5
Kejari Tak Tangani Korupsi Sepanjang Tahun 2012
Semarang, (Media TIPIKOR)
Komite
Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa
Tengah melansir data bahwa ada lima kejaksaan negeri di wilayah hukum kejaksaan
tinggi setempat yang tidak menangani kasus korupsi selama tahun 2012.
"Dari
hasil pengamatan kami di Pengadilan Tipikor Semarang, ternyata Kejari Blora,
Kejari Jepara, Kejari Kota Tegal, Kejari Kota Pekalongan, dan Cabang Kejari
Pelabuhan Semarang sama sekali tidak melimpahkan kasus korupsi," kata
Ketua Divisi Monitoring Kinerja Penegak Hukum KP2KKN Jateng Eko Haryanto di
Semarang, Jumat.
Ia
mengungkapkan berdasarkan data di Pengadilan Tipikor Semarang dari Januari 2012
hingga November 2012, terdapat 120 kasus korupsi yang telah dilimpahkan kejari
selain kelima kejari yang tidak menangani kasus korupsi.
Menurut
dia, Kejari Batang berada di urutan teratas dengan delapan penanganan kasus
korupsi kemudian disusul Kejari Kabupaten Magelang, Kabupaten Brebes, dan
Kabupaten Grobogan, dengan masing-masing sebanyak tujuh penuntutan terdakwa
korupsi.
"Kejari
Semarang melakukan penuntutan terhadap lima terdakwa korupsi selama tahun
2012," ujarnya.
Asisten
Pidana Khusus Kejati Jateng Wilhelmus Lingitubun saat dikonfirmasi membantah
jika ada lima kejari yang tidak menangani kasus korupsi selama tahun ini.
"Semua
kejari di Jateng menangani kasus korupsi, namun ada yang masih pada tahap
penyelidikan dan penyidikan sehingga jika yang digunakan adalah parameter
penuntutan, mungkin belum sampai ke sana," katanya.
Terkait
dengan jumlah perkara, kata dia, Kejati Jateng tidak memasang target tapi
mengupayakan optimalisasi penanganan kasus dilihat dari bobot kasus, peran tersangka,
dan jumlah kerugian keuangan negara.
"Jadi
kami lebih memperhatikan kualitas perkara," ujarnya.
Wilhelmus
mengklaim bahwa selama tahun 2012 seluruh jajaran di Kejati Jateng telah
melakukan 117 penuntutan kasus dan 107 kasus korupsi masih dalam proses
penyidikan dengan Rp71 miliar keuangan negara yang dapat diselamatkan. (Amir
F MTip)*
Di
Bantu Malah di Korupsi
Semarang, (Media TIPIKOR)
Dugaan
kasus korupsi yang saat ini di tangani Pengadilan Tipikor Kota Semarang ini
berawal dari Himpunan Pengusaha Ikan Pekalongan (HPIP) Kota Pekalongan saat
diketuai oleh H Niza Tinara, pada tanggal 7 maret 2005 mengajukan proposal
kepada Gubernur Jateng saat itu H Mardiyanto.
Penyaluran
dana bantuan instruksi gubernur (Ingub) Jateng dan PUSKUD Mina Baruna Propinsi
Jateng kepada Himpunan Pengusaha Ikan Pekalongan (HPIP) dikirim ke rekening
Wali Kota Pekalongan saat itu masih di
jabat Samsudiat tanggal 17 dan 18 Mei 2005.
Wali
Kota saat itu menerima dana bantuan sejumlah Rp 550 juta dengan perincian dana
Ingub sebesar Rp 350 juta dan dari PUSKUD Mina Baruna sebesar Rp 200 juta.
Bantuan tersebut lantas diserahkan kepada Ketua HPIP Pekalongan pada 23 Mei
2005, bersama pihak Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi diserahkan kepada
Ketua HPIP Waktu itu Niza Tinara dalam bentuk cek.
Alasan
permintaan bantuan dari HPIP sendiri adalah permintaan pengembalian retribusi
yang telah di tarik oleh KUD Makaryo Pekalongan dan telah disetorkan ke PUSKUD
Mina Baruna Semarang yang seharusnya sudah tidak dimintai restribusi lagi sejak
1998. HPIP lantas mengajukan proposal HPIP dan dilanjutkan pencairan dana
bantuan yang diminta tersebut.
Tersangkanya,
yakni Niza Tinara, yang saat itu menjabat sebagai Ketua HPIP. dana tersebut
selanjutnya tidak digunakan sebagaimana mestinya, seperti yang tercantum dalam
proposal pengajuan bantuan. Yaitu, dana bantuan yang seharusnya dibelikan dua
unit truk diesel pengangkut ikan, namun ketua HPIP Niza Tinara hanya
merealisasikannya dengan satu unit truk seharga Rp161 juta. Sisanya habis dipakai
untuk berbagai keperluan yang lainnya.
Proposal
tersebut berisi pengajuan bantuan untuk keperluan pengadaan 2 unit truk
angkutan ikan dan bantuan penguatan modal untuk HPIP yang difasilitasi oleh
Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Tengah. Kemudian, dari proposal
tersebut berhasil dicairkan dana sebesar Rp550 juta. Perinciannya, sebesar
Rp350 juta dari alokasi Ingub, dan Rp200 juta dari PUSKUD Mina Baruna.
