Kejari Tetapkan Tersangka Darwinsyah Penyelewengan Dana Kesbang Linmas Senilai Rp 2,9 Milyar
Medan (Media TIPIKOR)
Dugaan penyimpangan kas di Kesatuan Bangsa Politik
Perlindungan Masyarakat (Kesbang Polinmas) Sumut, senilai Rp2,9 miliar Tahun
2011 terus dikebut Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan.
Setelah pekan lalu ditetapkan sebagai tersangka, hari ini
Kejari Medan telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Kepala Kesbang
Polinmas Sumut, Darwinsyah, yang juga sempat menjabat sebagai Kepala Dinas
Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sumut itu.
“Sesuai jadwal, Selasa (hari ini-red) penyidik akan
memeriksa Darwinsyah setelah ditetapkan tersangka. Pemeriksaan itu tentunya
untuk memperkuat alat-alat bukti sebelumnya,” kata Kasi Pidsus Kejari Medan
Robinson Sitorus kepada wartawan, Senin (9/7) di ruang kerjanya di gedung
Kejari Medan.
Menurut Robinson, selain Darwinsyah yang diperiksa,
sebelumnya pihaknya juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap Bendahara Kesbang
Polinmas, Syarif Muda Hasibuan. Hanya saja, pemeriksaan yang dilakukan terhadap
bendahara aktif hanya sebagai saksi dalam perkara Darwisnyah. “Benar dia
(Syarif-red) diperiksa hari ini (Senin-red), namun di sini kapasitasnya sebagai
saksi saja dalam perkara Darwinsyah,” kata Robinson.
Dijelaskan Robinson, dari pemeriksaan sejumlah saksi
sebelumnya, terungkap ada dua kali pengambilan anggaran di Kesbang Polinmas
dilakukan oleh supir Darwinsyah bernama Sofian dengan total Rp310 juta. “Ada
dua kali pengambilan uang dari kas Bendahara seperti keterangan Sofian supir
Darwisnyah. Diduga Darwinsyah memerintahkan bendahara Syarif Muda Hasibuan
untuk memberikannya kepada supirnya,” jelas Robinson.
Robinson juga mengatakan, pihaknya belum menjadwalkan
penahanan terhadap Darwisnyah “Kita memang belum ada membahas masalah itu. Kita
lihat sajalah pemeriksaan besok ya,” kata mantan Kasi Datun Kejari Lubuk Pakam
itu. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Kejari Medan menetapkan Darwisnyah yang
juga mantan Kepala Disperindag Provsu sebagai tersangka dalam kasus dugaan
korupsi di Kesbang Linmas senilai Rp2,9 miliar.
Selain Darwinsyah pihaknya juga turut menetapkan status
tersangka terhadap bendahara Kesbang Polinmas tahun 2010 M Syarih Muda
Hasibuan. Sekadar memberitahukan, Kepala Kesbang Linmas Sumut Bukit Tambunan
mengungkap keterlibatan Darwinsyah. Bukit kepada Kejari mengakui dugaan
tidak disetorkannya kas daerah sebesar Rp1,6 miliar tersebut di masa Darwinsyah
menjabat kepala Kesbang Linmas.
Sementara, Kejari juga sudah memeriksa Tim Pemeriksaan
Reguler pada Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Kesbang Linmas)
Pemprov Sumut, Suryono. Dia (Suryono) merupakan orang pertama yang diperiksa
setelah perkara ini dinaikkan ke tingkat penyidikan.
Dalam pemeriksaannya, staf di Inspektorat Pemprovsu itu
mengakui dirinya melakukan pemeriksaan terhadap dana sisa kas dan pungutan
pajak tersebut. Suryono kepada penyidik juga mengakui ada sisa anggaran
di SKPD itu dan pajak tidak disetorkan ke kas daerah. (RO3)*
Walikota Medan Buka Rapat Evaluasi Capaian Kinerja Program SKPD Triwulan II T.A 2012
 |
|
Wali Kota Medan Drs H Rahudman Harahap
MM dalam rapat Evaluasi Capaian Kinerja Program/Kegiatan SKPD
Teriwulan II Tahun Anggaran 2012 di Hotel Grand Aston, Rabu (11/7)
(foto : doc Media TIPIKOR)
|
Medan (Media TIPIKOR)
Sejumlah
pimpinan Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD) mendapat warning
keras dari Wali Kota Medan Drs H Rahudman Harahap MM dalam rapat
Evaluasi Capaian Kinerja Program/Kegiatan SKPD Teriwulan II Tahun
Anggaran 2012 di Hotel Grand Aston, Rabu (11/7). Peringatan itu
diberikan karena hasil kinerja sejumlah pimpinan SKPD sampai
triwulan kedua ini, dinilai masih belum maksimal dan memuaskan.
Karenanya, pimpinan SKPD yang bersangkutan diultimatum untuk
bekerja lebih keras lagi.
