Media TIPIKOR - Edisi: 35/MTip/2013

Penyaluran Daftar Penerima BlockGrant tahun 2012

Disdik Pemprovsu Tidak Jelas

Medan, (Media TIPIKOR)

Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Republik Indonesia (DPP GMRI) menduga telah terjadi penyimpangan terhadap penyaluran daftar penerima BlockGrant tahun 2012 oleh Dinas Pendidikan (Disdik) Pemprovsu, yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dengan jelas.

“Hal ini dilihat dari jumlah peserta penerima BlockGrant sebanyak 1.472 orang mewakili Kabupaten/Kota. Tapi untuk Kabupaten Asahan sampai ke Kota Pematang Siantar, untuk penyalurannya tidak jelas,” kata Ketua umum DPP GMRI, Pitra Romadoni Nasution, Jumat (1/2).

Dijelaskannya, ketidakjelasan terhadap penyaluran dana bantuan semua jenis BlockGrant dan semua jenis kursus tersebut, sebagian laporannya tidak bisa dipertanggungjawabkan. “Ketidakjelasannya, di mana total jumlah dana yang harus disalurkan sesuai kuotanya sebanyak Rp2.755.150.000 tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh Kadisdik Pemprovsu, Muhammad Zein,” ucapnya lagi.

Dikatakannya, sikap arogansi dari Kadisdik Pemprovsu, Muhammad Zein yang baru dilantik saat dikonfirmasi oleh Ketum DPP GMRI, Kamis (31/1) kemarin di Masjid Agung Medan mengaku tidak mengetahuinya. “Untuk anggaran penyaluran BlockGrant yang berjumlah sampai puluhan milyar itu, tidak diketahuinya. Padahal, dirinya sangat paham terhadap fungsi dan pengalokasiaanya. Apalagi, masalah penyimpangan penyaluran BlockGant sudah diselidiki oleh Kejatisu pada, Selasa (29/1) yang lalu.

Terpisah, Ketua Dewan Pakar DPP GMRI, Saed Assegaf SH menegaskan, penyimpangan yang terjadi di Disdik Pemprovsu tidak harus menjadi hal yang sepele dan dipandang sebelah mata. “Kita sudah menghimbau kepada seluruh jajaran rekan juang Pengurus GMRI di masing-masing daerah Provsu, harus menganggap serius dan memantau kinerja Disdik Pempeovsu di setiap Kabupaten/Kota terhadap pengalokasian dana BlockGrant,” ujarnya.

Menurutnya, pernyataan dari Kadisdiksu, Muhammad Zein sangat disayangkan karena tidak mengetahui penggunaan anggaran terhadap penyaluran dana alokasi BlockGrant tersebut. “Sangat disesalkan ini semua terjadi, dengan melihat sikap dari Kadisdiksu yang baru sangat naif. Ini semua tidak terlepas dari kesalahan Plt Gubernur Sumut, Gatot Pudjo Nugroho yang sudah memilih tanpa dilakukan seleksi,” jelasnya.

Padahal, lanjutnya, untuk mencari seorang Kadisdiksu yang berkompeten harus dilakukan seleksi awal seperti fit and properties. “Untuk mencari pemimpin yang bertanggungjawab, memang harus dilakukan penilaian dengan tahapan tersebut. Sehingga permasalahan di Disdiksu yang sudah amburadul, bisa diperbaiki dengan adanya laporan keterangan dan pertanggungjawaban (LKPJ) yang jelas,” cetusnya. (MS MTip)*

Polisi Selidiki Proyek Cetak Sawah Rp 1 M

Aceh Utara, (Media TIPIKOR)

Penyidik Tipikor Polres Aceh Utara Mulai menyelidiki Proyek Cetak Sawah Baru Di kemukiman Lhoksekon teungoh, kecamatan lhohsukon, aceh utara senilai Rp 1 miliar lebih yang bersumber APBN tahun 2011.

Pasalnya, sampai sekarang 150 hektare areal sawah di empat desa kasawan itu belum bisa digarap dan sudah ditumbuhi semak belukar.

Saat ini, penyidik sedang mengumpulkan keterangan dan barang bukti untuk menyelidiki dugaan korupsi dalam cetek sawah baru tersebut.

