Media TIPIKOR - Edisi: 53/MTip/2013

Sertijab 5 Pejabat Utama dan 10 Kapolres

Medan (Media TIPIKOR)
Kapoldasu Irjen Pol Wisjnu Amat Sastro memimpin serah terima jabatan (sertijab) 5 pejabat utama dan 10 Kapolres di jajaran Polda Sumut, Senin (10/6) di Aula Kamtibmas. Wisjnu mengatakan, serahterima jabatan merupakan kebutuhan organisasi yang tumbuh dinamis, selain untuk memberikan penyegaran para pelaksana tugas pembinaan maupun operasional.
"Sertijab ini juga sebagai bentuk investasi organisasi yang sangat penting karena berfungsi sebagai indikator bagi kesiapan SDM dalam menjaga dan memelihara mata rantai kesinambungan regenerasi kepemimpinan yang ada di lingkungan Polri," ujar Wisjnu.
Kapoldasu berharap kepada pejabat utama dan para Kapolres serta jajaran untuk membantu pejabat baru dengan memberikan masukan yang positif dan saling koordinasi yang sinergis. Hal itu dikatakannya disela-sela pelantikan 5 pejabat utama dan 10 Kapolres baru di jajaran di Poldasu. "Itu dibutuhkan untuk mencapai keberhasilan dalam pelaksanaan tugas Polri sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat sebagai penegak hukum dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat," pungkasnya.
DAFTAR PEJABAT POLDASU YANG DILANTIK :
1.Kombes Pol Drs Kadir Prayitno menjadi Inspektur Pengawas Daerah (Irwasda) menggantikan Kombes Pol Monang Manulang
2.Kombes Pol Drs Andreas Kusmaedi sebagai Dir Pamobvit menggantikan Kombes Pol Drs Barmen Tampubolon.
3.AKBP Drs Erman sebagai Kabid TI menggantikan Kombes Pol Drs Yehu Wangsajaya, M.Kom.
4.Kombes Pol dr Priyo Kuncoro Mars sebagai Kabid Dokkes menggantikan Kombes Pok Dr Hariy, SpPD.
5.Kombes Pol Ahmad Subarkah sebagai Kasat Brimob Kombes Pol Setyo Boedi Moempoeni.
6.AKBP Nico Afinta sebagai Kapolresta Medan menggantikan Kombes Pol Monang Situmorang.
7.AKBP Achmad Fauzi sebagai Kapolres Labuhan Batu menggantikan AKBP Hirbak Wahyu Setiawan.
8.AKBP Mardiaz Kusin Dwihananto sebagai Kapolres Madina menggantikan AKBP Achmad Fauzi, SIK.
9.AKBP Juliat Permadi Wibowo sebagai Kapolres Nias menggantikan AKBP Mardiaz Kusin Dwihananto.
10.AKBP Jhon Charles Edison Nababan sebagai Kapolres Nias Selatan menggantikan AKBP Juliat Permadi Wibowo.
11.AKBP Budi Suherman sebagai Kapolres Asahan menggantikan AKBP Yustan Alpiani.
12.AKBP M Edi Faryadi sebagai Kapolres Tobasa menggantikan AKBP Budi Suherman.
13.AKBP Verdy Hengky Kalele sebagai Kapolres Taput menggantikan AKBP I Ketut Gede Wijatmika
14.AKBP Aswin Sipayung, SIK, MH sebagai Kapolres Belawan menggantikan AKBP AG Endro Kiswanto
15.AKBP Guntur Agung Supiono, SH, M.Si sebagai Kapolres Sibolga menggantikan AKBP Joas Feriko  Panjaitan, SIK.
Dalam tugas baru tersebut, Kapoldasu sangat mengharapkan dapat bekerja dengan baik. Apa pun alasannya, semua memegang tanggung jawab masing-masing.(M.Sembiring)

