Media TIPIKOR - Edisi: 38/MTip/2013

Kasus Dugaan Korupsi Proyek Rumah Guru terpencil

Sekdisdik Menangis di Pengadilan Negeri Tipikor

Banda Aceh, (Media TIPIKOR)

Sekretaris Dinas Pendidikan (Sekdisdik) Provinsi Aceh, Zulkifli Saidi Alias Zol Namploh (50) Terlihat menangis dan bersumpah demi Mayat Orang Tuanya, disaat membaca pembelaan (Pleidoi) pribadinya dalam sidang lanjutan Dugaan korupsi, Dipengadilan Negeri PN/Tipikor banda Aceh 6/2 kemarin.

Zul Namploh Terlihat Menangis tiga kali, pertama saat menegaskan bahwa dirinya tak pernah bersekongkol dengan rekanan, yang sehingga terjadi korupsi dalam proyek pembangunan rumah dinas guru terpencil di 18 kabupaten/kota yang tersebar di provinsi Aceh.

Sidang dimulai sekitar pukul 11.WIB berlangsung kira-kira dua jam, majelis hakim diketuai Taswir MH memutuskan sidang lanjutan dengan agenda pembelaan para pengacara terdakwa senin 11/2.

JPU kejati Aceh Dan Kejari Banda Aceh Pada Sidang sebelumnya menuntut Zulkifli Alias Zul Namploh 8 tahun Penjara, denda Rp 500 juta, atau bisa diganti kurungan tambahan (subsider) tiga bulan kurungan.

Sementara Terdakwa Syahrul dituntut lebih rendah, yakni 7,5 tahun penjara dan denda Rp 200 juta (subsider) tiga bulan kurungan.

Dalam perkara ini, jaksa telah menyita kerugian negara dari rekanan Rp 356.537.700 termasuk pengembalian dari rumah yang tidak dibangun pada empat kabupaten di Aceh. (Jefri MTip)*

Surat Suara Pilgubsu Dikirim Ke-18 Daerah Sumatera Utara

Medan, (Media TIPIKOR)

Sekitar 2,7 juta surat suara Pilgubsu 2013 tiba di Medan, Sabtu (9/2) dinihari. Untuk selanjutnya, surat suara dikirim ke 18 kabupaten/kota pada hari ini, Minggu (10/2). Distribusi surat suara ini ditargetkan rampung sebelum tanggal 20 Februari 2013.

Surat suara yang dikirim menggunakan 3 unit truk tersebut disimpan satu malam di Gudang Bulog Jalan Ampera Glugur Kota. Menurut rencana, surat suara tersebut pun akan kembali dikirimkan ke 18 kabupaten/kota, Minggu (10/2). “Surat suara yang telah tiba ini akan langsung kita kirim ke 18 daerah,” ujar Komisioner KPU Sumut Bidang Logistik, Nurlela Johan kepada wartawan, Sabtu (9/2).

Menurutnya, surat suara tersebut akan dikirimkan ke daerah yang cukup jauh seperti Nias, Tapanuli Selatan, Madina, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Sibolga, Paluta, Palas, Humbahas, Tobasa, Samosir, Pakpak Bharat, Batubara dan daerah lainnya. Pengiriman surat suara ini bersamaan dengan formulir C-6. “Kita memang mendahulukan daerah yang jauh. Pengiriman surat suara ini akan bersamaan dengan formulir C-6. Formulir ini memang harus didahulukan, karena itu akan disebarkan kepada pemilih,” jelasnya.

Surat suara Pilgubsu 2013 ini memang belum seluruhnya tiba di Medan. Pengiriman dari Kudus akan dilakukan sebanyak 4 kali. Setelah pengiriman pertama, surat suara selanjutnya dikirim pada tanggal 12 atau 13 Februari. Disusul trip ketiga pada 15 Februari dan terakhir pada 16 Februari. “Trip terakhir merupakan surat suara untuk Kota Medan,” tambahnya.

Dijelaskan, suarat suara untuk Kota Medan menjadi terakhir, karena selain jumlahnya cukup banyak sekitar 1,8 juta, jarak pengiriman juga dekat. “Kota Medan menjadi terakhir karena jumlahnya banyak dan jaraknya juga dekat. Untuk Kota Medan, kita tidak perlu mengirim,” kata Nurlela.