Jika sudah memenuhi unsur, maka akan kita gelar perkara, kata kapolres aceh utara AKBP Farid BE melelui Kasat Reskrim AKP Achmad Fauzi kepeda wartawan Kemaren (pekan lalu). (Jefri MTip)*

Pemerintah Pusat Mengalokasikan Anggaran

Untuk Pengembangan Bandara Binaka

Nias Selatan, (Media TIPIKOR)

Kepastian pengalokasikan anggaran tersebut, diungkap anggota DPR RI asal daerah pemilihan Pulau Nias Yasonna H.Laoly. Dia menjelaskan, persetujuan itu diberikan oleh Menteri Perhubungan E.E.Mangindaan menyusul pertemuan yang dilakukan beberapa bulan sebelumnya bersama para kepala daerah dari lima daerah di Pulau Nias.

Dia menjelaskan, yang hadir pada pertemuan tersebut, selain dirinya adalah Bupati Nias, Walikota Gunungsitoli, Bupati Nias Barat, Bupati Nias Utara dan Wakil Bupati Nias Selatan. Saat ini, Bandara Binaka memiliki landasan pacu dengan lebar 30 meter dan panjang 1.800 meter. Rencananya, landasan pacu tersebut akan ditingkatkan dengan panjang mencapai 2.500 meter atau penambahan 700 meter lagi. Karena landasan pacu yang pendek tersebut, bandara itu hanya bisa didarati pesawat-pesawat kecil sejenis Cassa, Cessna, Fokker dan ATR.

Pesawat berbadan lebar seperti Boeing dan Airbus belum bisa mendarat di sana. Dalam pertemuan itu, juga diminta adanya perhatian pada pengembangan bandara Lasondre di Pulau-Pulau Batu, Nias Selatan. Juga adanya penambahan kapal ferry ke Nias Selatan.

Yasonna menjelaskan, pembangunan infrastruktur vital di Pulau Nias sangat mendesak dilakukan tahun ini. Pasalnya, pada 2014 di Pulau Nias akan ada perhelatan nasional berupa Sidang Raya ke-16 Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI). Pada acara tersebut, perwakilan gereja-gereja dari seluruh Indonesia bahkan dari luar negeri juga akan hadir. Dan seperti biasa presiden pasti diundang dan biasanya menghadiri acara pembukaan.

Karena 2014 ada event besar di Nias, Sidang Raya PGI. Jadi, perlu perbaikan infrastruktur termasuk perbaikan jalan. (Supratman MTip)*

Dana Tunjangan Profesi Pendidik (TPP) Tahun 2012 Di Kebupaten Nias Selatan Diendapkan

Nias Selatan, (Media TIPIKOR)

Data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) menunjukkan, 15 daerah di Sumatera Utara mengendapkan seluruh dana Tunjangan Profesi endidik (TPP) yang telah ditransfer ke kas Pemda.

Lima diantaranya berada di pulau Nias yaitu Kabupaten Nias Selatan, Nias, Nias Barat, Nias Utara dan Kota Gunungsitoli. Selebihnya adalah Asahan, Dairi, Labuhanbatu, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Toba Samosir, Pakpak Barat, Serdang Bedagai, Padanglawas, dan Padanglawas Utara.

Data tersebut dilansir Hariansumutpos.com pada 4 Januari 2013 berdasarkan data yang diperoleh langsung dari Inspektur Jenderal Kemdikbud Haryono Umar yang bersumber dari Kementerian Keuangan.

Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut menjelaskan, dana TPP yang diendapkan tersebut adalah untuk triwulan I yang dibayarkan pada 22 Maret 2012 dan triwulan II yang dibayarkan pada Juni dan Juli 2012. “Itu posisi realisasi pembayaran per Juli 2012. Untuk realisasi pembayaran hingga saat ini, saya belum tahu karena belum cek.

Data itu hanya gambaran saja bahwa dana tunjangan guru banyak yang diendapkan. Bisa dilihat, dana yang sudah ditransfer Maret 2012, hingga Juli 2012 belum juga disalurkan,”ujar mantan wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut seperti dikutip, Selasa (8/1/2013). Tak selesai sampai di situ, Haryono mengungkapkan, pihaknya sudah menggandeng KPK untuk menelusuri uang bunga simpanan TPP dimaksud.