Proyek RKB SMPN 2 Makmur Telantar

Bireuen, (Media TIPIKOR)
Proyek Ruang Kegiatan Belajar (RKB) di SMPN 2 Makmur kabupaten Bireuen hingga kini belum selesai bahkan diduga telah diterlantarkan pembangunannya, proyek yang bersumber dari anggaran APBN Tahun 2012 itu hingga kini belom selesai dikerjakan dan telah menimbulkan pertanyaan besar dikalangan masyarakat. Sedangkan informasi yang diterima kini kepala sekolah SMPN 2 Makmur, Samsurya, telah dipindah tugaskan ke pengawas di dinas pendidikan kabupaten setempat, sedangkan proyek RKB SMPN 2 Makmur diterlantarkan begitu saja seperti tidak ada yang bertanggung jawab.
Dilokasi Proyek pembangunan RKB SMPN 2 makmur, para guru yang bertugas kepada Media TIPIKOR mengatakan, sebagai staf pengajar tidak tau apa-apa terkait pembangunan proyek tersebut, "Mantan kepala sekolah yakni Samsurya yang kini sudah bertugas sebagai pengawas di dinas pendidikan kabupaten Bireuen tidak pernah memberitau apapun kepada kami, dan liat saja langsung kondisi pembangunan RKB itu yang sampai kini tidak selesai," Kata mereka.
Ditempat yang sama, Faisal selaku pesuruh di SMPN 2 makmur mengaku bahwa dalam pembangunan proyek RKB tersebut beliau merupakan salah seorang pekerja, dan sampai saat ini upah kerja Faisal belum dibayar seumlah Rp500,000, "Saya sangat membutuhkan uang itu, akibat banyaknya persoala-persoalan di pembangunan proyek itu para tukang pun kini tidak masuk lagi, entah apa sebenarnya yang terjadi," ujar Faisal penuh tanda tanya.
Sementara itu Kepala tukang yang dihubungi melalui cellular dan meminta namanya tidak dipublikasi mengatakan, pembangunan proyek RKB di SMP-N 2 makmur telantar dikarenakan tidak adanya bahan, "Bagaimana saya harus bekerja kalau kepala sekolah tidak menyediakan bahan-bahan untuk melanjutkan pembangunan itu, dan sampai kini keramix pun tidak tersedia, sedangkan upah yang sudah kami kerjakan telah sudah dibayar," katanya.
Ketika dikonfirmasi ke Samsurya selaku mantan kepala sekolah SMPN 2 Makmur mengatakan, bahwa telantarnya pembangunan proyek RKB tersebut dikarenakan tukang yang tidak masuk, Sedangkan masalah material yang dibutuhkan guna pembangunan proyek sudah dipesan kepada orang yang dipercaya beliau dan telah dibayar, "Telantarnya pembangunan RKB itu, disebabkan uang yang masuk terlambat, ditambah lagi saya dipindah tugaskan menjadi pengawas di dinas pendidikan," kata SamSurya sambil menelpon kesalah satu temannya.(Jefri)*

Sekolah SDN 017128 Sei Srindan
Pungut Biaya Baju Kaos Olahraga

Sei Kepayang, (Media TIPIKOR)
Meski sudah ada peraturan dari Mendiknas tentang larangan pihak sekolah penerima dana BOS tidak dibenarkan melakukan pungutan biaya, namun masih banyak sekolah-sekolah yang tidak mematuhi aturan tersebut. Seperti halnya yang terjadi di SDN 017128 Sei Srindan kecamatan Sei Kepayang Barat kabupaten Asahan provinsi Sumatera Utara yang telah melakukan pungutan biaya untuk membeli baju kaos olahraga kepada para siswa SDN tersebut.
Saat dikonfirmasi, Selasa (4/6) di SDN 017128 Sei Srindan, Khalijah selaku kepala sekolah membenarkan adanya pungutan sebesar Rp80.000/murid untuk pembelian baju kaos olahraga. Menurut Khalijah pungutan kepada siswa diketahui oleh KUPT Sei Kepayang Barat, Nikmah.
Namun dikonfirmasi ke Nikmah selaku KUPT Sei Kepayang Barat mengatakan tidak tahu menahu perihal dana BOS maupun kutipan di SDN tersebut, "Itu urusan Kepala Sekolah, saya tidak campuri urusan kepala sekolah," ujar Nikmah.
Perlu diketahui menurut narasumber bahwa masih ada banyak lagi permasalahan serupa yang terjadi di Sei Kepayang Barat, "KUPT dan para kepala sekolah ini nantinya akan kami beritakan dan paparkan secara terperinci, kami akan sampaikan kepada Dinas Pendidikan Asahan atau Dinas Wilayah Provinsi Sumatera Utara," ujar sumber.(SS Hunter/ANT)

Walikota Minta Petani Pertahankan Lahan Pertanian

Tebingtinggi (TIPIKOR)

Walikota Tebingtinggi Ir H Umar Zunaidi Hasibuan MM mengingatkan para petani agar benar-benar memanfaatkan serta mempertahankan lahan pertanian sebagai salah satu sumber penghidupan kaum petani. Pemko Tebingtinggi siap memfasilitasi segala kebutuhan petani demi kelangsungan dan kesejahteraan petani di kota itu.

Hal itu disampaikan Walikota Tebingtinggi pada Acara Silaturahmi Antar  Kelompok Tani (Poktan) se Kecamatan Rambutan dan Bajenis dengan stoke holder Pemerintahan Kota yang digelar Dinas Pertanian setempat, Kamis (23/5) di Balai Benih Ikan (BBI) Kelurahan Pinang Mancung Kecamatan Bajenis Kota Tebingtinggi.

Lebih lanjut walikota mengatakan bahwa petani adalah pahlawan pangan bagi bangsa ini, sebab sumber makanan yang merupakan kebutuhan untuk kelangsungan hidup masyarakat banyak yang diperoleh dari hasil pertanian. “Kaum petani adalah pahlawan yang telah menyediakan sumber pangan demi kelangsungan hidup manusia, untuk itu, Pemko Tebingtinggi siap memfasilitasi segala kebutuhan pertanian baik sarana dan prasarana maupun kebutuhan lainnya. Tetaplah pertahankan lahan pertanian yang ada saat ini”, imbuh walikota. 