Nurlela Johan menargetkan bahwa distribusi surat suara akan rampung sebelum tanggal 20 Februari 2013. Waktu tersebut dinilai cukup pas, karena pengiriman dari Kudus, Jawa Tengah memakan waktu 5 hari hingga sampai di Medan. “Kita optimis distribusi surat suara ini akan rampung sebelum tanggal 20 Februari. Karena itu, kita berharap agar pengiriman dari Kudus tidak mengalami kendala,” paparnya.

Untuk formulir-formulir sendiri, tidak mengalami kendala, karena dicetak di Medan. Formulir-formulir seperti C-6 pun didahulukan dikirim ke daerah, karena akan diberikan kepada pemilih. “Untuk formulit C-6 seperti undangan untuk pemilih, kita berharap agar sudah sampai di tangan warga 10 hari sebelum pelaksanaan Pilgubsu,” harapnya. (M.Sembiring MTip)*

Pesta Rakyat Kutalimbaru

Deli Serdang, (Media TIPIKOR)

Pesta Rakyat ( Tahunan ) di desa Laubekri Kec.Kutalimbaru , Kab.Deli Serdang, Pada hari minggu tgl 27 Januari 2013 yang diadakan oleh Kepala Desa Laubekri untuk menjalin Tali Persaudaraan antar suku yang ada di perumahan BTS Desa Laubekri.

Di desa Laubekri ini terdapat berbagai suku , salah satunya suku Nias. Suku Nias keluar dari Pulau Nias merantau ke negri orang untuk mengadu nasib dan ada pula yang sedang di tugaskan dimana-mana. Suku Nias terdapat dimana – mana salah satunya di Perumahan Bumi Tuntungan Sejahtera ( BTS ) di desa Laubekri.

Nampaknya Suku Nias di Perumahan ini karna diadakannya Pesta Rakyat ( Tahunan ) oleh Bapak Kepala Desa Laubekri ( Bpk. ADIR GINTING ) , maka dari itu segala suku menampilkan budaya mereka masing-masing dan pakaian adatnya. Salah satunya Suku Nias yang menunjukan jati dirinya untuk bergabung bersama dalam pesta Tahunan tersebut. Dengan bangganya Suku Nias mempersembahkan pakaian adatnya dan budaya mereka yaitu salaha satunya Tari MAENA.

Dengan tari Maena ini mereka bergembira bersama dalam menunjukan Suku Nias ada di perumahan BTS desa Laubekri ini, begitu pula dengan Bapak dan Ibu kepala desanya ikut menari tari Maena. Dan di pesta Tahunan tersebut di isi artis Top Batak dan artis Top Karo Medan, dan di acara tersebut di hadiri oleh Anggota DPR-RI Jafar Nainggolan dari Partai Demokrat dan Anggota DPR Kota Medan Guntur manurung dari Partai Demokrat dan mereka juga ikut serta dalam menarikan Tari Maena. (Sof. Buulolo MTip)*

Prabowo Kritik Dinasti Politik

Purworejo, (Media TIPIKOR)

Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto melontarkan kritik kepada sistem dinasti politik yang ada di Indonesia. Menurutnya, hal tersebut cenderung menyepelekan kekuatan rakyat. Padahal demokrasi merupakan sistem kekuasaan yang berada di tangan rakyat.

""Kita telah memilih demokrasi. Dengan demikian pemimpin dipilih oleh rakyat, bukan karena keturunan," jelas Prabowo ketika melakukan kunjungan ke Purworejo di Gedung Pertemuan Jati Indah Purworejo, Sabtu (9/2/2013). Kunjungan ini selain sebagai silaturahmi dengan masyarakat Purworejo, juga sebagai acara rangkaian ulangtahun ke-5 Gerindra.

Menurutnya, setiap pemimpin yang baik belum tentu memiliki keturunan yang baik pula. Karena itu ia meminta rakyat cerdas dalam memilih pemimpin. Kesalahan dalam menentukan pilihan akan membawa konsekuensi yang berat.

"Bukan karena ayah jadi pemimpin anaknya harus jadi pemimpin. Tapi ingatlah, demokrasi adalah memilih. Satu orang satu suara. Banyak orang, terutama para pemimpin tidak sadar, rakyat punya kekuatan. Kalau sampai kita salah coblos pada pemilu, lima tahun kita menderita," tegasnya.