Dia juga mengungkapkan, salah satu masalah di daerah saat ini adalah, besarnya dana untuk guru di daerah, namun tidak disertai dengan pengawasan yang kuat. Dia pun mengusulkan agar urusan guru ditarik kembali ke pusat dan tidak didesentralisasi seperti saat ini. Dia mengharapkan, hal itu bisa diakomodir dalam revisi UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemda yang saat ini berangsung. (Supratman MTip)*

November hingga Desember 2012 Bulog Divisi Regional Sumatera Utara

Telah Menyalurkan 94,31% Raskin

Medan, (Media TIPIKOR)

Bulog Divisi Regional Sumatera Utara telah menyalurkan 94,31% Raskin d/h Beras Miskin bulan November hingga Desember 2012 untuk seluruh wilayah Kabupaten Kota. Untuk Jumlah Stok Raskin yang telah disalurkan tersebut ada sebanyak 193,76 ton bagi seluruh Wilayah Kabupaten Kota di Sumatera Utara.Dengan perincian sebagai berikut,Jumlah beras yang sudah disalurkan untuk Raskin kpada masyarakat di bulan November berjumlah 99,65 ton dan untuk bulan Desember 2012 berjumlah 94,11 ton demikian penjelasan kasi Humas Bulog Divre SUMUT Rusli SE kepada Wartawan Media Tipikor siang itu diruang kerjannya,19-12-2012.

Daerah Yang Banyak Menunggak Raskin

Daerah Yang Banyak Menunggak Raskin hingga saat ini belum ada karena sistemnya mengharuskan mana daerah yang telah melunasi akan di Distribusikan dan yang mana daerah yang belum melunasi tidak akan di Distribusikan jelasnya lebih lanjut.

SK Gubernur Mengenai Raskin 2012 Dan 2013

SK Gubernur mengenai raskin 2012 dan 2013 Rusli mengatakan sudah ada dari awal Tahun, sedangkan untuk SK Gubernur mengenai Raskin 2013 nanti akan dikeluarkan diawal tahun 2013.

Stock Beras Di Tahun 2013

Untuk ketersediaan Stock beras di tahun 2013 lebih lanjut Rusli menjelaskan bahwa saja ketersediaan stock beras tersebut berjumlah 61014 ton dan diharapkan mampu menyanggah ketersediaan stock Beras hingga empat sampai lima bulan kedepan ditahun 2013 demikian ia mengakhiri penjelasannya kepada Media TIPIKOR. (Manaf MTip)*

Bupati Aceh Tamiang

“Belanja Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang 634,3 M”

Aceh Tamiang, (Media TIPIKOR)

Bupati Aceh Tamiang H.Hamdan Sati,ST menyampaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2013 sebesar  634,3 M sesuai dengan keputusan sidang Rapat Paripurna ke VI DPRK tentang persetujuan RAPBK Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2013 yang di laksanakan di Aula Utama DPRK, kamis,(10/01),kemarin.

Disebutkan pada keputusan DPRK Aceh Tamiang tentang persetujuan terhadap Qanun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja , pendapatan daerah sebesar Rp.631.572.072.013,- dengan riancian yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp.32.643.991.246,- Dana Perimbangan sebesar Rp.551.831.664.085,- Pendapatan lain yang sah Rp.47.096.416.682,-.

Sementara Belanja Daerah sebesar Rp.634.384.072.013,- diperoleh Pembiayaan Daerah yang terdiri dari Penerimaan Pembiayaan daerah sebesar Rp.8.012.000.000,- dan Pengeluaran Pembiayaan daerah sebesar Rp.5.200.000.000,-.

Bupati Aceh Tamiang dalam sambutanya pada sidang Paripurna VI DPRK mengatakan penetapan Anggaran belanja 2013 jauh lebih awal jika dibandingkan dengan Penetapan Anggaran Tahun 2012 lalu yang pelaksannannya  7 maret 2012, “Namun demikian kita belum dapat berbagga hati dan merasa puas karena penetapan tersebut belum dapat terlaksana sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006”sebut Bupati Aceh Tamiang.  