Dana
bantuan tersebut, selanjutnya oleh Gubernur Jateng Mardiyanto dikirim lewat
rekening Wali Kota Pekalongan saat itu, Samsudiat. Oleh wali kota, disalurkan
kepada Ketua HPIP tanggal 23 Mei 2005, dan diterima langsung oleh Ketua HPIP
Niza Tinara di Kantor Setda Kota Pekalongan. (YT MTip)*
Jembatan
yang menghubungkan Pasar Sirongit dengan Seminarium Sipoholon Rusak Berat
Diterjang Banjir
Bupati
Kabupaten Tapanuli Utara dengan nyetir sendiri terus tanggab dan langsung turun
memantau ke lokasi kejadian Kamis tanggal 21 Desember 2012, tepatnya sekitar
pukul 10.00 Wib malam, jembatan yang menghubungkan Pasar Sipoholon dengan
beberapa desa di sekitar Kecamatan Sipoholon, yakni desa Simanungkalit, desa
Pangaloan, desa Pintubosi , desa Lobusingkam dan desa Sibuntuon, terutama
Seminarium Sipoholon ambruk diterjang banjir Aek Sigeaon. Kejadian ini terjadi
disela-sela warga masyarakan kecamatan Sipoholon sedang meranyakan Natal di
berbagai gereja. Kejadian ini baru diketahui warga ketika seorang warga yang
hendak melintasi jembatan untuk kegiatan natalan malam itu dan melihat jembatan
sudah patah dan ambruk, dan langsung
menginformasikan kerusakan jembatan tersebut kepada warga yang tinggal
disekitar jembatan Sirongit. Setelah warga mengetahui informasi kejadian
ambruknya jembatan Pasar Sirongit yang merupakan jembatan yang sangat penting
dan vital menghubungkan jalur transportasi ke Seminarium HKBP Sipoholon sebagai
tempat Wisata Rohani, masyarakat langsung berduyun-duyun menuju lokasi kejadian
untuk melihat kenyataan yang diluar dugaan masyarakat ini dan sempat
menyebabkan macetnya jalur transportasi Medan-Tarutung hingga beberapa jam.
Ketika
Media Tipikor Tapanuli Utara turun ke lokasi kejadian dan bergabung dengan
warga, berbagai teka teki dan ciibiran masyarakat muncul ditempat kejadian dan
bahkan ada diantara warga yang saat itu berada di lokasi kejadian menghubunghubungkan bencana alam (banjir)
ini dengan informasi yang aktual saat itu yakni tentang “Hari Kiamat”. Salah
satu warga yang sempat diwawancarai Media TIPIKOR mengatakan dalam bahasa Batak
“On ma ra tanda-tanda na naeng ro ari kiamat songon naung tabege di televisi’
inilah mungkin pertanda bahwa hari kiamat sudah dekat, sebagaimana yang sering
diberitakan di televisi” dan sebagian warga mengatakan ini adalah akibat ulah
dari masyarakat atau pengusaha yang hanya memikirkan keuntungan tanpa
memperdulikan resiko atau dampak dari
perbuatannya.
Memang
kejadian banjir Aek Sigeaon bila kita pikirkan dan kita telusuri dengan
alur logika berpikir, asumsi warga
tentang peristiwa banjir ini disebabkan ulah masyarakat atau pengusaha ada
benarnya. Penebangan kayu Pinus oleh PT. Inti Indorayon yang sekarang berubah
nama menjadi PT. Toba Pulp Lestari (TPL) yang berpusat di Porsea pada
tahun-tahun yang lalu dan juga ulah penguasa kayu yang terus menerus menebang
kayu di sekitar hutan Wilayah Kabupaten Tapanuli Utara dengan menyebabkan
kegundulan hutal dan ketandusan
(munculnya hutan-hutan gundul). Akibat keadaan hutan yang sudah gundul
ini tanpa melakukan reboisasi hutan, ketika saat hujan turun arus air dan debet
air Aek Sigeaon cepat meluap dan menimbulkan lonsor sehingga cenderung
menimbulkan banjir kiriman. Dan sebahagian lagi diperkirakan penyebab ambruknya
jembatan ini adalah ulah orang-orang yang mengambil pasir dengan menggunakan
pompa besar dari sungai Aek Sigeaon yang menyebabkan tanah disekitar pundasi
jembatan semakin terkikis sehingga ketika
banjir datang dengan arus air yang cukup deras dan pohon-pohon yang hanyut
dalam arus sungai melintasi tiang penyanggah jembatan tidak sanggub lagi
menahan hantaman air dan kayu yang mengenai jembatan. Kejadian ini berawal
akibat pada hari itu, mulai dari pagi sampai malam hari, hujan terus terus
mengguyur hampir di wilayah kecamatan
Sipoholon dan kota Tarutung. Akibat hujan yang terus menerus turun agak deras,
luapan air Aek Sigeaon meningkat dratis dan
arus airnya cukup deras. Akibat aliran air yang cukup deras
gunung-gunung disekitar lintasan Aek Sigeaon dan pohon-pohon yang tumbuh
dipinggiran sungai banyak yang longsor dan tumbang terbawa air sungai yang
sudah hampi mencapai ketinggian tembok atau benteng Aek Sigeon.
Bupati
Kabupaten Tapanuli Utara dengan nyetir sendiri terus langsung turun memantau ke
lokasi kejadian Tersiarnya kabar ambruknya jembatan Pasar Sirongit yang
merupakan alat transportasi yang sangat
vital ke Seminarium Sipoholon oleh Unsur Pemerintah Kecamatan Sipoholon (Uspika
Kecamatan Sipoholon) ke bapak Bupati Kabupaten Tapanuli Utara bapak Torang
Lumbantobing terus ditanggapi dan direspon oleh bapak bupati cecara gerak
cepat. Dengan nyetir sendiri, tanpa memperdulikan malam yang sudah larut dan
cuaca yang sangat dingin, beliau bersama ketua DPRD Kabupaten Tapanuli Utara
Fernando Simajuntak, SH, MH dan sebagian SKPD Kabupaten Tapanuli Utara dan
didampingi unsur pemerintah Kecamatan Sipoholon terus meluncur ke lokasi
kejadian dan bergabung dengan warga masyarakat Sipoholon menyaksikan kejadian
yang sangat tragis itu. Beliau sempat berdialog dengan beberapa warga dan
setiap berdialog beliau selalu menyarankan kepada warga agar tetap waswas dan
tenang menghadap bencana. Memang
akhir-akhir ini bencana alam sering terjadi di Tapanuli Utara, misalnya
banjir bandang yang terjadi di desa Pohan Tonga pada –bulan-bulan yang
mengakibatkan masyarakat gagal panen di sekitar lokasi kejadian. Beliau juga
meyarankan agar masyarakat tetap tetap tenang dan semangat merayakan Natal.