Dalam acara yang digelar di Gedung pertemuan jati Indah Purworejo tersebut, tidak kurang 700 kader dan simpatisan Partai Gerindra hadir. Meski hanya singgah sebentar, namun acara menyambut Prabowo yang sedang dalam perjalanan ke Purwokerto ini sempat memacetkan jalan Purworejo-Kutoarjo.

Setelah sekitar satu jam berada di Purworejo, Prabowo melanjutkan perjalanan ke Banyumas. Rencananya ia akan melakukan kunjungan dalam rangka mendukung kader Gerindra dalam Pilkada Banyumas.

Prabowo berpamitan kepada simpatisan dan kader partai Gerindra sebelum melanjutkan perjalanan ke Banyumas. ( AF MTip)*

Dirlantas dan Ditreskrimum Polda Jateng Dimutasi

Semarang, (Media TIPIKOR )

Kapolri Jenderal Timur Pradopo memutasi Direktur Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Jawa Tengah Kombes Pol Bambang Rudi Pratiknyo dan Direktur Lalu Lantas Kombes Pol Naufal Yahya melalui surat keputusan tertanggal 8 Februari 2013.

"Ya benar ada beberapa perwira menengah jajaran Polda Jateng yang dimutasi," kata Kepala Bidang Humas Polda Jateng Kombes Pol Djihartono saat dikonfirmasi di Semarang, Minggu.

Ia menjelaskan, Kombes Pol Bambang Rudi Pratiknyo selanjutnya menjabat sebagai Kakorta Sespimti Sespim Polri Lemdikpol, dan posisi Dirreskrimum dijabat oleh Kombes Pol Purwadi Arianto yang sebelumnya menjabat Analis Kebijakan Madya Bidang Lemtala Srena Polri.

"Jabatan Dirlantas dijabat oleh Kombes Pol Istu Hari Winarto, mantan Analis Kebijakan Madya Bidang Provos Divpropam Polri, sedangkan Kombes Pol Naufal Yahya akan menjabat sebagai Kabag Pinludagri Rojaksta Srena Polri," katanya.

Selain Kombes Pol Bambang Rudi Pratiknyo dan Kombes Pol Naufal Yahya, Kapolri juga memutasi beberapa pejabat di Polda Jateng seperti AKBP Sofyan Nugroho, AKBP Nelson Pardamean Purba, AKBP Hanif, dan AKBP Fajar Budiyanto.

Jabatan baru AKBP Sofyan Nugroho adalah Widyaiswara Muda Sespimmen Polri Lemdikpol, AKBP Nelson Pardamean Purba menjabat sebagai Wadir Lantas Polda Sulawesi Selatan,

AKBP Hanif menjabat Kapolres Tegal, dan AKBP Fajar Budiyanto sebagai Kapolres Pekalongan.

Menurut Djihartono, mutasi beberapa perwira menengah di jajaran Polda Jateng adalah hal yang biasa terjadi dan sebagai pengembangan karir dari masing-masing personel.

Terkait dengan upacara serah terima jabatan sejumlah perwira menengah yang dimutasi tersebut, Djihartono mengaku belum dapat memastikan waktunya, "Serah terima jabatan dilakukan paling lama setelah 14 hari sejak surat keputusan Kapolri terbit," katanya. (Amir F MTip)*

Alokasi Raskin Akan Dibagikan Pekan Depan

Semarang, (Media TIPIKOR)

Pemerintah Kota Semarang hingga Minggu masih memilah data penerima beras miskin (raskin) dan menargetkan distribusi raskin untuk alokasi Januari dapat dilakukan pekan depan.

"Kami hanya menerima daftar nama penerima raskin lengkap dengan alamat yang bersangkutan. Akan tetapi, data tersebut tidak dipilah per kecamatan dan kelurahan," kata Kepala Bagian Perekonomian Pemerintah Kota Semarang Bambang Indriyanto di Semarang.

Bambang menjelaskan bahwa pemilahan data dilakukan karena penerima raskin tahun ini tidak sama dengan tahun sebelumnya.

"Tahun ini, penerima raskin berkurang. Jika tahun sebelumnya, penerima raskin sudah terpilah berdasarkan kelurahan dan kecamatan, kali ini tidak secara detail sehingga harus dipilah terlebih dahulu," katanya.

Bambang menyebutkan tahun ini penerima raskin 42.477 kepala keluarga, sedangkan penerima raskin tahun lalu 55.221 kepala keluarga.