Pada kesempatan itu Bupati Aceh Tamiang menginformasikan bahwa Kabupaten Aceh Tamiang masih berada di urutan ke 14 dari 23 kabupaten/kota se-Provinsi Aceh, dalam hal ketetapan jadwal penetapan Qanun APBK Tahun Anggaran 2013.

“Melihat fenomena ini berarti kesimpulan sementara kita bahwa performance Penyusunan Anggaran Kabupaten Aceh Tamiang masih belum optimal dalam koridor asumsi normal, oleh sebab itu di tahun 2014 nantinya perlu lebih awal kita memulainya dengan tahapan-tahapan perencanaan yang lebih baik”.

Kedepan Bupati  berharap agar diupayakan penyusunan perencanaan program/kegiatan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai Grand Dokumen untuk penyusunan rancangan APBK Tahun anggaran 2014, dilaksanakan dengan optimal, efektif,efesien dan akuntable serta tepat waktu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.

Turut hadir pada acara tersebut Kapolres Aceh Tamiang, Dandim 0104 Aceh Timur, Kajari Kualasimpang, ketua Pengadilan Negeri Kualasimpang,ketua MPU,Ketua Makamah Syari’ah,  para kepala dinas/badan dan kantor,camat serta tokoh masyarakat lainnya. (Yogi MTip)*

Proyek Tanggul Pematang Cengal Rubuhkan Perumahan Warga Miskin

Langkat, (Media TIPIKOR)

Proyek pembuatan tanggul yang dibangun didesa pematang cengal kecamatan Tanjung Pura Kab.langkat dibantaran sungai Batang Serangan dituding proyek siluman,karma tidak memakai papan informasi ( Plang proyek ) Dinas PU Langkat merasa tidak risih bila selalu disoroti media bahkan pejabat di dinas tersebut sepertinya sengaja mengabaikan ketentuan perundang undangan yang berlaku dengan tidak mengedepankan prinsip prinsip transpransi.

Proyek pembuatan tanggul di bantaran sungai batang serangan yang panjangnya lebih kurang 3000 meter dengan lebar 6 berbanding 4 yang menghabiskan biaya sebesar 900 juta rupiah yang merupakan dana dari APBD langkat.

Proyek yang dikerjakan pada bulan oktober ini telah merubuhkan satu rumah warga yang ditempati oleh junaidi beserta anak dan istrinya. Junaidi ( kepala keluarga ) warga miskin yang berada diatas pantaran / tanggul aliran sungai batang serangan yang menjadi korban penggusuran tanpa adanya ganti rugi atas dirobohkannya ruang tamu dan kamarnya. Ironisnya,saat ini warga miskin di desa pematang cengal tersebut harus pindah dan dengan dana apa untuk membangun rumahnya kembali.

“Saya mau pindah dari bantaran sungai batang serangan ini, tapi jika tak ada ganti rugi atau uang pindah bagaimana saya dan keluarga mau pindah dan mau kemana kami pindah,kami ini manusia bukan binatang,sementara memindahkan binatang saja pakai biaya” uajr Junaidi

Menurut Junaidi akibat kemiskinan yang dideranya,mereka sudah lama tinggal dibantaran sungai itu dan berhasil mencicil sedikit demi sedikit secara angsuran kepada pemilik tanah dan rumah yang mereka tempati sampai saat penggusuran dan pengerusakan rumah yang mereka tempati ini. Melihat tidak adanya perhatian dari pihak PU dan rekanan yang mengerjakan proyek pembuatan tanggul ini,Junaidi yang ditemui beberapa pengurus LSM laskar melayu dengan kru Koran ini langsung membawa Junaidi ke Dinas PU Langkat.

Hasil konfirmasi dengan kabid perairan disertai staf di dinas PU bahwa akan diadakan pertemuan secara kekeluargaan dikantor kepala desa pematang cengal ( 7.01.2012) dan disitulah direncanakan tentang solusi perbaikan rumah yang bakal ditempati Junaidi dan keluarganya. Namun janji yang telah disepakati kiranya tidak ditepati oleh dinas PU dengan rekanan yang mengerjakan pembuatan tanggul tersebut dengan dalif kades pematang cengal (arusman) tidak berada ditempat. Hari yang dijanjikan tentang uang pengganti buat rumah Junaidi tersebut baru terealisasi seminggu kemudian dengan bantuan dana sebesar 5 Juta.