Sebagai warga Kristen dan jebagai warga gereja kita harus tetap semangat
merayakan Natal, kata pak Bupati.
Setelah
selesai meninjau jembatan Pasar Sirongit, bapak Bupati Torang Lumbantobing
melanjutkan pantauan ke lokasi-lokasi lain yang mengalami bencana, dan ternyata
setelah di chek langsung Bapak Bupati ternyata banyak jembatan yang mengalami
kesusakan akibat banjir tersebut diantaranya: jembatan Lumbanrihit, jembatan
Aek Silalaen yang sudah mengalami kerusakan pada tahun sebelumnya dan kini
keadaannya semakin parah, jembatan Pangaloan yang hanyut terbawa arus banjir.
Masyarakat Sipoholon berharap kepada bapak Bupati Torang Lumbantobing dan Ketua
DPRD Tapanuli Utara agar secepatnya melakukan perbaikan (rehablitasi) kepada
jembatan yang rusak, terutama jembatan Pasar Sirongit yang merupakan jalur
lintas ke wisata rohani Seminarium
Sipoholon, keadaan jembatan yang miring saat banjir datang dan lampu di sekitar
pasar sirongit padam total. (MTip)*
‘’Kasus Dugaan
Korupsi Rp 20.1 Miliar’’
Zul
Namploh Dan Syahrul Amri Ditahan Di Lp
Lambaro
Banda Aceh, (Media TIPIKOR)
Jaksa
penyidik kejaksaan tinggi (kejati) aceh berhasil menuntaskan penyedikan kasus
dugaan korupsi pembangunan rumah guru terpencil senilai 20,1 miliar bersumber
APBA tahun 2009. Dan kedua tersangka kini ditahan di lp lambaro.
Kasi
Penkum/Humas Kejati Aceh,Amir Hamzah SH,Kemarin mengatakan ,degan dilimpah nya
berkas kasus dugaan korupsi proyek pembangunan rumah guru terpencil ke JPU,maka
pengusutan kasus ini sudah tuntas.
‘’Dan
JPU sejak menerima berkas dan tersangka akan segera membat berkas dakwaan sudah
siap maka akan segera di limpah ke pengadilan Tipikor oleh JPU untuk di
sidangkan’’.katanya
Untuk
saat ini tersangka dan seluruh barang bukti dalam kasus tersebut sejak
dilimpahkan sekitar pukul 11.00 WIB kemarin,sudah menjadi tanggung jawab JPU.
”Statusnya kini meenjadi tahanan JPU dan bukan lagi penyidik. kedua tersangka
masih di tahan di LP Banda Aceh di Lambaro”ujar Amir Hamzah
Seperti
di ketahui ,kasus proyek rumah guru terpencil yg tersebar di 18 Kabupaten/kota
mengunakan dana APBA 2009 senilai Rp 20,1 miliar itu mencuat kepermukaan awal
2011.Kemudian kejati melakukan pengusutan
dengan cepat ,sehingga akhir 2011 kasus itu sudah mulai di temukan bukti
kuat,dan kemudian ditingkat kan status nya ke penyidik dengan menetapkan dua
tersangka Zul Namploh dan Syahrul Amri.
Sekretaris
Dinas Pendidikan (disdik) Zulkifli Saidi Alias Zul Namploh sebagai tersangka
dalam kasus dugaan korupsi proyek rumah guru terpencil senilai Rp 20.1 miliar
kembali dipanggil dalam pemeriksaan, kali ini gedung kejaksaan terlihat geger
dengan hadirnya serombongan saksi yang dibawa Zul Namploh kegedung lembaga penegak
hukum tersebut untuk dijadikan sebagai saksi yang meringankan dirinya.
Sepontan
saja tim penyidik kejati aceh menolak untuk memeriksa sekitar sepuluh orang
yang diajukan zul namploh untuk dijadikan saksi tersebut, sebab, sejauh ini
kejaksaan belum pernah melayangkan surat panggilan untuk para saksi yang tanpa
diminta justru sudah diboyong oleh tersangka dugaan korupsi itu ke Gedung
kejati aceh pada selasa (24/7) pekan lalu sementara yang dipanggil untum
diperiksa kembali adalah sekretaris disdik dalah kasus dugaan korupsi proyek
rumah guru terpencil senilai 20.1 miliar, bukan para rombongan nya itu, maka
wajar apabila kita tidak terima mereka untuk diperiksa atau diambil
keterangannya, sebut Kasi Penkum/Humas Kejati Aceh Amir Hamzah Kepada wartawan.
Sementara
itu ‘’Tim penyidik kejaksaan tinggi (Kejati) Aceh Senin 11/6 kembali memeriksa
Zulkifli Saidi Spd Sekretaris dinas pedidikan Aceh alias Zul Namploh yang
menjadi tersangka dugaan proyek rumah guru terpencil fikti senilai Rp 20.1
Miliar, pemeriksaan secara tertutup selama 6 jam di bagian Tindak Pidana
Korupsi (Pidsus) lantai satu gedung Kejati Aceh.
Kantor
Kajati Aceh di kawasan jalan Dr Mr Muhammad Hasan,Batoh, Banda Aceh, Zul
Namploh yang memakai baju safari biru gelap dan sepatu hitam, sekitar pukul
10.00 WIB tiba digedung Kajati dengan didampingi tim pengacaranya Azfili SH cs
dari kantor Advokat Zaini Djalil and Assosiated, Sekretaris Disdik tersebut
langsung diantar petugas piket kebagian Pidsus dan setelah itu tidak kelihat
lagi keluar.