"Kami tidak tahu indikator kenapa jumlah penerima raskin tahun ini berkurang karena kami hanya menerima pagu penerima raskin tahun 2013," katanya. (AF)*

Kapolres Pidie AKBP Dumadi SSt Mk SH

Penerimaan Polri Akan Transparan

Sigli, (Media TIPIKOR)

Kapolres Pidie AKBP Dumadi SSt Mk SH mengatakan, pihak nya dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia (SDM) Polri yang berkualitas, Polda Aceh Khususnya, Polres pidie berkomitmen melaksanakan seleksi penerimaan anggota polri secara trasparan.

Dalam Sambutannya, kapolres pidie AKBP Dumadi   Mengatakan, ‘’Penerimaan anggota polri tahun ini dilaksanakan secara bersih, Trasparan, akuntabel, dan humanis, hal itu disampaikan seusai mengelar penandatanganan Nota kesepahaman (MoU) Dan Faka Integritas dalam rangka penerimaan Anggota polri, di Aula Mapolres Setempat rabu 6/2 kemaren.

Menurutnya, dalam melaksanakan disetiap tahapan seleksi penerimaan anggota polri, pihaknya akan melibatkan tenaga ahli profosional dan pengawas eksternal disamping pengawas internal, tujuannya, agar setiap tahapan seleksi dapat dilaksanakan secara profosional dan sesuai ketentuan yang berlaku”, pungkasnya.

Maka, Untuk mewujudkan hal tersebut pihak nya menyebutkan, ada enam instansi atau lembaga yang ikut serta di kabupaten pidie/pijay, diantaranya Diknas, MPU, Depag, Disdukcapil, Dinkes, PWI. Pada kesempatan bersamaan dengan penandatanganan MoU itu, juga dilakukan penyumpahan/penandatanganan integritas terhadap seluruh panitia pembantu penerimaan calon anggota Brigadir polri Tahun 2013, ini merupakan wujud keseriusan Polda Aceh dalam menyeleksi Calon Anggota polisi, Sebut Kapolres Pidie AKBP Dumadi SSt Mk SH. (Jefri MTip)*

Ratusan Masyarakat  Demo Kapolsek Torgamba

Labusel, (Media TIPIKOR)

Ribuan Masyarakat kecamatan torgamba melakukan aksi demo terhadap kapolsek torgamba AKP Donni C Samosir Rabu23/1di Mapol sek torgamba,Ribuan masyarakat torgamba melalui para orasi Rizal sembiring Irfan Rifai Nst dan Saiman Siregar meminta kepada bapak kapoldasu dan Kapolri.agar kapol sek torgamba di copot,karena keha diran AKP Donni Collin Samosir tak bisa membuat kenyamanan dan kepastian hukum kepada masyarakat,

Rizal Sembiring Saiman Siregar Irfan Ripai nst Orator aksi dalam orasinya mengatakan sangat kece wa sekali kepada kinerja kepemim pinan AKP C Doni C,Samosir,selaku kapolsek torgamba yang dinalai jelek dan bobrok sebagaimana yang tertulis moto visi misi polri pelindung pengayom dan pelayan Masyarakat,namun semua itu tidak ada dijajaran polsek torgamba tidak pernah ada tindakan prefintif tidak ada sistem intelejen tidak berjalan dengan baik dan kurang respon dan tanggap atas imforma si dan pengaduan dari masyarakat

Santiana Hutabarat warga pinang awan mengaku kurang puas atas pelayanan polsek torgamba,akibat mobil dumtruk Coldieselt saya hi lang dari teras rumah sejak sebu lan yang lalu sejakitulah saya kalau istrahat tidur malam tidak tenang yang lebih herannya sejak kejadian itu sampai sekarang polisi tidak pernah olah TKP di anggapnya peristiwa kejadian ini biasa,biasa saja dan kapolsek terkesan seperti tidak mempunyai tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya dan saya selaku yang mewakili masya rakat korban kehilangan menuntut kepada kapolsek untuk kepastian hukukm,karena sampai sekarang pelakunya tidak bisa tertangkap sampai sekarang.

