St 2013 Potret Real Pertaniaan Indonesia
Semarang, (Media TIPIKOR) - Badan Pusat Statistik Kota Semarang akan gelar St (Sensus Pertanian-Red) tahun 2013, mulai 1 mei s/d 31 mei. Kepala BPS Provinsi Jawa Tengah Ibram Sabudin sesaat setelah membuka acara Pelatihan Petugas Pencacahan lengkap Sensus Pertanian 2013 yang di selenggarakan oleh BPS Kota Semarang di Hotel Muria Semarang, Senin (8/4) menjelaskan bahwa sensus pertanian tahun 2013 merupakan Program BPS sebagai penyelenggara dan pelaksana yang telah diamanahkan dalam undang undang dan tentunya akan bekerja sama dengan pemerintah daerah sampai ke level desa dengan merekrut petugas dari masyarakat setempat.
Ibram juga menambahkan tingkat urgenitas St 2013 bertujuan untuk mengetahui terjadinya perubahan tentang profesi masyarakat tani, fungsi lahan, potensi potensi pertanian dan populasi pertanian. Sensus ini merupakan potret ulang real setelah dilaksanakannya sensus pada tahun 2003 yang lalu dengan harapan hasil potret ulang melalui sensus pertanian tahun ini dapat membantu pemerintah dan masyrakat untuk bisa melihat langsung peta pertanian Indonesia.
Pelatihan yang di adakan tanggal 8 s/d 14 April 2013 ini diikuti banyak peserta yang nantinya akan di terjunkan kelapangan menurut wilayah kerja masing masing, meliputi seluruh kecamatan di kota Semarang, dengan Sistem kerja tim dimana satu tim terdiri dari empat orang.
Selain itu St 2013 di kota Semarang menerapkan metodelogi Dor to Dor dan Snow Ball. (Amir.F/Bond.DS)
Ibram juga menambahkan tingkat urgenitas St 2013 bertujuan untuk mengetahui terjadinya perubahan tentang profesi masyarakat tani, fungsi lahan, potensi potensi pertanian dan populasi pertanian. Sensus ini merupakan potret ulang real setelah dilaksanakannya sensus pada tahun 2003 yang lalu dengan harapan hasil potret ulang melalui sensus pertanian tahun ini dapat membantu pemerintah dan masyrakat untuk bisa melihat langsung peta pertanian Indonesia.
Pelatihan yang di adakan tanggal 8 s/d 14 April 2013 ini diikuti banyak peserta yang nantinya akan di terjunkan kelapangan menurut wilayah kerja masing masing, meliputi seluruh kecamatan di kota Semarang, dengan Sistem kerja tim dimana satu tim terdiri dari empat orang.
Selain itu St 2013 di kota Semarang menerapkan metodelogi Dor to Dor dan Snow Ball. (Amir.F/Bond.DS)
Sunat Dana PNPM Rp 20 Juta Terancam Penjara
Medan Labuhan, (Media TIPIKOR) – Koordinator Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Mapela Sejahtera Kelurahan Pekan Labuhan Kecamatan Medan Labuhan Ali Imran Harahap terancam penjara. Bapak yang tinggal di lingkungan SDN. 060949 Medan Labuhan ini nekat melakukan pemotongan tak resmi dalam pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat perkotaan (PNPM) Tahun Anggaran 2012. Selasa (16/04).
Pemotongan tak resmi itu terungkap dari sejumlah anggota KSM Lingkungan yang mengadukannya ke LSM. Direncanakan tindakan Koordinator BKM tersebut segera dilanjutkan ke Polres Pelabuhan Belawan.
Anggota salah satu KSM lingkungan berinisial IR pada Media TIPIKOR melalui telepon selularnya, Selasa (16/04) membenarkan adanya pemotongan tak resmi itu. “Benar pak. Tiap KSM dipotong 4-6 juta, alasannya untuk dana titipan, yang kami sendiri tidak tau titipan yang dimaksud. Masalah ini sudah kami laporkan kepada LSM untuk dilanjutkan ke Polisi, dan kami siap jadi saksi”. Kata IR.
Informasi yang dihimpun Media Tipikordi lapangan, dana untuk KSM yang dipotong itu 4 KSM, diantaranya KSM Genangan Lingkungan 24, KSM Sumatera 2 Lingkungan 27 Kelurahan Pekan Labuhan, sedangkan 2 KSM lagi masing-masing di Lingkungan 22 dan lingkungan 23 Pekan Labuhan belum diketahui. Akibat pemotongan dana PNPM yang dilakukan BKM Kelurahan Pekan Labuhan itu, terjadi keterbatasan dana sehingga pembangunan jalan di lingkungan terkesan amburadul.