Sekitar
Pukul 12.30 WIB, Zul baru keluar dari ruangan pemeriksaan untuk makan siang
sekaligus menunaikan sholat Zhuhur, seusai makan siang dan Sholat, pemeriksaan
kembali dilanjutkan sekitar pukul 13.15 WIB. Sementara zul namploh mulai
terlihat keluar gedung kejati aceh pada pukul 17.00 WIB dengan mengunakan mobil
Toyota Innova berwarna hitam setelah menjalani pemeriksaan sekitar 6 jam.
Kejaksaan
Tinggi (kejari) Aceh menetapkan Zulkifli Saidi Spd Alias Zul Namploh sekretaris
dinas pendidikan (DISDIK) Provinsi aceh
sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Proyek pembangunan rumah guru terpencil
fiktif senilai Rp 20.1 miliar lebih.
Sekretaris
dinas pendidikan (disdik) itu ditetapkan sebagai tersangka bersama Ir Syahrul
Amri (pejabat pelaksana teknis kegiatan/PPTK) setelah melalui proses penyedikan
panjang dan gelar perkara yang berlangsung alot di aula khusus gedung kejati
Aceh Rabu 23/5 kemaren(pekan lalu).
Gelar
perkara kasus proyek rumah guru terpencil itu berlangsung selama enam jam,
dihadiri lengkap para pejabat tinggi kejaksaan dan dan dipipin kajati aceh, H
Muhammad Yusni SH MH dan Wakajati Teuku Syahrizal Sh.
Sedangkan
Anggata Forum ekspose perkara meliputi asisten tindak pidana Khusus (Aspidsus)
Raja ulung padang SH Asisten Intelijen (Astel) Aries Surya SH, dan sejumlah
kepala seksi (kasi) serta tim jaksa
penyidik lainnya, seperti Bobbi Sandri SH dan Ramadiagus SH. (Jefri
Ji)*
Peringati
101 tahun Pahlawan Nasional T. Amir Hamzah
Bupati
Langkat H. Ngogesa Sitepu, SH
Terima T.
Amir Hamzah Award
Dengan
membacakan penggalan bait akhir puisi Tengku Amir Hamzah dari kumpulan nyanyian
sunyi yang berjudul “Padamu Jua” Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu, SH mengawali
pengarahannya dalam acara Pelepasan Napak Tilas dan Renungan 101 tahun Pahlawan
Nasional Tengku Amir Hamzah bertempat di lapangan SD 4 Tanjung Pura, Minggu
(30/12).
Kemampuan
Tengku Amir Hamzah dalam menggelorakan semangat pemuda untuk berani tegak
membela marwah tanah air dan bangsa serta perduli terhadap bangsanya, dapat
dijadikan referensi di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Begitu juga halnya melalui kegiatan napak tilas ini diharapkan para peserta
dapat meningkatkan pemahaman dan saling tukar informasi tentang sosok alm.
Tengku Amir Hamzah, sekaligus mensosialisasikannya kepada masyarakat dan pemuda
lainnya untuk selalu ingat dan mengenang sekaligus mentauladani Pahlawan
Nasional asal Kabupaten Langkat tersebut. Dan kepada panitia diminta dapat
menjadikan event ini menjadi kegiatan yang lebih besar lagi dan dapat diikuti
oleh peserta dari seluruh Sumatera Utara.
Bupati
Langkat juga menambahkan sebagai penghormatan kepada beliau Pemerintah
Kabupaten Langkat telah membangun Monumen Nasional tugu Tengku Amir Hamzah, dan
kini monumen Tugu Tengku Amir Hamzah tersebut telah menjadi maskot daerah, yang
diberikan sebagai cindera mata dalam bentuk miniatur tugu kepada setiap tamu
dari luar daerah yang berkunjung secara resmi ke Pemerintah Kabupaten Langkat.
Dalam
kesempatan sebelumnya, pemangku adat kesultanan Langkat Tuanku T. Azuar Aziz
Abdul Zalil Rahmansyah Al-haj menyampaikan pujiannya kepada sosok Bupati
Langkat sebagai pemimpin yang amanah dimana janji yang telah diucapkan pada
acara yang sama 1 tahun yang lalu untuk membantu secara pribadi maupun secara
ke Dinasan penyelenggaraan kegiatan Napak Tilas mengenang T. Amir Hamzah ini
telah ditunaikan dengan total sebesar Rp. 80 jt. Hal ini menunjukan kepedulian
Bupati Langkat terhadap jasa para pejuang pendahulu bangsa, dan beliau
yakin dimasa kepemimpinan H. Ngogesa
Sitepu, SH yang didukung oleh segenap lapisan masyarakat Kabupaten Langkat
dapat menjadi lebih baik, terutama dapat menjadi daerah tujuan wisata budaya,
religi dan pendidikan.
Untuk
itu Ikatan Putra Putri Amir Hamzah (IPPA) sebagai yang dipercaya untuk
menyelenggarakan kegiatan ini harus memiliki tanggung jawab yang besar terhadap
kepercayaan yang telah diberikan Pemerintah Kabupaten Langkat, dan hal ini
tidak cukup hanya sebatas penyelenggaraan seremonial belaka tapi bagaimana
generasi muda dapat menginspirasi perjuangan T. Amir Hamzah dalam mengisi
kehidupan sehari-hari.
Disela-sela
acara serta dihadapan tokoh masyarakat/Nasional serta undangan yang hadir
seperti : Prof. DR H. Djohar Arifin
Husein, pemangku adat kesultanan Langkat Tuanku T. Azuar Aziz Abdul Zalil
Rahmansyah Al-haj, Ketua Hukum adat Melayu Langkat Prof. DR. Syamsul Arifin,
Ketua MABMI Langkat Drs. H. Abdul Khair,
MM dan Ketua Dewan kesenian Sumut DR. Syafwan Hadi Umri, disampaikan deklarasi
pernyataan sikap dan dukungan dari Ikatan Putra Putri Amir Hamzah untuk
memenangkan dan memilih Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu, SH pada Pemilukada 2013
yang akan datang sekaligus siap mengantarkan beliau menjadi Bupati Langkat
kembali pada periode 2014 – 2019.