“Setiap
pimpinan SKPD membuat pekerjaan, pikirkan dan renungkan dengan baik. Anda
saya berikan mandat untuk menjalankan tugas dengan keikhlasan dan penuh
tanggungjawab. Saya perlu bukti kepribadian anda untuk menjalankan tugas
ini. Untuk itu siapa pun yang menjadi benalu, harus diikhlaskan tidak bersama-sama
lagi. Saya tidak mau main perasaan lagi,” tegas Walikota.
Untuk itu
Walikota minta satu persatu SKPD dievaluasi dengan baik, mulai dari
pimpinan sampai dengan staf. Tidak hanya kinerja tetapi juga sikap
dan kepribadian dalam menjalankan tugas. Wali Kota mengaku tidak mau main-main
lagi, sebab kinerja program yang dilakukan saat ini telah memasuki triwulan
kedua. Karena itu Wali Kota menggap rapat evaluasi ini sangat penting
sekali. Saking pentingya arti rapat ini, makanya Wakil Walikota Drs H Dzulmi
Eldin Msi dan Sekda Ir Syaiful Bahri diperintahkan untuk tidak
menginggalkan ruangan sebelum rapat evaluasi berakhir.
Dalam rapat
evaluasi itu, Wali Kota mengkritisi kinerja Kadis Bina Marga. Berdasarkan
pengamatan pengamatan yang dilakukan, kondisi jalan belakangan ini mulai
tidak terkendali. Artinya, jalan belubang mulai ditemui di sejumlah ruas jalan
di Kota Medan. Di samping itu perawatan drainase hasilnya dinilai masih jauh
dari yang diharapkan karena pengerjaanya terkesan tidak
terprogram dan asal jadi. Sebagai contoh pengorekan parit, lumpur
dibiarkan menumpuk di atas trotoar. Padahal trotoar itu baru selesai
diperbaiki.
Lalu Wali Kota
menyoroti persoalan banjir yang acapkali terjadi di tiga kelurahan di
Kecamatan Medan Tembung, terutama kawasan Jalan Letda Sujono. “Saya beri
kesempatan dua Minggu kepada Kadis Bina Marga untuk bisa mengatasi
persoalan banjir di tiga kelurahan di Kecamatan Medan Tembung, terutama kawasan
Jalan Letda Sujono. Carilah solusi untuk mengatasinya!” katanya.
Menyusul
Dinas Pertamanan, Wali Kota minta Kadis Pertamanan untuk siaga
penuh menyikapi cuaca ekstrim seperti saat ini. Sebab, sering
menyebabkan terjadinya hujan deras disertai angin kencang yang rentan
menumbangkan pohon-pohon. Untuk itu begitu hujan turun, Kadis Pertamanan harus
turun ke lapangan, begitu ada pohon tumbang langsung diatasi sehingga tidak
mengganggu ketenangan masyarakat.
Mengingat bulan
suci Ramadhan segera tiba, Wali Kota memerintahkan Kadis Pertamanan untuk
membuat seluruh perkuburan yang ada terang benderang pada malam hari.
Jadi seluruh perkuburan harus dipasang lampu, begitu juga dengan masjid-masjid
harus terang. “Saya tidak mau melihat ada perkuburan dan masjid yang tidak
terang pada malam hari,” ujarnya seraya memerintahkan Dinas Perumahan dan
Pemukiman harus memperbaiki seluruh jalan masuk menuju masjid dan
perkuburan sehingga menjadi lebih baik.
Selanjutnya,
giliran kinerja Kadis Kesehatan yang disoroti Wali Kota, terutama
mengenai puskesmas rawat inap. Selama ini Wali Kota mengaku banyak
menerima laporan dari masyarakat bahwasannya puskesmas yang telah
ditetapkan untuk rawat inap tidak beroperasi 24 jam. Dia menilai kondisi ini
terjadi karena Kadis Kesehatan tidak pernah turun untuk melihat langsung apakah
puskesmas rawat inap itu beroperasi 24 jam. Padahal puskesmas rawat inap
ini merupakan salah satu program prioritas dalam upaya meningkatkan
derajat kesehatan masyarakat. “Jadi saya minta kadis Kesehatan untuk
turun ke lapangan. Kalau anda tidak turun, bagaimana bias tahu puskemas rawat
inap beroperasi 24 jam,” keluhnya seraya berjanji akan segera melakukan
penyegaran di jajaran kepala puskesmas.
Meski
Kadis Perhubungan baru beberapa Minggu dilantik, Wali Kota ingin melihat
langsung hasil kerjanya dalam menangani masalah perlalulintasan di Kota Medan.
Salah satu yang secepatnya harus ditanagani adalah traffic light. Artinya,
Wali Kota ingin kondisi seluruh traffic light di Kota Medan
baik. “Saya beri waktu dua minggu untuk melakukanmnya,” tegasnya.
Selain traffic
light, Wali Kota juga menyoroti masalah parkir . Akibat tidak ditangani
dengan baik, parkir menjadi salah satu pemicu terjadinya kemacetan selama ini.