Di tahun yang lalu, BKM Mapela Sejahtera Pekan Labuhan ini juga melakukan pemotongan dana yang disalurkan ke tiap-tiap KSM. Namun Koordinator BKM Ali Imran itu dilindungi KSM hingga masih bisa lolos dari jeratan hukum.
Koordinator BKM Mapela Sejahtera Ali Imran Harahap ketika dikonfirmasi melalui telepon selularnya di 085371491842 tidak menjawab. Bapak bertubuh gemuk pendek itu berupaya berlindung di dalam gedung SD.N. 060949 (Daerah Pintu sepuluh Pekan Labuhan-red). (Abu/Bond.DS)
Pemotongan tak resmi itu terungkap dari sejumlah anggota KSM Lingkungan yang mengadukannya ke LSM. Direncanakan tindakan Koordinator BKM tersebut segera dilanjutkan ke Polres Pelabuhan Belawan.
Anggota salah satu KSM lingkungan berinisial IR pada Media TIPIKOR melalui telepon selularnya, Selasa (16/04) membenarkan adanya pemotongan tak resmi itu. “Benar pak. Tiap KSM dipotong 4-6 juta, alasannya untuk dana titipan, yang kami sendiri tidak tau titipan yang dimaksud. Masalah ini sudah kami laporkan kepada LSM untuk dilanjutkan ke Polisi, dan kami siap jadi saksi”. Kata IR.
Informasi yang dihimpun Media Tipikordi lapangan, dana untuk KSM yang dipotong itu 4 KSM, diantaranya KSM Genangan Lingkungan 24, KSM Sumatera 2 Lingkungan 27 Kelurahan Pekan Labuhan, sedangkan 2 KSM lagi masing-masing di Lingkungan 22 dan lingkungan 23 Pekan Labuhan belum diketahui. Akibat pemotongan dana PNPM yang dilakukan BKM Kelurahan Pekan Labuhan itu, terjadi keterbatasan dana sehingga pembangunan jalan di lingkungan terkesan amburadul.
Di tahun yang lalu, BKM Mapela Sejahtera Pekan Labuhan ini juga melakukan pemotongan dana yang disalurkan ke tiap-tiap KSM. Namun Koordinator BKM Ali Imran itu dilindungi KSM hingga masih bisa lolos dari jeratan hukum.
Koordinator BKM Mapela Sejahtera Ali Imran Harahap ketika dikonfirmasi melalui telepon selularnya di 085371491842 tidak menjawab. Bapak bertubuh gemuk pendek itu berupaya berlindung di dalam gedung SD.N. 060949 (Daerah Pintu sepuluh Pekan Labuhan-red). (Abu/Bond.DS)
PLP Aek Napanas Memanas Masyarakat Hajoran Tuntut Lahan 10.000 Ha
Langga Payung, (Media TIPIKOR) - Sebanyak 215 orang karyawan Hutan Tananam Industri (HTI) PT PLP (Putra Lika Perkasa) Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumutera Utara melakukan pertahanan di poros jalan utama perusahaan/palang pos security. Jumat, (26/04).
Atas perintah dari Bapak Mujakir manejer PT HTI bagian Kebun, dan Jhon Hendrik manejer PT HTI bagian umum. Seluruh karyawan RKT datang ke lokasi untuk menghalang masyarakat yang akan masuk kewilayah perkebunan HTI tersebut, dengan berbekal sepotong. Terlihat di lapangan kedua manejer tersebut mengumpulkan asisten/mandor serta memberi arahan.
Dari hasil Pantauan Media TIPIKOR dilapangan terlihat ratusan karyawan yang di tandai pita merah, siap mempertahankan lahan PT PLP Aek Napanas, yang tertulis di plang lahan seluas 10.000 hektare, mereka berkumpul sambil memegang kayu dengan panjang lebih kurang 1 meter dan berdiameter 1,5 inchi, rata-rata karyawan tersebut terlihat masih energik/muda-muda prediksi umur kira-kira 20 s/d 35 an.