Kegiatan yang turut dihadiri Ketua DPRD H Syahrial Malik, Asisten II H Zainul Halim, Kepala Bappeda Drs H GulBahkri Siregar M.Si, Kadis PU Ir HM Nurdin, Kadis Pertanian Syaiful Fahri Hasibuan SP, Camat Rambutan M Wahyudi S.STP dan Camat Bajenis diwakili Sekcam Hermanto dan para lurah itu di isi dengan penyerahan bantuan peralatan pertanian serta bibit ikan dan obat-obatan pertanian.(Gih)*

BPS Terapkan Program Sensus Pertanian ST 2013

Tapteng, (Media TIPIKOR)

Berdasarkan program pemerintah BPS Kabupaten Tapanuli Tengah telah menerapkan program Sensus Pertanian ST 2013, sebagaimana termaktub dalam UU NO. 16 Tahun 1997 tentang statistik yang mengamanahkan BPS untuk menyelenggarakannya. Kegiatan ini berskala nasional dan menjadi tanggung jawab BPS.

Demikian dikatakan Kepala Badan Pusat statistik Kabupaten Tapanuli tengah Minda Flora Ginting, Rabu (12) di ruang kerjanya, tujuan BPS dalam memprogramkan Sensus Pertanian ST 2013 adalah, untuk menyebar luaskan informasi terkait ST 2013 kepada masyarakat sekitarnya khususnya mendata para  petani tetapi bukan buruh tani, sehingga petani tersebut menjadi lebih memahami dan mengerti tentang apa sebenarnya Sensus Pertanian ST 2013.

“Sensus Pertanian ST 2013 ini adalah pekerjaan nasional dan pelaksanaanya tidak mudah, membutuhkan biaya yang sangat besar. Karena mencakup seluruh populasi yang membutuhkan persiapan secara rinci dan matang dari barbagai aspek baik tekhnis maupun non tekhnis,” ujarnya.

Kemudian lanjut Minda, maka dari itu kami telah rekrut dan tugaskan para petugas dengan sebutan mitra statistik sebanyak 320 orang di dua puluh Kecamatan di wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah, dengan honor Rp2,500,000 per PKS dan ketua Timnya sebesar Rp 2,800,000.

“Kontrak kerja dibuat hanya satu bulan, mereka akan menyampaikan hal apa hal apa saja yang akan dikerjakan para petani di dalam sepuluh tahun,” ucapnya.

Dia menambahkan, dalam hal ini pemerintah juga terbantu dengan adanya Sensus Pertanian ST 2013, tidak ada lagi data yang valid sehingga pembangunan dari sektor pertanian tidak terhambat.

“Tujuan daripada Sensus Pertanian tersebut untuk mendapatkan data statistik pertanian,  selainnya informasi tentang jumlah usaha pertanian, rumah tangga, petani gurem, komoditas pertanian dan distribusi penguasaan lahan menurut golongan luas,” tandas Minda.(LS)*

Media TIPIKOR - Edisi: 52/MTip/2013

45 Barang Gratifikasi KPK Akan Dilelang

Jakarta, (Media TIPIKOR)Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) kembali akan melelang barang gratifikasi yang berasal dari Komisi Pemberantasan Koruspsi (KPK).
Kali ini, 45 barang gratifikasi rencananya akan dilelang pada Selasa 11 Juni 2013 mulai pukul 10:00 WIB.
Barang yang dilelang seperti logam mulia, peralatan elektronik, telepon seluler blackberry, scraves hermes, jam tangan merek Raymond Weil dan Tag Heuer, stick boy, pulpen montblanc, kain batik aneka parsel dan lainnya.
"Lelang bertempat di Pendopo Kanwil DJKN DKI Jakarta, Jalan Prapatan Nomor 10 Jakarta," ujar Direktur Hukum dan Humas Kementerian Keuangan, Tavianto Noegroho dalam keterangan tertulisnya, Sabtu 8/6.
Dikatakan, penjualan barang gratifikasi ini merupakan salah satu agenda kerja percepatan pencapaian target pengelolaan barang milik negara tahun 2013.
Penerimaan dari hasil penjualan selanjutnya akan disetorkan ke kas negara, menjadi salah satu penerimaan negara bukan pajak yang akan digunakan untuk kepentingan masyarakat.
Lelang dilakukan mengikuti peraturan menteri keuangan nomor 3 tahun 2010 tentang pengelolaan barang milik negara yang berasal dari barang rampasan negara.
Barang gratifikasi disebutkan merupakan barang yang ditetapkan status gratifikasinya menjadi milik negara oleh pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).(Bond/ant)*