Dalam
mengenang 101 tahun Pahlawan Nasional T. Amir Hamzah yang dilaporkan oleh ketua
panitia Musa .M diselenggarakan beberapa kegiatan diantaranya Lomba Napak Tilas
yang diikuti oleh 42 regu dari 15 Kecamatan yang ada di Kabupaten Langkat Serta
4 regu dari Kota Madya Binjai. Disamping itu juga diselenggarakan kegiatan
perlombaan mewarnai gambar T. Amir Hamzah yang diikuti peserta dari PAUD atau
TK sebanyak 302 orang peserta dan dari SD sebanyak 334 orang peserta kegiatan
berlangsung selama 2(dua) hari mulai dari hari Sabtu (29/12) sampai hari Minggu
(30/12).
Sebelumnya
juga dilakukan penyerahan Amir Hamzah Award tahun 2012 kepada : Prof. DR Djohar
Arifin Husein, H. Ngogesa Sitepu, SH, H. Yansyahrin, SE , H. Zainal Arifin AKA,
M.Si yang dianggap telah banyak berbuat bagi pembinaan seni budaya dan
berkiprah tanpa pamrih untuk memelihara dan merawat adat dan adap bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara. (Alizar)*
Mantan
Kepala Otonomi Daerah Jawa Tengah Terancam 10 Tahun Penjara
Jateng, (Media TIPIKOR)
Kepala
Otda Jateng, Jumari di tuntut 10 tahun penjara dan denda 500 juta, apabila
tidak membayar denda maka diganti dengan kurungan 3 bulan. Dan di wajibkan
mengganti uang 2,5 M apabila tidak di bayar maka akan diganti dengan 5 tahun
kurungan..Jumari diduga menerima fee Rp 2,5 miliar, dari Yanuelva. Tuntutan
tersebut di bacakan jaksa penuntut umum di Pengadilan Tipikor Semarang
20/12/12.
Dalam
perkara ini, Jumari diduga membuat dan menandatangani Surat Perjanjian
Pekerjaan (SPP) dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) pada tahun 2010. SPP dan
SPMK itu dipakai untuk jaminan kredit di BJS Semarang oleh nasabah bernama
Yanuelva sebagai Direktur CV Enhat, yang kenyataannya SPP dan SPMK itu fiktif,
tidak memiliki pekerjaan nyata dan tidak bernilai anggaran. Korupsi bermodus
utang dengan jaminan dokumen fiktif itu merugikan negara Rp 37 miliar.
Dokumen
SPP dan SPMK fiktif yang diterbitkan oleh Bagian Otda Kota Semarang diketahui
dijaminkan oleh Direktur CV Enhat, yakni Yanuelva Etliana alias Eva untuk
mendapatkan kredit di Bank Jateng Cabang Semarang, Surat-surat tersebut
seolah-olah berisi proyek pengerjaan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah
(BPBD) Jateng, KPU Kendal, KPU Demak, Dinas Cipta Karya Jateng, Badan OTDA
Jateng dan BPPT Semarang. (DM MTip)*
Rumah
Sakit Umum Daerah Rantauprapat Segera Menjadi Badan Layanan Umum
Rumah Sakit Umum Daerah Rantauprapat dalam waktu dekat akan
berubah statusnya menjadi Badan Layanan Umum Daerah – Rumah Sakit Umum Daerah
(BLUD-RSUD) Rantauprapat, asalkan persyaratan administratif dapat terpenuhi,
yakni Pernyataan Kesanggupan Untuk Meningkatkan Kinerja, Pola Tata Kelola,
Rencana Strategis Bisnis, Laporan Keuangan Pokok, Standar Pelayanan Minimal
(SPM) dan Laporan Audit Terakhir atau Pernyataan Bersedia untuk Diaudit.
Demikian
dikatakan Bupati Labuhanbatu dr H Tigor Panusunan Siregar SpPD ketika membuka
Sosialisasi Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit
Umum Daerah (PPK-BLUD RSUD) Rantauprapat yang berlangsung di ruang data dan
karya kantor bupati, Rabu (19/12-12) sore.
Dikatakannya, bahwa dengan berubahnya status
RSUD bukan berarti berubah pula status kepegawaian di dalamnya tetapi pola
pengelolaan keuangannya semakin mudah dan dapat mengelola keuangannua sendiri.
“Dengan demikian tentunya akan semakin meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat”, tegas Tigor.
Pada
kesempatan itu Tigor juga berjanji akan meningkatkan kesejahteraan para perawat
dan dokter khususnya yang bertugas di ruang rawat inap kelas I, II dan III.
“Kita tahu bahwa pasien terbanyak itu berada di kelas, namun penghasilan
perawat dan dokter di sana sangat kecil tidak sebanding dengan pengabdian yang
mereka berikan. Irulah sebabnya saya akan naikkan insentif bagi mereka yang
bertugas di ruang rawat inap kelas I, II dan III”, kata Tigor yang disambut
tepuk tangan para perawat dan dokter yang hadir pada acara itu.
Direktur RSUD Rantauprapat dr HM Natsir Pohan
SpB mengatakan, penerapan PPK-BLUD RSUD Rantauprapat dilandasi oleh UU Nomor 17
Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan, bahwa pendekatan
penganggaran berbasis kinerj asangat diperlukan bagi SKPD yang memberikan
pelayanan kepada public dengan cara mewiraswastakan pemerintah serta UU Nomor 1
Tahun 2004 tentang Pemberdayaan Negara bahwa instansi pemerintah yang tugas
pokok dan fungsinya memberikan pelayanan kepada masyarakat dapat menerapkan
pola keuangan yang fleksibel dengan menonjolkan produktifitas, efisiensi dan
efektifitas.