Saat dikompirmasi dengan Mujakir selaku manajer bagian kebun seputar kayu yang di bawa karyawan, Mujakir dengan spontan mengatakan tidak tahu, sementara Jhon hendrik manajer umum mengatakan untuk antisipasi, "Ibarat rumah, sebagai penghuni di dalam kitakan harus menjaga-jaga". ujarnya. Memang kelihatan jelas bahwa pihak PT dengan karyawan sebagai pionnya sudah siap mengambil resiko apapun.
Ahmad Rojali Harahap berserta saudara Robin sebagai wakil kordinator, datang bersama masyarakat dengan berkendaraan roda dua, menyuarakan aspirasi atas nama masyarakat Kelurahan Langga Payung di pos pintu masuk mengatakan di hadapan para pimpinan dan karyawan PT HTI PLP Aek Napanas, bahwa masyarakat tidak jadi masuk menduduki areal, aksi damai kami ini di dukung oleh DPRD LBS serta Kapolres Labuhanbatu. “Sambil menunggu hasil dari negosiasi antara kami yang di dampinggi DPRD LBS serta Kapolres LB kepada pihak PT PLP Aek Napanas sampai jangka tanggal 12 Mei, apa bila dari hasil negosiasi tidak ada tanggapan dari pihak PT, kami akan berjuang dan siap mengambil resiko untuk menduduki areal, kami juga ada hak di dalam PT PLP ini”. pungkasnya.
Kapolres Labuhanbatu AKBP Hirbak Wahyu Setyawan saat melakukan konprensi pers (26/04) mengatakan, “Kami dari pihak keamanan akan membicarakan kepada kedua belah pihak atas tuntutan masyarakat, supaya lahan seluas lebih kurang 1200 Ha yang sekarang di duduki PT PLP itu di bagikan, sebab apabila permintaan masyarakat tidak di kabulkan maka pada tanggal 12 Mei mereka meminta lahan agar diduduki. Saya atas nama Kapolres Labuhan Batu akan memberitahukan hasil dari keputusan kedua belah pihak nantinya”. Tegas Wahyu Setyawan kepada pers. (irda/Bond.DS)
Kebun PTPN III Marsel Diduga Sarang “Empuk” Korupsi
BPKP Sumatera Utara Diminta Audit
BPKP Sumatera Utara Diminta Audit
Rantauprapat, (Media TIPIKOR) - Perkebunan Kelapa Sawit PTPN III Marbau Selatan disinyalir jadi ajang untuk maraup kekayaan bagi pejabat di lingkungan Manager hingga ke Asisten Kepala (Askep) serta Asisten Personalia Kebun (APK), hal itu dikatakan Aktifis Laskar Anti Korupsi Indonesia Labuhanbatu-Raya Patrisno jum’at (26/04) dirantauprapat.
Salah satunya adalah dugaan kasus tentang peremajaan Tanaman Ulang (TU), dari enam afdeling di kebun marsel, sedikitnya dua afdeling yang sedang berjalan dikerjakan oleh kontraktor, dalam pengerjaan tersebut terindikasi merugikan keuangan perusahaan yang nota bene adalah milik pemerintah.
Dikatakanya tanaman karet tahun 1995 belum layak untuk di Reflanting (TU) pada tahun 2013 ini, karena masih ada sisa usia tanaman karet tujuh tahun lagi untuk diproduksi , sesuai Standar perusahaan maximal tanaman karet berusia 25 tahun. “Kami akan meminta kepada tim BPKP Sumatera Utara untuk segera mengaudit Perkebunan Marsel itu agar publik mengetahui“, tegas Patrisno.
Disinyalir kebocoran keuangan perusahan kebun Marsel itu juga terjadi di anggaran perawatan tanaman karet maupun tanaman kelapa sawit di setiap afdeling, sebab pengerjaan nya semestinya dikerjakan oleh pihak rekanan /kontraktor namun kebanyakan di lapangan dikerjakan karyawan BUMN itu sendiri.
Sebelumnya menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan diminta turun kelapangan guna dapat mengevaluasi kinerja para pejabat didaerah perkebunan yang ada di Sumatera Utara khususnya di perkebunan PTPN III Kebun Marbau Selatan (Marsel), terkait banyak para pejabat dikebun itu disinyalir kongkalikong dengan pihak ketiga untuk mencari keuntungan pribadi.