Persiapan Memorandum Sertijab Pangdam I/BB

Medan, (Media TIPIKOR)
Mayjen TNI Lodewijk F Paulus memberikan sambutannya di hadapan para prajurit, Pamen, dan juga para undangan di Makodam I/BB. "Selama ini Saya sangat bangga bisa bertugas di Kodam I/BB," ujarnya dalam amanatnya di Makodam I/BB di Jl Gatot Subroto Km 7,5 Medan, Senin (10/6), dalam mempersiapkan Upacara Penyerahan Naskah Memorandum Sertijab Pangdam I/BB dari Mayjen TNI Lodewijk F Paulus kepada Mayjen TNI Burhanuddin Siagian.
Sebelumnya berdasarkan surat keputusan Panglima TNI Nomor KEP/357/V/2013 Tanggal 20 Mei 2013 Mayjen TNI Lodewijk F. Paulus ditempatkan pada jabatan barunya sebagai Dankodiklat TNI AD di Bandung dan jabatan Pangdam I/BB digantikan oleh Mayjen TNI Burhanudin Siagian  dan pelaksanaan serah terima jabatan Pangdam I/BB telah dilaksanakan pada tanggal 3 Juni 2013 dihadapan Kasad Jenderal TNI Pramono Edy Wibowo.
Sekilas Tentang Mayjen TNI Lodewijk F Paulus
Mayjen TNI Lodewijk F Paulus berdasarkan surat keputusan Panglima TNI Nomor: 683/ IX / 2011 tanggal 6 September 2011 telah diangkat menjadi Panglima Kodam I/BB yang sebelumnya menjabat sebagai Danjen Kopassus, Pria kelahiran Manado, tanggal 27 Juli 1957, beristerikan Hj. Meria Agustina dan dikaruniai dua anak. Pada tahun 1981 setelah lulus dari AKABRI lembah tidar beliau mengawali kariernya  sebagai  Danton  di  Satuan  elite yaitu  Kopassus  atau Korps Baret Merah.  Asam  garam  dibaret  merah  telah  beliau  alami   dan   sampai  pada puncaknya menjadi Danjen Kopassus pada 4 Desember 2009. Beliau tidak selamanya bertugas dibaret merah, juga pernah menjabat sebagai Asops Kasdam I/BB, Danrindam l/BB, Danrem 052/WKR Kodam Jaya dan Direktur latihan Kodiklat TNI-AD.
Penugasan luar negeri diantaranya di Turki, Rumania, Hungaria, Swiss, Inggris, Australia, Malaysia, Thailand, India  dan di Amerika Serikat disamping tugas belajar, beliau sebagai Ketua Tim dalam negosiasi normalisasi hubungan antara Kopassus dan US Special Operation Command yang ditandai dengan dibukanya kerja sama militer antara Kopassus dan Pasukan Khusus Amerika Serikat pada 22 Juli 2010.
Adapun penugasan dalam negeri antara lain: Operasi Nanggala LII Tim-Tim tahun 1983, Operasi Cakra VI Tim-Tim tahun 1986 , Operasi Cakra XXII Aceh tahun1988, Operasi Dampak XXII 1990, Operasi Dampak XLV 1992, Operasi SGS Rajawali II 1997 dan Operasi SGS Tribuana II 1997.
Beliau juga memiliki kemampuan bahasa daerah meliputi, Minahasa dan Sunda serta bahasa asing yakni Inggris, Perancis dan bahasa Tetun (Timor Leste) yang dikuasai secara aktif. Tanda jasa yang beliau peroleh diantaranya Satya Lencana Seroja, Satya Lencana Kesetiaan, Bintang Kartika Eka Paksi Nararya (Reguler dan Prestasi), Satya Lencana GOM VII (Aceh) dan Satya Lencana Dwija Sistha, Bintang Yudha Dharma Nararya, Bintang Wira Karya (Ops Somalia).
Mayjen TNI Lodewijk F. Paulus seorang militer yang memiliki kepedulian terhadap Human Right (HAM), dan kelestarian alam yang diaplikasikan dalam pembinaan satuan dan pembinaan teritorial. Beliau telah menerima penghargaan perorangan dari Presiden RI, Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono atas jerih payah beliau mengerakan elemen masyarakat dan TNI dalam program Toba Go Green yakni menanam pohon dan konservasi alami dalam rangka penghijauan kawasan Danau Toba.(M.Sembiring/Dody)*

“Membangun Tanpa Kerusakan”
Bupati DS Terima Penghargaan Tingkat Internasional di Finlandia
 