Dijelaskannya,
bahwa proses penerapan PPK-BLUD RSUD Rantauprapat diawali dengan ditetapkannya
Nota Kesepahaman antara Pemkab Labuhanbatu dengan BPKP Nomor 01 Tahun 2012 dan
MoU-347/PW02/3/2012 tentang Pengembangan Manajemen Pemerintah Daerah.
Adapun
tahapan proses penerapan PPK-BLUD RSUD Rantauprapat, kata Natsir Pohan, diawali
dengan Pra PPK-BLUD, yakni ketentuan bahwa RSUD adalah SKPD di lingkungan
Pemkab Labuhanbatu yang menyelenggarakan layanan umum yang berupa jasa di
bidang pelayanan kesehatan. “Hal ini berarti bahwa RSUD Rantauprapat sudah
memenuhi persyaratan substantif”, ujarnya.
Setelah
itu, tambahnya, dilakukan persiapan PPK-BLUD dengan membentuk Tim Penyusunan
Persyaratan Administratif PPK-BLUD RSUD Rantauprapat melalui SK Direktur RSUD
Rantauprapat Nomor 445/6994/RSUD/2012 tanggal 2 Juli 2012 tentang Perubahan Tim
Penyusunan Persyaratan Administratif BLUD RSUD Rantauprapat. Setelah itu
dilanjutkan dengan penyusunan persyaratan administrative yang meliputi pola
tata kelola, rencana strategis bisnis, standar pelayanan minimal, dan neraca
keuangan.
Penyusunan
dokumen tersebut, katanya, didampingi oleh Tim BPKP Perwakilan Sumut. Setelah
persyaratan administratif terpenuhi, Direktur RSUD Rantauprapat melalui
Sekdakab mengajukan permohonan kepada Bupati Labuhanbatu untuk menerapkan
PPK-BLUD RSUD Rantauprapat melalui surat nomor 445/14796/RSUD/2012 tanggal 11
Desember 2012.
Selanjutnya
membentuk tim penilai melalui Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor
900.05/321/DPPKAD/2012 tanggal 12 Desember 2012 untuk meneliti dan menilai
usulan penerapan status PPK-BLUD. Tim ini terdiri dari Sekdakab selaku ketua
merangkap anggota, Kadis PPKAD selaku Sekretaris, dan beberapa anggota yang
terdiri dari Asisten Ekbang dan Kesos, Kepala Bappeda, Inspektur Kabupaten,
Kadis Kesehatan, Kabag Hukum Setdakab, Kabag Orta Setdakab dan Kabid Anggaran.
Setelah
itu dilakukan sosialisasi penerapan PPK-BLUD oleh Tim BPKP Pusat dan BPKP
Perwakilan Sumut yang bertujuan untuk menyamakan persepsi tentang PPK-BLUD
dengan Tim Penilai, kemudian proses penilaian PPK-BLUD oleh tim penilai. (RHP)*
HUT
Dharma Wanita Persatuan di Rantauprapat Berlangsung Meriah
Puncak
acara HUT ke-13 Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Labuhanbatu yang berlangsung
di Gedung Nasional Rantauprapat, Jum’at (21/12-12) berlangsung meriah ditandai
dengan pemberian hadiah dari berbagai perlombaan dan pertandingan yang
dilaksanakan serangkaian dengan menyambut HUT Dharma Wanita tersebut.
Acara
yang berlangsung dari pagi sampai siang hari itu dihadiri sekitar 500 peserta
yang terdiri dari perwakilan DWP Unit Badan, Dinas dan Kantor serta Instansi
Vertikal, Ketua dan anggota Bhayangkari, Persit KCK, Persatuan Adhyaksa
Dharmakarini, Dharmayukti Karini serta organisasi perempuan lainnya.
Menurut
Laporan Ketua Panitia, Mery HM Natsir Pohan, seyogianya acara peringatan
tersebut berlangsung pada tanggal 7 Desember 2012 lalu, namun karena banyaknya
kesibukan baru hari ini dapat dilaksanakan.
Dijelaskannya,
kegiatan yang dilaksanakan serangkaian dengan HUT ke-13 Dharma Wanita tersebut
adalah anjang sana ke panti asuhan, gotong royong, tanam pohon, senam missal
dan donor darah. Disamping itu juga dilakukan doorprize kepada hadirin dengan
mengambil nomor di bawah bangku masing-masing.
Sementara
Ketua DWP Kabupaten Labuhanbatu, Hj Chairani Ali Usman Harahap, saat membacakan
sambutan dari Ketua DWP Pusat Ny. Nila F Muluk mengatakan, program kerja DWP
diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas SDM anggotanya disesuaikan dengan
situasi dan kondisi setempat. “Dengan demikian peran aktif anggota semakin
jelas, baik sebagai pendamping suami maupun sebagai ibu dan sebagai warga
masyarakat yang mengetahui hak dan kewajibannya.” terang Ketua DWP Pusat.
Lebih
lanjut Nila F Muluk mengatakan, sebagai mitra kerja pemerintah yang sangat
strategis, DWP sudah menunjukkan kinerjanya yang baik. DWP telah melaksanakan
sosialisasi program PHBS sebagai bukti kerjasama dengan Kementerian Kesehatan,
sosialisasi pemahaman Bela Negara sebagai bukti kerjasama dengan Kementerian
Pertahanan; sosialisasi kewirausahaan sebagai bukti kerjasama dengan
Kementerian Koperasi dan UKM dan kegiatan lainnya sebagai realisasi dari
penandatanganan MoU dengan mitra kerja baik pemerintah maupun swasta.