Seperti diketahui Perkebun PTPN III Marsel pada saat ini sedang dalam pengerjaan peremajaan/Reflanting (TU) dan tanaman karet yang sudah ditumbang dilangsir ke tebing-tinggi dan Medan untuk dijadikan falet/Maupun produksi perabotan rumah tangga setelah diolah, sementara Perusahaan pabrik getah PTPN III yang ada di Kebun Rantauprapat dan Membang Muda, membutuhkan bahan bakar dari tanaman karet.
Manager PTPN III Kebun Marsel Nelson Sembiring dan Asisten Personalia Kebun (APK) Muhamad Zaen Serta Asisten Kepala (Askep) Junedi Wongso ketika ingin dikonfirmasi terkait TU dan Anggaran Perawatan Tanaman Karet yang disinyalir dapat merugikan keuangan perusahaan, hingga kini belum dapat memberikan keterangan secara resmi. (ZUL)
Salah satunya adalah dugaan kasus tentang peremajaan Tanaman Ulang (TU), dari enam afdeling di kebun marsel, sedikitnya dua afdeling yang sedang berjalan dikerjakan oleh kontraktor, dalam pengerjaan tersebut terindikasi merugikan keuangan perusahaan yang nota bene adalah milik pemerintah.
Dikatakanya tanaman karet tahun 1995 belum layak untuk di Reflanting (TU) pada tahun 2013 ini, karena masih ada sisa usia tanaman karet tujuh tahun lagi untuk diproduksi , sesuai Standar perusahaan maximal tanaman karet berusia 25 tahun. “Kami akan meminta kepada tim BPKP Sumatera Utara untuk segera mengaudit Perkebunan Marsel itu agar publik mengetahui“, tegas Patrisno.
Disinyalir kebocoran keuangan perusahan kebun Marsel itu juga terjadi di anggaran perawatan tanaman karet maupun tanaman kelapa sawit di setiap afdeling, sebab pengerjaan nya semestinya dikerjakan oleh pihak rekanan /kontraktor namun kebanyakan di lapangan dikerjakan karyawan BUMN itu sendiri.
Sebelumnya menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan diminta turun kelapangan guna dapat mengevaluasi kinerja para pejabat didaerah perkebunan yang ada di Sumatera Utara khususnya di perkebunan PTPN III Kebun Marbau Selatan (Marsel), terkait banyak para pejabat dikebun itu disinyalir kongkalikong dengan pihak ketiga untuk mencari keuntungan pribadi.
Seperti diketahui Perkebun PTPN III Marsel pada saat ini sedang dalam pengerjaan peremajaan/Reflanting (TU) dan tanaman karet yang sudah ditumbang dilangsir ke tebing-tinggi dan Medan untuk dijadikan falet/Maupun produksi perabotan rumah tangga setelah diolah, sementara Perusahaan pabrik getah PTPN III yang ada di Kebun Rantauprapat dan Membang Muda, membutuhkan bahan bakar dari tanaman karet.
Manager PTPN III Kebun Marsel Nelson Sembiring dan Asisten Personalia Kebun (APK) Muhamad Zaen Serta Asisten Kepala (Askep) Junedi Wongso ketika ingin dikonfirmasi terkait TU dan Anggaran Perawatan Tanaman Karet yang disinyalir dapat merugikan keuangan perusahaan, hingga kini belum dapat memberikan keterangan secara resmi. (ZUL)
Pemkab Langkat Serahkan DP4 PILBUP dan WABUP Periode 2014 – 2019 Ke KPU
Stabat, (Media TIPIKOR) - Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu, SH atas nama Pemerintah menyerahkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati periode 2014 – 2019 berjumlah 917.789 jiwa dalam bentuk Compact Disc (CD) kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Langkat H. Margono Jumintoro, SH di ruang Pola atas Kantor Bupati Kamis ( 11/4).
Penyerahan DP4 diawali dengan penandatangan naskah berita acara yang disaksikan oleh Ketua Panwaslu Langkat Rismandianto Karo-karo Spdi, MM, Kapolres Langkat AKBP. L. Eric Bhismo, SIK, SH, Dandim 0203 Langkat Letkol Inf. Tri Saktiyono, Asisten Adm. Pemerintahan Drs. Abdul Karim, MAP, Camat, Kadis Dukpil Ruswin, SH, KUPT Dinas Dukpil dan Penyelenggara Pemilukada PPK dan KPPS sekabupaten Langkat.
Bupati Haji Ngogesa pada kesempatan itu mengatakan bahwa penyerahan DP4 merupakan tahapan yang sangat penting dan strategis, dalam penyelenggaraan Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati yang akan dilaksanakan pada Bulan Oktober 2013 yang akan datang.