Junaidi yang merasa kesal telah sepakat dengan pengurus Laskar melayu kab.Langkat untuk melaporkan hal ini ke Polres Langkat, namun hal ini dicegah oleh kades pematang cengal (arusma).

Proyek pembuatan tanggul diduga adalah merupakan proyek ketua DPRD kab Langkat dan sampai saat selesainya pekerjaan ini terlihat di kerjakan asal jadi tanpa sesuai dengan bestek. Ini terlihat dari adanya jebol tanggul yang baru saja selesai dibangun ini. Diminta kepada kapolres dan pihak kejari kab.Langkat agar meninjau ulang dan memanggil rekanan / kontraktor dari pelaksana proyek tersebut dan menuntaskan permasalahan yang menimpa rumah warga miskin di desa pematang cengal. ( Sf MTip)*

Konsul Jenderal Jepang Resmikan Proyek Renovasi Gedung Belajar Pondok Pesantren Dar Al-Maarif Basilam Baru Kotapinang Labuhanbatu Selatan

Labusel, (Media TIPIKOR)

Konsul Jenderal Jepang di Medan, Yuji Hamada, meresmikan proyek bantuan hibah proyek renovasi gedung belajar Tsanawiyah Pondok Pesantren Dar Al-Maarif Desa Basilambaru, Kec. Kotapinang, Kab. Labuhanbatu Selatan pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2013. Peresmian tersebut ditandai dengan pengguntingan pita oleh Konsul Jenderal Jepang di Medan, Yuji Hamada, bersama Bupati Labuhanbatu Selatan, H. Wildan Aswan Tanjung, SH, MM.

Penandatanganan kontrak hibah proyek Renovasi Gedung Belajar Tsanawiyah PondokPesantren Dar Al-Maarif ini dilakukan pada tanggal 30 Maret 2012 melaui program Grant Assistance for Grass-roots Human Security Project dalam penandatanganan kontrak hibah tersebut. Pondok Pesantren Dar Al Ma’arif  menerima hibah sebesar US$ 93, 170 (sekitar Rp. 830 juta) Bantuan tersebut telah  digunakan untuk merenovasi gedung belajar MTs di Pondok Pesantren Dar Al-Ma’arif Desa Basilambaru, Kec. Kotapinang, Kab. Labuhanbatu Selatan.

Pondok Pesantren Dar Al-Ma’arif resmi berdiri pada tahun 1970 memiliki jenjang pendidikan Tsanawiyah (setingkat SMP) dan Aliyah (setingkat SMA) dengan tujuan melahirkan peserta didik cerdas dalam ilmu pengetahuan, berkualitas dan berakhlak mulia. Berawal dari rusaknya gedung belajar MTs. Yang sejak berdiri belum pernah dperbaiki, pimpinan Pondok Pesantren Dar Al-Ma’arif  berinisiatif untuk mencari solusi dengan mengajukan proposal permohonan dana hibah ke konsulat Jenderal Jepang di Medan diharapkan agar ruang belajar anak-didik bisa lebih layak sehingga kegiatan belajar mengajar lebih bisa berkonsentrasi serta nyaman.

Konsul Jenderal Jepang di Medan, Yuji Hamada, dalam sambutannya mengatakan bahwa Program Grant Assistance ini merupakan kerjasama dari rakyat Jepang yang ditujukan langsung kepada Negara tujuan proyek yang masyarakatnya benar-benar membutuhkan serta dapat membantu agar masyarakat dapat hidup lebih baik. Sebagai Negara sahabat yang peduli dengan mitranya, Indonesia banyak membantu Jepang dalam berbagai hal dan sebaliknya Jepang juga membantu Indonesia  dalam berbagai hal termasuk salah satunya sarana pendidikan yang sangat dibutuhkan masyarakat luas . diharapkan  dengan tersedianya gedung belajar yang baru, anak didik bisa belajar lebih baik begitu juga lingkungan pendidikan di Pondok Pesantren Dar Al-Maarif diharapkan mampu besaing dengan sekolah-sekolah yang terbaik. Pondok  Pesantren Dar Al-Ma’arif diharapkan mampu mencetak generasi muda yang cerdas yang berakhlak mulia, yang nantinya sebagai penerus pembangunan bangsa dan Negara yang maju serta makmur.