Lubuk Pakam, (Media TIPIKOR)
Kepedulian dan keseriusan Pemkab Deli Serdag dibawah duet kepemimpinan Drs H Amri Tambunan-H Zainuddin Mars menghijaukan lahan-lahan kritis, lingkungan sekolah (Green School) dan kantor, penataan hutan kota serta kawasan pantai (hutan manggrove) di daerahnya mendapat apresiasi dari ENO International.
Setelah mendapatkan penghargaan ENO (Environment Silver Award) pada tahun 2009 di Deli Serdang, menerima ENO Grand City pada tahun 2012 di Palembang, kembali pada, Kamis (30/5), waktu setempat Finlandia, Bupati Deli Serdang Drs H Amri Tambunan, menerima ENO Gold Award dan sertifikat grand city bersamaan dengan konferensi Act Now 2013 di kota Joensuu Finlandia yang diserahkan Mika Vanhanen, Direktur Environment Online - ENO Finlandia.
Kehadiran Drs H Amri Tambunan mengikuti konferensi Act Now 2013 dalam rangkaian perayaan tahun internasional air di Finlandia dan menerima penghargaan international merupakan suatu kehormatan dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia.
Bupati Deli Serdang Drs H Amri Tambunan sebelum bertolak ke Finlandia menyampaikan rasa terima kasih atas undangan ENO international untuk menerima penghargaan ENO Gold Award tahun 2013.
Disebutkannya, Deli Serdang memiliki sumber daya alam yang luas namun bila tidak diiringi dengan sistem pemeliharaan dan pengelolaan yang baik dan terprogram akan menimbulkan dampak negatif kepada kehidupan masyarakat. Upaya berkesinambungan menjaga keseimbangan pemanfaatan dan pelestarian lingkungan hidup wajib dilakukan guna menunjang pembangunan secara timbal balik dengan memegang semboyan “membangun tanpa kerusakan”.
Sementara itu, Kadis Infokom Deli Serdang Drs Neken Ketaren menyebutkan Pemkab Deli Serdang dibawah duet kepemimpinan Bupati Drs H Amri Tambunan-H Zainuddin Mars memiliki komitmen yang cukup kuat untuk menata dan menghijaukan lingkungan. Issu pemanasan global yang kini sudah meresahkan seluruh umat manusia di muka bumi menjadi perhatian serius, sehingga Pemkab bersama warga masyarakat terus berperan aktif menanam pohon. Dalam setiap kunjungan ke berbagai pelosok desa, Bupati Drs H Amri Tambunan begitu juga Wakil Bupati H Zainuddin Mars tetap memberikan bibit penghijaun berupa tanaman produktif kepada elemen masyarakat sesuai potensi daerah masing-masing sehingga produksi unggulan Deli Serdang tidak punah.
Karenanya, dalam berbagai even perlombaan yang berkaitan dengan penghijauan dan lingkungan hidup Pemkab Deli Serdang selalu tampil menjadi terbaik. Pada tahun 2011 dan 2012 Deli Serdang berhasil menorehkan prestasi sebagai penerima penghargaan  berupa “Trophy Raksaniyata” Menuju Indonesia Hijau yang diserahkan Wakil Presiden RI Boediono kepada Bupati Drs H Amri Tambunan dan Menteri Lingkungan Hidup kepada Wakil Bupati H Zainuddin Mars.
Selain itu pada tahun 2012 Deli Serdang juga meraih prestasi memperoleh penghargaan “Adiwiyata Nasional” atas keberhasilan SMP Negeri 2 Sunggal dan SD N 105855 PTPN-II Tanjung Morawa yang  dinilai berhasil menata lingkungan sekolah dengan melakukan penghijauan.(Adek Donald)*

 Pemko Tebing Tinggi Salurkan Dana Hibah
 

Tebingtinggi, (Media TIPIKOR)
Pemerintah Kota Tebingtinggi menyalurkan bantuan sosial berupa dana hibah sebesar Rp 35 juta ke Panti Sosial Tuna Netra Bala Dewa di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Tambangan Kecamatan Padang Hilir Kota Tebingtinggi, Rabu (5/6).
Selain menyerahkan bantuan dana hibah, pemerintah kota juga memberikan bantuan berupa beras 50 kg, minyak goreng 5 kg, mie instant serta kain sarung yang diserahkan langsung Walikota Ir H Umar Zunaidi Hasibuan MM dan Kapolres AKB Andi Rian Djadjkadi SIK didampingi Kadis Sosnaker Drs H Hasanuddin Siregar kepada kepala UPTD Bala Dewa H Muhammad Imran SH M.Si.
Pada kesempatan itu, Kapolres Tebingtinggi AKBP Andi Rian Djadjadi SIK mengatakan, tujuan anjangsana Pemerintah Kota dan Mapolresta Tebingtinggi ke Bala Dewa adalah untuk mendekatkan antara pemerintah dengan masyarakat khususnya kepada para tuna netra yang bernaung di Bala Dewa dan sekaligus dalam rangka hari jadi Kota Tebingtinggi ke 96 dan HUT Bhayangkara ke 67.
Hal yang sama juga disampaikan Walikota Ir H Umar Zunaidi Hasibuan, anjang sana bakti sosial untuk kepedulian kesehatan, ”Hari ini juga ada pemeriksaan kesehatan gratis untuk warga tuna netra yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Tebingtinggi”, kata Umar Zunaidi.
Pada kesempatan itu, Walikota menyarankan agar para penyandang tuna netra yang bernaung di Bala Dewa untuk tidak keluar sembarangan dan dapat bertaqwa pada Allah Swt dan harus tetap meningkatkan keahlian di beberapa bidang seperti memijat (massage), ”Bagi yang telah berusia di atas 17 tahun harus mengurus KTP di kantor Camat setempat”, pesan Umar Zunaidi kepada warga tuna netra Panti Sosial Bala Dewa.(Gih)*