Selain itu DP4 merupakan bahan yang akan diproses lebih lanjut oleh KPU melalui tahapan pemutahiran data pemilih, penyusunan dan pengumuman Data Pemilih Sementara (DPS) sampai menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT).
Oleh karena itu Pemerintah melalui Dinas Kependudukan dan Cacatan Sipil telah berupaya secara sungguh-sungguh mempersiapkan Data Kependudukan dalam bentuk DP4 yang jauh lebih akurat, merupakan perwujudan akuntabilitas dan aktualitas dari kewajiban dan tanggung jawab moral Pemerintah untuk berperan dalam memperbaiki kualitas penyelenggaraan Pemilu dari waktu kewaktu secara konsenten yang merupakan bagian dari proses penguatan dan pendalaman Demokrasi.
Dalam kersempatan itu juga Haji Ngogesa mengaharapkan dukungan teman-teman insan pers untuk tetap memelihara dan menjaga suasana kondusif melalui pemberitaan yang yang positif memberikan kesejukan dan kedewasaan bagi masyarakat dalam menggunakan hak politiknya yang dilindungi oleh undang-undang.
Sebelumnya Kepala Dinas Kependudukan dan Cacatan Sipil Ruswin ,SH melaporkan bahwa penyerahan DP4 dari Pemerintah kepada KPU merupakan tahapan dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati tahun 2013.
Lebih lanjut dikatakan Ruswin bahwa DP4 merupakan Pemilihan dari data Base kependudukan hasil pelayanan harian pendaftaran penduduk dan pencatatan Sipil akibat terjadinya Lahir, Mati, Pindah dan Datang ( LAMPIN) yang tercatat dalam data Base kependudukan dengan menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. (SFN/Bond.DS)
Penyerahan DP4 diawali dengan penandatangan naskah berita acara yang disaksikan oleh Ketua Panwaslu Langkat Rismandianto Karo-karo Spdi, MM, Kapolres Langkat AKBP. L. Eric Bhismo, SIK, SH, Dandim 0203 Langkat Letkol Inf. Tri Saktiyono, Asisten Adm. Pemerintahan Drs. Abdul Karim, MAP, Camat, Kadis Dukpil Ruswin, SH, KUPT Dinas Dukpil dan Penyelenggara Pemilukada PPK dan KPPS sekabupaten Langkat.
Bupati Haji Ngogesa pada kesempatan itu mengatakan bahwa penyerahan DP4 merupakan tahapan yang sangat penting dan strategis, dalam penyelenggaraan Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati yang akan dilaksanakan pada Bulan Oktober 2013 yang akan datang.
Selain itu DP4 merupakan bahan yang akan diproses lebih lanjut oleh KPU melalui tahapan pemutahiran data pemilih, penyusunan dan pengumuman Data Pemilih Sementara (DPS) sampai menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT).
Oleh karena itu Pemerintah melalui Dinas Kependudukan dan Cacatan Sipil telah berupaya secara sungguh-sungguh mempersiapkan Data Kependudukan dalam bentuk DP4 yang jauh lebih akurat, merupakan perwujudan akuntabilitas dan aktualitas dari kewajiban dan tanggung jawab moral Pemerintah untuk berperan dalam memperbaiki kualitas penyelenggaraan Pemilu dari waktu kewaktu secara konsenten yang merupakan bagian dari proses penguatan dan pendalaman Demokrasi.
Dalam kersempatan itu juga Haji Ngogesa mengaharapkan dukungan teman-teman insan pers untuk tetap memelihara dan menjaga suasana kondusif melalui pemberitaan yang yang positif memberikan kesejukan dan kedewasaan bagi masyarakat dalam menggunakan hak politiknya yang dilindungi oleh undang-undang.
Sebelumnya Kepala Dinas Kependudukan dan Cacatan Sipil Ruswin ,SH melaporkan bahwa penyerahan DP4 dari Pemerintah kepada KPU merupakan tahapan dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati tahun 2013.
Lebih lanjut dikatakan Ruswin bahwa DP4 merupakan Pemilihan dari data Base kependudukan hasil pelayanan harian pendaftaran penduduk dan pencatatan Sipil akibat terjadinya Lahir, Mati, Pindah dan Datang ( LAMPIN) yang tercatat dalam data Base kependudukan dengan menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. (SFN/Bond.DS)
0 comments:
Post a Comment