Kapolsek Torgamba AKP Donni C samosir dalam menerima dan men jawab para pendemo di dampingi kapolsekta kota pinang Kompol J.Panjaitan SH dan Kanit Intel polsekta kota pinang AKP J Sitom pul mengucapkan terimah kasih kepada masyara kat yang telah melakukan aksi ini kepada saya dan saya beserta seluruh anggota akan berupaya,se lalu untuk meningkatkan pelaya nan kepada masyarakat dan kejadi an ini saya buat sebagai cambuk dan motivasi untuk meningkatkan kinerja saya dan selaku anggota polisi pelindung pengayom dan saya minta maaf kepada seluruh Lapi san masyarakat atas kurang puas atas kehadiran saya selaku kapolsek torgamba.

Di tempat yang berbeda KH,Negos Siregar masyarakat torgamba atas aksi demon yang terjadi polsek tor gamba menilai dan menanggapi bahwa citra kepolisian republik indonesia sudah tercoreng di mata masyarakat,dengan kata kasar nya gara-gara oknum Kapolsek torgam ba AKP Donni Collin Samosir SH masyarakat kecamatan torgamba sudah tidak percaya lagi dengan kinerja polisi,sebagai pengayom pelayan dan pelindung masyarakat. (id MTip)*

Wanita Warga Binjai Pengedar Materai Palsu

Ditangkap Polsek Kejuruan Muda

Aceh Tamiang, (Media TIPIKOR)

Ida Wati Nasution (40) warga Sido Mulyo Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai Sumatera Utara, hanya mampu menangis dan pasrah saat dibawa ke Polsek Kejuruan Muda ketika tertangkap tangan sedang mengedarkan Materai palsu bernilai Rp 6000 kepada warga Kampung Pekan Sei Liput Kecamatan Kejuruan Muda.

Dari informasi dilapangan tertangkapnya tersangka pengedar Materai palsu (dokumen Negara-red) oleh petugas Polsek, berawal dari kecurigaan warga yang melihat bentuk warna materai yang berbeda dengan warna materai asli cetakan Peruri (Percetakan Uang Republik Indonesia) dan harga yang dijual tersangka per-lempeng yang bersikan 50 lembar hanya Rp 150.000. Berdasarkan kecurigaan tersebut sehingga warga melaporkan ke Polsek setempat.

Dari pengakuan tersangka saat dilakukan pemeriksaan oleh petugas, bahwa materai tersebut adalah titipan orang, tersangka hanya disuruh mengedarkan. “Saya baru menjual 4 lempeng dari 46 lempeng materai yang saya bawa dari Binjai” akui Ida sambil terisak menangis.

Menurut Kapolsek Kejuruan Muda, Iptu Surya Purba diruang kerjanya, (11/2) untuk sementara kasus pengedaran materai palsu ini masih dalam pengembangan. (Yogi MTip)*

Dana Cetak Sawah Bireuen dan Kelompok Tani Kurang Transparan

Bireuen, (Media TIPIKOR)

Sebagaimana diketahui Selama empat tahun terakhir Pemerintahan Kabupaten Bireuen melalui Dinas Pertanian dan Peternakan telah menyalurkan Dana APBN ke Rekening  masing-masing  Ketua  Kelompok Tani  (KT) yang diduga  “akal-akalan”  yang mencapai puluhan  Ketua  KT   untuk  dana cetak sawah baru (CSB) dengan luas areal  mencapai 2.400 hektare di sejumlah kecamatan dalam Kabupaten tersebut,  katanya cetak sawah baru (CSB)  dilaksanakan dengan sistem padat karya.

Kepala Bidang Pengembangan Lahan dan Air, Jailani, mewakili Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bireuen, saat dihubungi wartawan  suara Nasional  melalui Hand phone mengatakan program cetak sawah baru di Bireuen dilaksanakan tahun 2009-2012, namun Jailani terkesan menutup-nutupi data penerima manfaat Terkait aliran Dana APBN Puluhan Milyar  Rupiah,  Jailani tidak mau menyebut secara rinci siapasaja Kelompok Tani Penerima kucuran Dana tersebut  dengan alaan hari ini  Senin (4/2) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak masuk kerja, melalui sms Jailani berkata   “maaf PPK hari ini tidak masuk kerja”  kata Jailani melalui short massage service (sms).

Sumber  lain menyebutkan   program cetak sawah baru menggunakan APBN dilaksanakan dengan sistem padat karya tersebut masing-masing  tahun 2009 seluas 200 hektare senilai Rp1,5 Milyar, Tahun 2010 seluas 500 hektare senilai Rp 3,75 Milyar , dan Tahun  2011 seluas 700  hektare senilai Rp 5,25 Milyar dan 2012 seluas 1.000 hektar senilai Rp 10 Milyar.