Hutang Rp 1 M, Raskin ke Dairi Bakal Stop
 

Sidikalang, (Media TIPIKOR)
Penyaluran Beras miskin (Raskin) ke Dairi bakal di stop bulok menyusul hutang Pemkab dairi sekitar Rp. 1M ke Bulog yang belum terbayar demikian diungkapkan Ketua Komisi C DPRD Dairi Mertua Nahampun  sekembalinya dari bulog dalam lawatan DPRD Dairi pekan silam.
Disebutkan anggota DPRD Dairi yang berkunjung ke bulog yakni Martua Nahampun, Piser A. Simamora, Edward Munte, Saulus Sinaga, Cipta Karo-karo, Martini Sitinjak dan fredy Sihombing. Saat bertemu dengan kepala bulog mendapat laporan kalau hutang pemkab Dairi atas pembayaran jatah raskin sekitar Rp 1 Milyar.
Martua menduga kalu hutang tersebut tidak tersedat dari rakyat namun besar dugaan justru dilakukan aparat lebih tinggi dari kepala Desa, Camat atau mungkin Kesra, namun yang pasti hal itu sebagai bukti buruknya pengelolaan raskin di Dairi.
Kita juga turun kelapangan melihat tata cara pembelian raskin oleh rakyat justru rakyat langsung membayar ketika mengangkat beras dari Kantor Kepala Desa. Dan kini yang menjadi pertanyaanya dimana sesungguhnya dana itu tertumpuk hingga Dairi berutang hingga Rp. 1 Miliar sebut Martua.
Dikatakan boleh jadi kasus besarnya hutang raskin ke bolog sudah berbau pidana dan bukan tidak mungkin akan dibawa ke ranah hukum. Sebenarnya hal semacam ini perlu ditelusuri aparat hukum sehingga pelaku kejahatan terhadap rakyat jera. Dan karena ulah segilintir oknum jaringan pemerintah raskin tidak dapat dinikmati rakyat. Sebaiknya aparat hukum meneliti ini agar timbul efek jera”. tegas Martua.(JPS)*

Terkait Rencana Kenaikan BBM

Pemprov Jateng Data Penerima BSM
 

Semarang, (Media TIPIKOR)
Pemprov Jateng mulai mensosialisasikan rencana kenaikan harga BBM, Pemprov juga sudah mulai mendata masyarakat yang akan menerima bantuan langsung.
 Plt sekertaris daerah propinsi jateng Sri Puryono, Rabu (5/6) mengatakan, kebijaksanaan itu akan mulai diberlakukan pada Juni mendatang, maka pemprov akan segera mensosialisasikan rencana kenaikan BBM itu, agar gejolak di masyarakat bisa dihindari.
''Sosialisasi sudah dilakukan calon penerima BLSM juga sudah mulai dipetakan dan nanti calon penerima BLSM akan dilaporkan oleh pemerintah daerah ke pemerintah Provinsi, serta dilanjutkan dengan usulan ke pemerintah pusat'', ujar puryono digedung gubernur.
sebelumnya Menteri Keuangan, Chatib Basri, menyatakan kebijakan menaikan  harga BBM jenis premium dinaikan menjadi Rp 6,500 per liter, atau naik sebesar Rp 2000. sedangkan solar akan dinaikan menjadi Rp 5.500 per liter, atau naik sebesar Rp 1000 pemerintah akan memberi kompensasi kepada warga miskin karena kebijakan tersebut.
Terkait kriteria calon bantuan tersebut, puryono mengaku belum tahu. pemprov masih menunggu ketentuan dari pemerintah pusat, demikian pula mekanisme pencairan dana tersebut oleh sipenerima, para gubernur akan dipanggil kejakarta, untuk mendapatkan keterangan tentang kriteria dan mekanisme penyerahan bantuan”. katanya.
Dia menjelaskan, BLSM rencananya akan mulai dicairkan, 5 bulan setelah kebijakan kenaikan harga BBM ditetapkan. Pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 11,6 triliun untuk BLSM yang akan dicairkan kepada 15,5 juta rumah tangga miskin di seluruh Indonesia.(DM)*

Media TIPIKOR - Edisi: 51/MTip/2013

Terkait Dugaan Korupsi 1,2 Milyar di Dinas PU
4 Pengawas dan 10 Pegawai Dinas PU Diperiksa Polres

Tanjung Balai, (Media TIPIKOR)
Terkait dugaan korupsi pelaksanaan proyek peningkatan Jalan hotmix Tahun 2012 senilai Rp 7 milyar lebih pada pengerjaan sejumlah ruas jalan di Tanjung Balai Asahan yang mengakibatkan kerugian Negara Rp1,2 Milyar pada Tahun 2012.
Polres Tanjung Balai Asahan memeriksa 4 Pengawas dan 10 orang pegawai Dinas PU Pemko Tanjung Balai, pemeriksaan dilakukan secara estafet oleh Unit Tipikor Reskim Polres Tanjung Balai Asahan.
Selain itu Polres Tajung Balai juga akan memeriksa Pejabat Pelaksanaan Teknis kegiatan (PPTK) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
Hal ini diungkapkan Kapolres Tanjung Balai melalui Kasatserse AKP Aris Wibowo di ruang kerjanya, kemarin. “Sudah 14 orang pegawai dari Dinas PU Tanjung Balai yang kita periksa terkait kasus dugaan Korupsi ini. Ke 14 orang pegawai tersebut bertugas sebagai pegawai di dalam kegiatan proyek peningkatan Jalan Hotmix. Untuk pengembangan kasus maka selanjutnya akan kita periksa PPTK dan PPK. Mudah-mudahan Minggu depan pemeriksaan terhadap saksi-saksi tersebut sudah selesai dilaksanakan”, kata Ari Wibowo di dampingi Kanit I dik I Iptu Darsono.
Selanjutnya, pada kesempatan itu Darsono juga menginformasikan bahwa besaran dana seluruh kegiatan peningkatan Jalan Hotmix tersebut Rp. 6,8 Milyar yang di bagi kedalam 7 kegiatan. Setiap kegiatan terdiri dari 2 orang pengawas, 1 orang PPTK dan 1 orang PPK.(SS Hunter/Cobra)*

