.
Hal itu disampaikan Walikota Tebingtinggi pada Acara Silaturahmi Antar Kelompok Tani (Poktan) se Kecamatan Rambutan dan Bajenis dengan stoke holder Pemerintahan Kota yang digelar Dinas Pertanian setempat, Kamis (23/5) di Balai Benih Ikan (BBI) Kelurahan Pinang Mancung Kecamatan Bajenis Kota Tebingtinggi.
Lebih lanjut walikota mengatakan bahwa petani adalah pahlawan pangan bagi bangsa ini, sebab sumber makanan yang merupakan kebutuhan untuk kelangsungan hidup masyarakat banyak yang diperoleh dari hasil pertanian. “Kaum petani adalah pahlawan yang telah menyediakan sumber pangan demi kelangsungan hidup manusia, untuk itu, Pemko Tebingtinggi siap memfasilitasi segala kebutuhan pertanian baik sarana dan prasarana maupun kebutuhan lainnya. Tetaplah pertahankan lahan pertanian yang ada saat ini”, imbuh walikota.
Kegiatan yang turut dihadiri Ketua DPRD H Syahrial Malik, Asisten II H Zainul Halim, Kepala Bappeda Drs H GulBahkri Siregar M.Si, Kadis PU Ir HM Nurdin, Kadis Pertanian Syaiful Fahri Hasibuan SP, Camat Rambutan M Wahyudi S.STP dan Camat Bajenis diwakili Sekcam Hermanto dan para lurah itu di isi dengan penyerahan bantuan peralatan pertanian serta bibit ikan dan obat-obatan pertanian.(Gih)*
BPS Terapkan Program Sensus Pertanian ST 2013
Tapteng, (Media TIPIKOR)
Berdasarkan program pemerintah BPS Kabupaten Tapanuli Tengah telah menerapkan program Sensus Pertanian ST 2013, sebagaimana termaktub dalam UU NO. 16 Tahun 1997 tentang statistik yang mengamanahkan BPS untuk menyelenggarakannya. Kegiatan ini berskala nasional dan menjadi tanggung jawab BPS.
Demikian dikatakan Kepala Badan Pusat statistik Kabupaten Tapanuli tengah Minda Flora Ginting, Rabu (12) di ruang kerjanya, tujuan BPS dalam memprogramkan Sensus Pertanian ST 2013 adalah, untuk menyebar luaskan informasi terkait ST 2013 kepada masyarakat sekitarnya khususnya mendata para petani tetapi bukan buruh tani, sehingga petani tersebut menjadi lebih memahami dan mengerti tentang apa sebenarnya Sensus Pertanian ST 2013.
“Sensus Pertanian ST 2013 ini adalah pekerjaan nasional dan pelaksanaanya tidak mudah, membutuhkan biaya yang sangat besar. Karena mencakup seluruh populasi yang membutuhkan persiapan secara rinci dan matang dari barbagai aspek baik tekhnis maupun non tekhnis,” ujarnya.
Kemudian lanjut Minda, maka dari itu kami telah rekrut dan tugaskan para petugas dengan sebutan mitra statistik sebanyak 320 orang di dua puluh Kecamatan di wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah, dengan honor Rp2,500,000 per PKS dan ketua Timnya sebesar Rp 2,800,000.
“Kontrak kerja dibuat hanya satu bulan, mereka akan menyampaikan hal apa hal apa saja yang akan dikerjakan para petani di dalam sepuluh tahun,” ucapnya.
Dia menambahkan, dalam hal ini pemerintah juga terbantu dengan adanya Sensus Pertanian ST 2013, tidak ada lagi data yang valid sehingga pembangunan dari sektor pertanian tidak terhambat.
“Tujuan daripada Sensus Pertanian tersebut untuk mendapatkan data statistik pertanian, selainnya informasi tentang jumlah usaha pertanian, rumah tangga, petani gurem, komoditas pertanian dan distribusi penguasaan lahan menurut golongan luas,” tandas Minda.(LS)*
0 comments:
Post a Comment