Dilain  kesempatan Kadis Pertanian Peternakan Kabupaten Bireuen Alie Basyah menyebutkan   “Karena Tahun-tahun  lalu  kami  anggap sukses  maka  Untuk tahun 2013 diusulkan  lagi  dana  500 hektare cetak sawah baru di Bireuen, tetapi belum dipastikan apakah jadi dilaksanakan, belum ada sebuah kesimpulan,”  katanya singkat.

Pejabat Dinas sering mengeluh dengan alasan dana survey tidak tersedia, padahal dana untuk melakukan Survey Identifikasi Design (SID) telah di sediakan melalalui dana APBA “tidak ada dana untuk melakukan survei ke lapangan,” kata Kepala Bidang Pengembangan Lahan dan Air Jailani.

Jailani mengatakan, pemerintah pusat masih memberi waktu kepada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bireuen untuk menyelesaikan sisa cetak sawah baru tahun 2012 yang dilaksanakan dengan sistem padat karya itu hingga Maret 2013.

Menurut Jailani, pelaksanaan cetak sawah baru yang dilakukan melalui kelompok tani mendapat pengawasan ketat dari petugas dinas. Sejauh ini, kata dia, tidak ada hambatan dalam pelaksanaan kecuali masalah keterlambatan.

Jailani yakin dengan sisa waktu dua bulan ke depan, kelompok tani mampu merampungkan pekerjaan hingga program cetak sawah baru tersebut selesai dikerjakan dengan sempurna.

Masyarakat menilai Program cetak sawah baru  Kabupaten Bireuen terkesan amburadul dan  sarat kolusi  sebab dalam penunjukan kelompok tani (KT) penuh rekayasa dan dikerjakan terlambat, berbarengan dengan survei ke lokasi. Penyebabnya pada tahun anggaran 2012 lalu cetak sawah masih terkendala tolak tarik kepentingan, sementara dana sudah mengalir kemana-mana namun cetak sawah masih diragukan. (Azmi MTip)*

Data Potensial Pemilih Kota Banda Aceh 173.152 jiwa

Banda Aceh, (Media TIPIKOR)

Walikota Banda Aceh Ir Mawardy Nurdin M Eng Sc menyerahkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) wilayah Kota Banda Aceh kepada KIP Kota Banda Aceh, Kamis (7/2) di ruang kerjanya. Data dengan jumlah 173.152 jiwa yang tercantum dalam berita acara serah terima tersebut diterima langsung Ketua KIP Kota Banda Aceh Aidil Azhary SH dan disaksikan Sabri Badruddin anggota Komisi A DPRK Banda Aceh.   

Seusai menyerahkan data DP4, Walikota mengatakan DP4 ini diserahkan kepada KIP sebagai bahan untuk menyusun Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam rangka menghadapi Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2014.

Lebih lanjut, Mawardy mengatakan data ini masih mungkin berubah karena batas waktu penetapan DPT oleh KIP masih lama hingga beberapa bulan ke depan. Untuk itu, Mawardy meminta kepada KIP Kota agar selalu berkoordinasi dengan Dinas terkait terutama Disdukcapil dan para camat sehingga data yang ada nanti bisa menjadi lebih akurat  dan masyarakat dipastikan terdata untuk mendapatkan hak pilihnya.

“Saya pikir perlu diperbanyak sosialisasi, sehingga masyarakat lebih mengetahui bagaimana cara kalau mereka tidak terdaftar di DPS. Kita juga minta kepada masyarakat untuk lebih pro aktif agar mendapatkan  hak pilihnya” pinta Mawardy.

Kepada DPRK, Walikota juga meminta agar mempercepat proses rekruitmen Ketua KIP sehingga tidak terjadi kevakuman karena berakhir masa tugas Ketua KIP Kota Banda Aceh.

“Siapa yang akan direkrut sepenuhnya kita serahlkan ke DPRK, karena DPRK yang berhak merekrut Ketua KIP dan perangkatnya. Sebelum bulan Juni kita harapkan sudah ada, atau apakah diperpanjang itu juga kita serahkan sepenuhnya kepada DPRK” ujar Mawardy menjelaskan masa waktu berakhir kepengurusan KIP Kota Banda Aceh.