Kemudian konsul Jenderal Jepang juga berpesan agar kerjasama antara rakyat Jepang dan Indonesia juga dikembangkan kearah transfer ilmu pengetahuan serta Teknologi. Sehingga Indonesia dan Jepang sama-sama menjadi Negara yang kaya dan sejahtera. Masyarakat Indonesia dan Jepang bisa saling bekerjasama lebih baik lagi sekarang dn di masa yang akan datang,

Sementara itu, sebagai Pimpinan Yayasan Pondok Pesantren Dar Al Maarif, Mahmuddin Siregar menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah dan Rakyat Jepang yang telah membantu Indonesia, Pondok Pesantren Dar Al Maarif Basilambaru khususnya dalam merenovasi gedung belajar Tsanawiyah. Diharapkan dengan kerjasama ini pihak Yayasan, anak-anak dan masyarakat bisa mengelola dan menjaga serta merawat dengan baik proyek hibah yang telah di peroleh. Kemudian akan berupaya sebaik mungkin agar semangat pembelajaran serta mutu pendidikan sekolah bisa menjadi yang terbaik diantara yang paling baik. (Irda MTip)*

Nagan Raya  Pilot Project Cetak Sawah Baru  Aceh

Banda Aceh, (Media TIPIKOR)

Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Aceh Ir. Razali Adami MP mengungkapkan bahwa  ”Visi Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Aceh Menjadikan Aceh Lumbung Pangan Nasional dengan Prioritas rencana kerja dan sasaran program yang tepat sasaran dengan mengedepankan kerja keras dan tepat guna dengan target pencapaian Kinerja Tahun 2013 yaitu Prioritas utamanya Komiditi Padi dengan Luas Tanam 437.693 Hektar,  luas harapan panen 415.808 Hektar, Harapan Produksi Padi yang dihasilkan 1.996.717 Ton”  kata  Razali Adami diruang Kerja Rabu  (30/1).

Untuk mendukung visi tersebut salah satu langkah dilakukan terobosan cetak sawah baru dan kita melihat dari jatah 10.100 hektar proyek Cetak Sawah Baru pada tahun 2012  untuk Provinsi Aceh, dan dalam hal ini Kabupaten Nagan Raya  mendapat jatah terluas, yakni 1.600 hektar lebih yang tersebar di 50  titik dalam kabupaten ini. Peluncuran proyek Cetak Sawah Baru dari Kementrian Pertanian Republik Indonesia  dipusatkan di Kabupaten Nagan Raya dan dijadikan sebagai pilot project  Cetak Sawah Baru di Provinsi Aceh.

Pemerintah Kabupaten dan Masyarakat Tani Nagan Raya menyambut baik dan sangat bergembira karena  sejak tahun 2010 - 2012  lalu  dengan dukungan Dana APBN Pemerintah telah memprogramkan cetak sawah baru, untuk Tahun 2012 saja  seluas 1.600 hektare dan  tersebar di seluruh kecamatan di wilayah itu, kalau ini benar-benar terwujud sehingga nantinya total areal sawah di Nagan Raya mencapai 17.120 hektare, itu harapan kita semua” kata Kadis Pertanian dan Peternakan Nagan Raya  ir. Ali Basyah

Ditambahkan  bahwa “Program cetak sawah baru yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui dana APBN ini untuk menambah luas areal persawahan baru sehingga produksi padi dan akan semakin lebih baik” kata Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Nagan Raya Ali Basyah SP kepada wartawan  Kamis  (31/1) .

Menurutnya, program cetak sawah baru itu sengaja difokuskan di kawasan minim areal persawahan, seperti di Kecamatan Kuala Pesisir, Tadu Raya, Kuala dan Tripa Makmur serta sejumlah kawasan lainnya yang belum luas areal persawahannya.

Kata Ali Basyah, dengan capaian target luas areal persawahan sebanyak 17.120 hektare yang saat ini dimiliki telah mampu memproduksi padi sebanyak 176.800 ton sebagai dukungan target produksi Padi Aceh sebagaimana yang  dicanangkan oleh Dinas Pertanian TP Aceh  dengan demikian berarti Nagan Raya akan surplus beras sebanyak  110.000 ton. Dan diharapkan dengan penambahan areal cetak sawah baru tersebut, akan terus meningkatkan hasil panen.