Sementara
itu Bupati Labuhanbatu dr H Tigor Panusunan Siregar SpPD mengatakan, anggota
Dharma Wanita Persatuan selain pendamping suami juga adalah ibu dari
anak-anaknya. Tugas sebagai ibu adalah membesarkan dan mendidik anak-anak agar
mereka berhasil meraih masa depan yang lebih baik, sementara sebagai istri
harus mampu mendorong dan memberi semangat kepada suami demi meraih prestasi
kerja yang diinginkan.
Lebih
Tigor mengatakan, untuk meraih prestasi dibutuhkan sikap dan perilaku kreatif
yang dapat dimulai dari hal-hal yang sederhana dan dekat dengan aktifitas
keseharian kita. Melalui kegiatan yang diarahkan pada peningkatan potensi dan
kreatifitas anggota Dharma Wanita untuk mengoptimalisasikan pelaksanaan program
kerja, DWP diharapkan benar-benar mampu mensukseskan program unggulan DWP,
sehingga dapat menjadikan Dharma Wanita menjadi organisasi yang semakin solid
dan eksis dalam perjalanan dan pengabdiannya di bidang sosial kemasyarakatan.
Pada
bagian lain Tigor mengatakan, tugas kita adalah membangun masyarakat yang
tangguh dalam upaya mencapai kesejahteraan dan tanggung jawab kita bersama
untuk mewujudkannya. Pegawai Negeri Sipil sebagai aparat pemerintah yang
menjadi pelaksana kebijakan dan program pemerintah mempunyai loyalitas dan
dedikasi yang tinggi. Didampingi oleh DWP seharusnya pemerintah dapat terbantu
untuk menyukseskan program pemerintah, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat
terwujud secara adil tanpa disparitas, baik individu maupun golongan.
Turut
memberikan sambutan pada kesempatan itu Ketua Tim Penggerak PKK dr Hj Fitra
Laila TP Siregar SpTHT yang pada intinya mengajak seluruh anggota DWP di daerah
ini senantiasa mendukung program pemerintah daerah. “Sebagai pendamping suami
sudah sewajarnya kita juga mendukung program yang dilakukan oleh Pemkab Labuhanbatu”,
kata Fitra Laila. (RHP)*
Bupati
Minta Perkebunan Menanam Pohon
Labusel, (Media TIPIKOR)
Bupati
Labuhanbatu Selatan (Labusel) H.Wildan Aswan Tanjung minta kepada semua
perkebunan swasta maupun BUMN supaya menanam dan memelihara pohon terutama
disekitar aliran sungai yang adadiwilayah perkebunan sehingga dapat menjadi budaya
masyarakat dalam mewujutkan kelestarian lingkungan dan kesejahteraan
masyarakat.
Hal
itu ditegaskan Bupati Labusel saat peringatan Hari Menanam Pohon Indonesia dan
Bulan Menanam Nasional Tingkat Kab.Labusel (12/12) di tanah lapang PT Satya
Kisma Usaha Kebon Normark, Desa Normark Kecamatan Kotapinang Kab.Labusel.
Menurut
Bupati, tujuan mewujudkan kelestarian lingkungan guna menambah tutupan lahan
untuk mencegah terjadinya bencana banjir, longsor, kekeringan dan kebakaran.Kemudian
untuk penyerapan karbon dioksida (CO2) di atmosfir untuk antisipasi dampak
perubahan iklim serta ketersediaan air untuk kesejahteraan masyarakat.
Sebelumnya
Kadis Perkebunan/Kehutanan Kab Labusel Ir.Rosihan Noor,Dipl.F melaporkan bahwa
gerakan penanaman satu milyar pohon (One Billion Indonesia Tree) Tahun 2012 di
Kab Labusel adalah lanjutan kegiatan sebelumnya telah dilaksanakan sejak tahun
2009 di Desa Hadundung, Sosopan dan Desa Mampang.
Bupati
dan Ketua DPRD Labusel Fery Andhika Dalimunthe unsur Muspika Kec Kotapinang dan
SKPD melaksanakan penanaman pohon di sekeliling tanah lapang perkebunan Normark
itu serta penyerahan bibit secara simbolis kepada masyarakat berupa bibit
Mangga, Durian, Asam glugur, Akasia dan Rambutan. (irda MTip)*
Jembatan
yang menghubungkan Pasar Sirongit dengan Seminarium Sipoholon Rusak Berat
Diterjang Banjir
Tapanuli Utara, (Media TIPIKOR)
Bupati
Kabupaten Tapanuli Utara dengan nyetir sendiri terus tanggab dan langsung turun
memantau ke lokasi kejadian Kamis tanggal 21 Desember 2012, tepatnya sekitar
pukul 10.00 Wib malam, jembatan yang menghubungkan Pasar Sipoholon dengan
beberapa desa di sekitar Kecamatan Sipoholon, yakni desa Simanungkalit, desa
Pangaloan, desa Pintubosi , desa Lobusingkam dan desa Sibuntuon, terutama
Seminarium Sipoholon ambruk diterjang banjir Aek Sigeaon. Kejadian ini terjadi
disela-sela warga masyarakan kecamatan Sipoholon sedang meranyakan Natal di
berbagai gereja. Kejadian ini baru diketahui warga ketika seorang warga yang
hendak melintasi jembatan untuk kegiatan natalan malam itu dan melihat jembatan
sudah patah dan ambruk, dan langsung
menginformasikan kerusakan jembatan tersebut kepada warga yang tinggal
disekitar jembatan Sirongit. Setelah warga mengetahui informasi kejadian
ambruknya jembatan Pasar Sirongit yang merupakan jembatan yang sangat penting
dan vital menghubungkan jalur transportasi ke Seminarium HKBP Sipoholon sebagai
tempat Wisata Rohani, masyarakat langsung berduyun-duyun menuju lokasi kejadian
untuk melihat kenyataan yang diluar dugaan masyarakat ini dan sempat
menyebabkan macetnya jalur transportasi Medan-Tarutung hingga beberapa jam.