Sementara itu, Ketua KIP Kota Aidil Azhary mengatakan akan menindaklanjuti data yang diserahkan Walikota untuk disusun kembali menjadi daftar pemilh sementara. Aidil juga akan terus melakukan koordinasi dengan Disdukcapil dan para camat untuk menyempurnakan data yang telah ada sesuai dengan permintaan Walikota.

“Data ini sangat membantu kita dalam melaksanakan tahapan pemilu 2014, saat ini kita sedang menyiapkan Daerah Pemilihan (Dapil). Dari data yang ada mungkin Dapil akan mengalami perubahan, ada kemungkinan Dapil di Kota Banda Aceh menjadi 4, ini artinya berubah dari jumlah Dapil pada Pemilu yang lalu, yakni 5 Dapil” Ujar Aidil.

Senada dengan Walikota, Sabri Badruddin juga mengharapkan data pemilu untuk tahun ini  memiliki data pemilih yang lebih akurat dari pemilu tahun lalu sehingga permasalahan banyak masyarakat yang tidak terdaftar di DPT tidak terulang lagi, atau paling tidak angkanya jauh lebih menurun.

“Masalah besar pada pemilu 2006 dan 2009  adalah sangat banyak masyarakat yang tidak termasuk dalam daftar pemilih, jadi kita minta pemilu kali ini jauh lebih baik dari sebelumnya dan masyarakat dipastikan terdaftar” kata Sabri.

Terkait dengan perekrutan Ketua KIP, Sabri mengatakan DPRK akan merekrut tim seleksi yang memilik kapasitas dan independent yang nantinya akan melakukan uji kelayakan dan kepatutan kepada calon Ketua KIP.

Turut hadir pada acara ini, Asisten I Bidang Pemerintahan Drs Tarmizi Yahya MM, Kadisdukcapil T Samsuar, Kabag Pemerintahan Muzakir, Sekretaris KIP Rahmad Sadli SE, Kabag Humas Drs Marwan dan sejumlah staf Disdukcapil. (Azmi MTip)*

Pemberdayaan Kelompok Tani Mandiri

Labusel, (Media TIPIKOR)

Bertumbuhkembangnya kelembagaan petani umumnya didasarkan atas adanya kepentingan dan tujuan bersama. Mengacu pada Undang Undanng No 16 Tahun 2006 pada pasal 19,  kelembagaan Petani  meliputi  kelompok Tani, gabungan kelompok tani, asosiasi dan korporasi. Pertumbuhan kelembagaan petani dapat dimulai dari organisasi sosial kemasyarakatan yang selanjutnya melalui penyuluhan pertanian diarahkan untuk menjadi kelompok tani yang terikat dalam suatu kesatuan kepentingan.

Labusel  sebahagian besar wilayah secara geografis merupakan daerah perkebunan karet dan sawit. Pada konteks tulisan ini lebih dititikberatkan pada pertanian rakyat mengingat rakyat mengelola pertanian secara madani dan swadaya, minim intervensi pemerintah apalagi modal awal cocok tanam petani tidaklah sekokoh perkebunan selevel BUMN baik itu perkebunan swasta yang proses produksinya notabene terorganisir dengan baik dan canggih. Sebagai dampak dampak negatif fluktuatif TBS dan karet alam yang paling merasakan adalah petani rakyat. Anjloknya harga hasil tani sangat mempengaruhi kesinambungan petani tersebut. Ketika biaya produksi lebih besar dibanding omset, maka yang terjadi adalah terpuruknya perekonomian petani rakyat yang pada gilirannya akan banyak petani menjual lahan untuk menyambung hidup.

Salah satu cara untuk mengatasi masalah yang sering dihadapi para petani rakyat adalah dengan penguatan kelembagaan kelompok tani. Melalui refungsionalisasi dan mengefektifkan kelompok dengan tujuan agar petani dapat menolong diri mereka sendiri.

Secara teknis pengembangan kelompok tani diarahkan pada kemampuan setiap kelompok tani dalam menjalankan fungsinya, peningkatan kemampuan anggotanya dalam agribisnis, dan penguatan kelompok tani menjadi organisasi petani yang kuat dan mandiri. Untuk mempermudah dan mempersingkat alur komunikasi dan diseminasi teknologi. Sesuai dengan permentan nomor 273/Kbpts/OT.160/4/2007, penggabungan kelompok tani dalam gapoktan dilakukan agar kelompok tani dapat lebih berdaya guna dan beradil guna, dalam penyedian sarana sarana produksi pertanian, permodalan, peningkatan atau perluasan usahatani ke sektor hulu dan hilir, pemasaran, serta kerjasama dalam peningkatan posisi tawar.