Dua Tersangka Baru
Kasus Korupsi Dana Hibah Senilai Rp10,7 Milyar

Semarang, (Media TIPIKOR)Tepat pada, Jumat (18/05), dua tersangka baru kasus korupsi Dana Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Kota Semarang 2009 senilai Rp10,7 milyar tersebut berinisial PS dan HS. Sebagaimana diketahui PS sebagai pihak rekanan pelaksana proyek dan HS adalah pengawas proyek. penyidik akan kembali memeriksa saksi-saksi yang semula telah diperiksa untuk tersangka sebelumnya Ahdiat Ridho dan Puguh Susilo.
Bermula pada saat Pemerintah Kota Semarang menerima hibah dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui melalui Dinas Kebakaran yang pada saat itu belum memiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) senilai Rp10,7 milyar yang bersumber dari APBN 2009. 
Sebagian dana tersebut digunakan untuk pengadaan dua unit pompa di Rumah Pompa Kampung Sedompyong, Kelurahan Kemijen, Semarang Timur. sebelumnya di rumah pompa tersebut ada tiga unit pompa berkapasitas 300 liter per detik. Dua diantaranya dipindahkan dan diganti dengan pompa berkapasitas sedot 1500 liter per detik yang diadakan dengan biaya Rp 4,784 milyar. Pengadaan pompa telah selesai pada 2010. sisanya merupakan dana yang dialokasikan untuk pembangunan talut.
Namun dua unit pompa yang sedianya digunakan untuk menanggulangi banjir itu belum masuk dalam daftar aset Pemerintah Kota Semarang. Pompa tersebut juga belum difungsikan sampai saat ini sehingga terindikasi adanya penyalahgunaan dana anggaran tersebut.
Saat ini penyidik sedang melakukan pendalaman kasus terkait dugaan korupsi Pembangunan Talud di 52 titik yang tersebar di Kota Semarang. Kejaksaan Negeri Semarang akan memeriksa 52 rekanan pelaksana proyek yang membangun talud-talud tersebut.(YNT)*

Ganti Rugi Lahan PT. KAI Gagal  

Aceh Tamiang, (Media TIPIKOR)
Musyawarah ganti rugi lahan PT. Kereta Api Indonesia (KAI) di jalan Cut Nyak Dhien Kecamatan Kota Kualasimpang, antara pihak Developer yang telah menyewa lahan dengan para pensiunan pegawai PT. KAI yang menempati lahan, gagal dikarenakan kedua belah pihak tidak mencapai kata sepakat.
Musyawarah antara kedua belah pihak (13/3), diwakili lima Kepala Keluarga Pensiunan pegawai PT. KAI serta Abdul Halim (dari pihak Developer) di ruang kerja Camat Kota Kualasimpang, Mix Donald, SH yang juga turut hadir, Staf Umum (SU) Dirut PT. KAI Aceh, Suyadi , Kapolsek Kota Kualasimpang, Iptu Mubarak dan Danramil Kota Kualasimpang, Kapten Muhammad AR serta Datok Penghulu Kota Kualasimpang OK. Syafruddin.
Sesuai perjanjian, sewa menyewa lahan selama lima tahun antara developer yang akan membangun lahan dengan pihak PT. KAI, pihak Developer pun mencoba melakukan negoisasi dengan pensiunan pegawai PT. KAI yang selama ini masih menempati lahan tersebut, namun kata sepakat tidak juga ditemukan meski musyawarah telah berjalan alot.
Pihak pensiunan pegawai PT. KAI meminta ganti rugi berupa bangunan rumah baru atau menerima uang ganti rugi yang sesuai harga bangunan rumah baru. Pihak Developer menyetujui permintaan dengan memberikan ganti rugi. Namun ketika membahas tentang nominal ganti rugi tidak didapatkan kesepakatan sebab pihak Developer hanya mampu memberi 42 juta rupiah/rumah, sementara para pensiunan meminta 50 juta rupiah/rumah dengan dua kali melakukan penurunan nominal dari harga awal permintaan mereka yakni 100 juta rupiah/rumah.
“pihak Developer Hanya sanggup menambah tiga juta saja dari 42 jt rupiah/rumah yang ditawarkan mereka, Developernya tetap bertahan diangka 42 jt itu, padahal yang kami minta masih dalam batas wajar, melihat ganti rugi yang dilakukan Developer yang menyewa tanah PT. KAI di Bireun dengan ganti rugi 50 juta rupiah/rumah”. ujar Mursida anak dari Muhammad pensiunan pegawai PT. KAI.
Akibat bertahannya Developer dengan nominal yang mereka tawarkan, begitu juga sebaliknya dengan pihak pensiunan pegawai PT. KAI dalam musyawarah itu, kata sepakat tidak ditemukan.
Hingga akhirnya SU Dirut PT. KAI Aceh Suyadi yang didampingi Ardinal Staf PT. KAI menutup musyawarah tersebut. “Kita masih banyak urusan, bukan ini saja yang kita urus” ujar Suyadi kesal.(Aliyandi)*