Pantauan wartawan  di areal persawahan cetak sawah baru Nagan Raya, terlihat hamparan luas padi yang sudah mulai menguning, dan pancaran sinar kebahagian anggota kelompok tani penerima manfaat dengan penuh harapan menanti panen tiba, kepada wartawan salah seorang petani mengungkapkan bahwa “Kegembiraan kami tiada terhingga karena kami merasa sangat terbantu dengan adanya program cetak sawah baru bantuan pemerintah, kalau tidak sangat sulit bagi kami untuk bangkit dari keterpurukan ini” kata seorang petani dengan nada lirih.

Sementara itu Pengawas lapangan cetak sawah baru M.Yusuf memandang perlu dibangun irigasi diarealpersawahan baru tersebut ”Dalam program yang akan datang dan setelah program   cetak sawah ini terlihat hasilnya nanti akan kita minta juga bantuan pembangunan jaringan  irigasi dari Dinas Pengairan dan Dinas Pertanian, untuk sementara ini akan buat secara darurat dulu, dan padi yang kita tanam menggunakan bibit local karena bibit local dinilai lebih tahan hama dan air, dan untuk sementara musim tanam kita buat setahun sekali” ujar Yusuf menutup pembicaraan. (Azmi MTip)*

Disperindag Propinsi Jawa Tengah

Mengembangkan Kualitas Kemasan Produk Industri

Semarang, (Media TIPIKOR)

Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia-Produk Industri Kecil Menengah (BPSDM-PIKM) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi jawa tengah ditugaskan untuk memanajemen Sumber Daya Manusia dan Produk Industri Kecil Menengah agar memiliki keunggulan kompetitis. Khusus untuk produksi dengan pemasaran guna mengoptimalkan jalur /akses dan pangsa pasar secara lebih luas namun memiliki efesiensi yang tinggi kegiyatan. Diarahkan dengan fasilitasi penyediyaan sarana perasarana pengembangan desain kemasan produk industri dan pendampingan dan pelayanan desai kemasan produk industri.

Jumlah industri kecil menengah di jawa tengah cukup dominan, namun peningkatan peranan pada perekonomian daerah relative lambat karena masalah produktivitas, sumber daya manusia, manajemen teknologi dan desain, permodalan dan pemasaran. Daya dukung bahan baku, jaminan pasar termasuk jaringan distribusi yang belum sepenuhnya dapat berfungsi sebagai jalur pemasaran yang efesien. Maka diperlukan upaya yang mampu mengintregasikan produksi dengan pemasaran agar dapat mengoptimalkan jalur/akses dan pangsa pasar secara lebih luas namun memiliki efesiensi yang tinggi guna mengakselerasi peningkatan peran industry kecil menengah di jawa tengah.

Saat ini persaingan dalam dunia usaha semakin tajam dan kalangan produsen saling berlomba untuk merebut perhatian calon konsumen, bentuk dan model kemasan menjadi penting peranannya dalam strategi pemasaran. Apabila kemasan produk memiliki kemampuan menarik perhatian, menggambarkan keistimewaan produk.

Salah satu usaha yang dapat ditempuh untuk menghadapi persaingan perdagangan adalah melalui desain kemasan. Kemasan merupakan pemicu karena langsung berhadapan dengan konsumen. Karena itu kemasan harus dapat mempengaruhi konsumen untuk memberikan respon positif untuk membeli. Dan penjualan bisa meningkat sampai titik maksimum.menjadikan kemasan mampu mengambil alih sebagian besar dari tugas penjualan  pada saat jual beli terjadi.

Kemasan produk yang “convenient” akan mampu mengintegrasikan produksi dengan pemasaran guna mengoptimalkan jalur/akses dan pangsa pasar secara lebih luas namun memiliki efisiensi yang tinggi dalam mengakselerasi peningkatan peran indurstri kecil menengah di jawa tengah. Maka diperlukan upaya dari pemerintah Daerah yang dapat mendorong terjadinya peningkatan jumlah industry kecil menengah di jawa tengah. (Djoko-kholid MTip)*