Ketika
Media Tipikor Tapanuli Utara turun ke lokasi kejadian dan bergabung dengan
warga, berbagai teka teki dan ciibiran masyarakat muncul ditempat kejadian dan
bahkan ada diantara warga yang saat itu berada di lokasi kejadian menghubunghubungkan bencana alam (banjir)
ini dengan informasi yang aktual saat itu yakni tentang “Hari Kiamat”. Salah
satu warga yang sempat diwawancarai Media TIPIKOR mengatakan dalam bahasa Batak
“On ma ra tanda-tanda na naeng ro ari kiamat songon naung tabege di televisi’
inilah mungkin pertanda bahwa hari kiamat sudah dekat, sebagaimana yang sering
diberitakan di televisi” dan sebagian warga mengatakan ini adalah akibat ulah
dari masyarakat atau pengusaha yang hanya memikirkan keuntungan tanpa
memperdulikan resiko atau dampak dari
perbuatannya.
Memang
kejadian banjir Aek Sigeaon bila kita pikirkan dan kita telusuri dengan
alur logika berpikir, asumsi warga
tentang peristiwa banjir ini disebabkan ulah masyarakat atau pengusaha ada
benarnya. Penebangan kayu Pinus oleh PT. Inti Indorayon yang sekarang berubah
nama menjadi PT. Toba Pulp Lestari (TPL) yang berpusat di Porsea pada
tahun-tahun yang lalu dan juga ulah penguasa kayu yang terus menerus menebang
kayu di sekitar hutan Wilayah Kabupaten Tapanuli Utara dengan menyebabkan
kegundulan hutal dan ketandusan
(munculnya hutan-hutan gundul). Akibat keadaan hutan yang sudah gundul
ini tanpa melakukan reboisasi hutan, ketika saat hujan turun arus air dan debet
air Aek Sigeaon cepat meluap dan menimbulkan lonsor sehingga cenderung
menimbulkan banjir kiriman. Dan sebahagian lagi diperkirakan penyebab ambruknya
jembatan ini adalah ulah orang-orang yang mengambil pasir dengan menggunakan
pompa besar dari sungai Aek Sigeaon yang menyebabkan tanah disekitar pundasi
jembatan semakin terkikis sehingga ketika
banjir datang dengan arus air yang cukup deras dan pohon-pohon yang hanyut
dalam arus sungai melintasi tiang penyanggah jembatan tidak sanggub lagi
menahan hantaman air dan kayu yang mengenai jembatan. Kejadian ini berawal
akibat pada hari itu, mulai dari pagi sampai malam hari, hujan terus terus
mengguyur hampir di wilayah kecamatan
Sipoholon dan kota Tarutung. Akibat hujan yang terus menerus turun agak deras,
luapan air Aek Sigeaon meningkat dratis dan
arus airnya cukup deras. Akibat aliran air yang cukup deras
gunung-gunung disekitar lintasan Aek Sigeaon dan pohon-pohon yang tumbuh
dipinggiran sungai banyak yang longsor dan tumbang terbawa air sungai yang
sudah hampi mencapai ketinggian tembok atau benteng Aek Sigeon.
Bupati
Kabupaten Tapanuli Utara dengan nyetir sendiri terus langsung turun memantau ke
lokasi kejadian Tersiarnya kabar ambruknya jembatan Pasar Sirongit yang
merupakan alat transportasi yang sangat
vital ke Seminarium Sipoholon oleh Unsur Pemerintah Kecamatan Sipoholon (Uspika
Kecamatan Sipoholon) ke bapak Bupati Kabupaten Tapanuli Utara bapak Torang
Lumbantobing terus ditanggapi dan direspon oleh bapak bupati cecara gerak
cepat. Dengan nyetir sendiri, tanpa memperdulikan malam yang sudah larut dan
cuaca yang sangat dingin, beliau bersama ketua DPRD Kabupaten Tapanuli Utara
Fernando Simajuntak, SH, MH dan sebagian SKPD Kabupaten Tapanuli Utara dan
didampingi unsur pemerintah Kecamatan Sipoholon terus meluncur ke lokasi
kejadian dan bergabung dengan warga masyarakat Sipoholon menyaksikan kejadian
yang sangat tragis itu. Beliau sempat berdialog dengan beberapa warga dan
setiap berdialog beliau selalu menyarankan kepada warga agar tetap waswas dan
tenang menghadap bencana. Memang
akhir-akhir ini bencana alam sering terjadi di Tapanuli Utara, misalnya
banjir bandang yang terjadi di desa Pohan Tonga pada –bulan-bulan yang
mengakibatkan masyarakat gagal panen di sekitar lokasi kejadian. Beliau juga
meyarankan agar masyarakat tetap tetap tenang dan semangat merayakan Natal.
Sebagai warga Kristen dan jebagai warga gereja kita harus tetap semangat
merayakan Natal, kata pak Bupati.
Setelah
selesai meninjau jembatan Pasar Sirongit, bapak Bupati Torang Lumbantobing
melanjutkan pantauan ke lokasi-lokasi lain yang mengalami bencana, dan ternyata
setelah di chek langsung Bapak Bupati ternyata banyak jembatan yang mengalami
kesusakan akibat banjir tersebut diantaranya: jembatan Lumbanrihit, jembatan
Aek Silalaen yang sudah mengalami kerusakan pada tahun sebelumnya dan kini
keadaannya semakin parah, jembatan Pangaloan yang hanyut terbawa arus banjir.
Masyarakat Sipoholon berharap kepada bapak Bupati Torang Lumbantobing dan Ketua
DPRD Tapanuli Utara agar secepatnya melakukan perbaikan (rehablitasi) kepada
jembatan yang rusak, terutama jembatan Pasar Sirongit yang merupakan jalur
lintas ke wisata rohani Seminarium
Sipoholon, keadaan jembatan yang miring saat banjir datang dan lampu di sekitar
pasar sirongit padam total. (MTip)*
0 comments:
Post a Comment