Walau di Razia, Bandar Dadu Nekad Buka Kembali

Medan Labuhan, (Media TIPIKOR)
Kepolisian Polda Sumatera Utara yang di pimpinan , Irjen Pol Wisnu Amat Sastro sepertinya akan dipusingkan bandar dadu samkwang yang tidak takut melawan hukum, Hal ini seperti terpantau  , dimana bandar dadu samkwang ini membuka lokasi judinya berpindah - pindah, Walau senin (27/5) kemarin polisi sudah menyeser lokasi judi dadu di perumahan nelayan indah medan labuhan, tampaknya tidak membuat takut bandar dan para pemain pasalnya kamis (30/5) terpantau aktipitas tersebut kembali normal dan jumlah pengunjung semakin ramai.
Informasi yang di peroleh Media TIPIKOR Bandar Dadu berinisial A Bok dan sebagai koordinator yang menghubungi pemain dan koordinator keamanan berinisial king - king alias aking sedangkan keamanan di duga oknum pasukan elit dari belawan.
Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Endro Kiswanto melalui Kusubbag humas Polres  Drs.Antoni Rajagukguk ketika di kompirmasi  Media TIPIKOR terkait keberada judi dadu mengatakan pihaknya tetap komitmen untuk memberantas penyakit masyarakat termasuk judi."pada intinya pihak kepolisian tetap komitmen memberantas judi"namun hendaknya masyarakat juga mendukung, jangan nanti polisi nangkap masyarakat meneriaki polisi maling atau masyarakat menghalangi tugas polisidengan cara menghadang dan sebagainya.temuan ini akan kita koordinasikan sama Polres dan Kasatreskim dan kita juga minta kepada rekan-rekan wartawan untuk mengekpos keberada judi,sehingga masyakat bisa tau kalau polisi akan bertindak"jelas Antoni
Sementara itu Badan Kenajiran Mesjid  (BKM)  AL - Muhajirin Nelayan Indah Lely Anwar  dan M.Hasibuan serta Tokoh Masyarakat Asri, Adi Paslah Tokoh Pemuda Amir Sam Otong dan Bambang Hermanto kepada Media TIPIKOR mengatakan sangat keberatan  Perumahan Nelayan Indah ini di jadikan tempat persinggahan  para pemain judi sehingga tempat tinggal mereka di perumahan nelayan indah ini ternodai apa lagi di perumahan nelayan indah di huni mayoritas beragama muslim dan sebentar lagi memasuki bulan suci."kami atas nama masyarakat nelayan indah kami sangat keberatan atas adanya persinggahan para pemain judi dan jika tidak ada tindakan dari pihak aparat keamanan jangan salah kan kami, jika masyarakat bertindak anarkis.
Camat Medan Labuhan Zain Noval  ketika di kompirmasi terkait judi dadu mengatakan telah berkordinasi dengan polsek labuhan, namun karena loki judi bukan di kecamatan medan labuhan Perumahan Nelayan Indah mukin pihak polsek labuhan juga tidak bisa bertindak, "kita sudah koordinasi dengan polsek labuhan tapikan lokasi judi di Tambak wilayah  Percut Seituan Deli Serdang jadi kemungkinan pihak polsek labuhan tak bisa bertindak karena bukan wilayah hukumnya",ujar Noval.(Abu/Herudy)*

Gedung DEKRANASDA di Disfungsikan

Tanjung Balai, (Media TIPIKOR)
Pasca selesainya pembangunan gedung Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kota Tanjung Balai, tidak tahu mengapa bangunan senilai Rp 85 Juta bersumber dari dana APBD Tahun 2012  itu hingga kini di disfungsikan seperti sengaja diterlantarkan.
Ironisnya Pemerintah Kota Tanjung Balai sepertinya tidak dapat berbuat banyak. Hal ini terbukti dengan tidak berfungsinya bangunan tersebut sehingga berdampak kepada nasip para pengrajin di Kota Tanjung Balai menjadi terkatung-katung sebab tidak dapat menyampaikan aspirasi.
Hakim Tjoa Kien Lie seorang politisi PDi-P Kota Tanjung Balai saat di temui di Kota Tanjung balai pekan lalu mengatakan bahwa secara refrensip bahwa sebelum adanya kantor Dekranasda di kota Tanjung Balai, sehingga pihak Pemko Tajung Balai mengajukan bekas kantor Catatan Sipil yang kini telah berpindah ke kantor Walikota agar dijadikan sebagai kantor Dekranasda. Sementara fungsi Dekranasda itu sendiri adalah sebuah lembaga untuk menampung aspirasi dan melakukan pembinaan serta pelatihan-pelatihan kepada para pengrajin yang ada di Kota Tanjung Balai.
“Dengan belum berfungsinya kantor Dekranasda itu, artinya penyampaian aspirasi dari pengrajin tidak tersalurkan. Sehingga bisa disebut bahwa program ini menjadi pemborosan anggaran,” ujar Hakim Tjoa Kien Lie.
Sementara itu Nedi Hamlet selaku kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota tanjung Balai sebagai dinas yang memfasilitatori dan memenuhi kebutuhan Lembaga yang telah dibentuk oleh Pemko Tanjung Balai baik secara fungsi kelembagaan dan Pekan kelembagaan terhadap para pengrajin, tidak dapat ditemui saat akan di konfirmasi dengan alasan sibuk.(SS/ IL)*