Pada akhirnya petani rakyat akan merasa terbantu dan terakomodir sebab makna penggabungan kelompok tani ini bertujuan menciptakan pilar pegangan yang kokoh mulai dari awal produksi sampai akhir produksi sehingga petani merasa dipedulikan. (Irda MTip)*

Copot KA Ranting PLN Kec Lubuk Pakam

Tiang LIstrik HIlang Dicuri Orang Kok Malah  Nggak Ambil Peduli

Pantai Labu, (Media TIPIKOR)

Berbagai  warga  Dusun III Desa Binjai Bakung dan warga Desa Dusun I Desa   Denai Kuala  meminta  agar Ka PT PLN (Persero) Ranting Kec .Lubuk Pakam  segera di copot.Permintaan tersebut menyangkut sikap  tak ambil peduli Ka PT PLN (Persero) Ranting Kec .Lubuk  Pakam menyikapi hilangnya  duah buah tiang listrik  masing-masing  di Dusun III Desa Binjai Bakung dan Dusun II Desa Denai Kuala Kec Pantai Labu Deli Serdang yang disinyalir hilang diambil atau  dicuri orang,Kamis (31/2).

Pasalnya,sebagai pihak yang kehilangan seharusnya PLN melakukan tindakan dan bersikap tegas. Terlebih dampak dari  hilangnya dua tiang listrik akan berdampak buruk dan membahayakan bagi keselamatan warga sekitar.

Namun ,itu tadi ,hingga kini kasus  hilangnya tiang listrik di Desa Binjai Bakung dan Desa Denai Kuala Kec Pantai Labu tak mendapat tanggapan serius  dari pihak PT PLN.Padahal,saat dikonfirmasi di kantor PLN Ranting  Lubuk Pakam ,Senin (4/2) Tarigan selaku suvervresor distribusi (KA Ranting PLN Lubuk Pakam tak ada dikantor)  berjanji akan melakukan survey kelokasi. “ Kita akan cek kelapangan,benar nggak ada yang hilang  “ kata Tarigan kala itu.

Sebelumnya informasi menyebutkan hilangnya dua  tiang listrik di dua desa tersebut terjadi   siang bolong ,Kamis (31/1).Lebih gilanya lagi salah seorang pelaku pengambilan tiang listrik tampak mengenakan baju PLN dan memakai Handy Talky (cirri-ciri orang PLN).Malah ketika warga bertanya ,oknum tersebut mengaku bahwa   semua yang mereka lakukan adalah atas instruksi  PLN Ranting Lubuk Pakam.

Selain itu ,begitu lagi tutur warga,pengambilan tiang listrik yang  dilakukan oleh oknum tersebut katanya  hanya bersipat sementara dua hari lagi akan diganti. Bahkan oknum-oknum tersebut memerintahkan  agar warga kalau tidak percaya segera menelepon EL petugas distribusi PLN Kec Pantai Labu.Namun hingga kini tiang-tiang listrik tersebut tak pernah tampak tegak seperti semula.

 “Kami tidak berani mencegah ,masalahnya oknum-oknum tersebut juga di bantu UM Dha (warga setempat) .Selain itu pengambilan (pencurian ) tiang listrik yang mereka  lakukan kata mereka juga adalah atas  intruksi PT PLN Ranting Lubuk Pakam, “ kata warga yang berdekatan dengan lokasi hilang tiang listrik.

Sementara itu,pencurian  alias pengambilan tiang listrik tanpa SPK yang disinyalir dilakukan dengan mengatasnamakan petugas PLN dan dilakukan disiang hari memang kerap terjadi di Kec Pantai Labu.Belum lama misalnya , dua buah trafo PLN juga hilang tak tentu rimba di Kec Pantai Labu.Pencurian dilakukan sianghari dan tetap mengatasnamakan  suruhan PLN.ranting lubuk pakam dan oknum distribusi PLN Pantai Labu.

Sementara ini informasi menyebutkan tiang-tiang listrik tersebut dijual ke sebuah PT (entah PT apa ) dengan harga Rp 1.200.000/ tiang. Sementara UM Dha  yang bertindak sebagai calo  mencari tiang listri yang sulit dijangkau orang banyak  mendapat Rp 500.000,-/tiang listrik. (Adek MTip)*