Dicontohkannya, kesemrawutan parkir di Jalan Perniagaan sehingga
membuat arus lalu lintas di kawasan itu tidak pernah lancar. Makanya, harus
ditempatkan orang yang sesuai dalam menangani masalah parkir. Di samping itu
Wali Kota juga minta dilakukan penyegaran di Dinas Perhubungan agar
menghasilkan kinerja yang lebih baik lagi.
Atas dasar
itulah Wali Kota minta kepada seluruh SKPD, camat, lurah, kepalam puskesmas,
kepala cabang dinas dan semua untuk lebih mengenali tugas, fungsi dan
tanggungjawab masing-masing. “Kenali tantangan tugas yang ada! Buat alternatif
solus dan kembangkan inisiatif. Jangan seperti paku, diketok dulu baru bekerja.
Artinya, harus kreatif dan inovatif,” pesannya.
Selain itu Wali
Kota juga menegaskan menegaskan rapat evaluasi ini bukan hanya sekedar
memperbaharui tekad dan komitmen tetapi harus secara objektif mewujudkan
perubahan-perubahan nyata kearah yang lebih baik dan maju lagi. “Oleh karenanya
kalau memang tidak bisa dan tidak mau berubah, dari pada hanya sebagai
benalu dan penghalang, siapapun harus kita ikhlaskan untuk tidak bersama-sama
kita menjalankan tugas-tugas pemerintahan yang penuh tantangan ini. Sebab, itu
aklanm menjadi penghambat percepatan pembangunan yang kita harapkan,”
tandasnya. (Ricky Faerdinal)*
Tebing Tinggi Expo Sebagai Tolak Ukur Produk Daerah
Tebing Tinggi (Media TIPIKOR)
Walikota Tebingtinggi Ir H
Umar Zunaidi Hasibuan MM mengatakan bahwa Tebingtinggi Expo 2012 bisa di
identik-kan dengan Pekan Raya Daerah sehingga dapat dijadikan sebagai tolak
ukur dari produk-produk yang dihasilkan di Kota Tebingtinggi, untuk dapat
bersaing dengan produk dari luar daerah.
“Hari ini kita telah
melangkah lebih maju dari tahun-tahun sebelumnya, dan saya berharap
Tebingtinggi Expo 2012 ini, akan menjadi salah satu bahan referensi produk
daerah serta untuk mengevaluasi apa-apa saja yang selama ini telah kita buat”,
demikian kata Walikota H Umar Zunaidi Hasibuan saat membuka Tebingtinggi Expo
2012, kemarin malam di Lapangan Merdeka Jalan Sutomo kota setempat.
Grand Opening Tebingtinggi
Expo 2012 dalam rangka Hari Jadi Tebingtinggi ke 95 dan HUT Bhayangkara ke 66
itu ditandai dengan pemukulan gong oleh Walikota Tebingtinggi Ir H Umar Zunaidi
Hasibuan MM didampingi Kapolres AKBP Andi Rian Djayadi Sik, Ketua DPRD H
Syahrial Malik, Ketua BPD HIPMI Sumut Firsal Ferial Mutyara dan unsure muspida
setempat serta pengguntingan pita oleh Ketua TP PKK Kota Tebingtinggi Ny Hj Sri
Kurnianingsih Umar Zunaidi Hasibuan.
Apabila kita sadari,
lanjut Umar Hasibuan, Kota Tebingtinggi mempunyai potensi besar dalam
pengembangan industri kecil dan menengah, karena keberadaan kota ini berada
pada posisi yang sangat strategis, yakni di lintasan timur Pulau Sumatera dan
dekat dengan ibukota provinsi, yang menuju akses dengan kabupaten-kabupaten
lain di Sumatera Utara.
Pada kesempatan itu,
Walikota juga menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya kepada Himpunan Pengusaha
Muda Indonesia (HIPMI) Kota Tebingtinggi yang telah turut berpartisipasi dengan
pemerintah kota dalam meningkatkan sector perekonomian rakyat khususnya para
pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di kota itu. “Saya berharap agar
HIPMI selaku penyelenggara bisa mengkemas kegiatan Tebing Tinggi Expo 2012 ini
dengan sebaik-baiknya dan semeriah mungkin dengan tidak melupakan ketertiban, ketentraman,
dan kenyamanan pengunjung, sehingga dapat dinikmati dengan sebaik-baiknya”,
pesan Umar Hasibuan.
Kita himbau para pedagang
di arena Tebingtinggi Expo ini agar penjualan produk secara transparan dan
tidak ada unsure penipuan di dalam bertransaksi, dan kepada para
pengusaha-pengusaha besar dapat menjadikan momentum ini, sebagai salah satu
wujud corporate social responsibility, dengan memberikan kemudahan kepada
pelanggannya sebagai wujud bakti social kepada konsumen, imbuh Walikota.
Sebelumnya, Ketua HIPMI
Sumut Firsal Ferial Mutyara, mengatakan bahwa dengan digelarnya Tebingtinggi
Expo ini, diharapkan para pengusaha muda di kota ini dapat melihat jauh ke
depan dengan saling membuka info bisnis dan saling membuka akses. Hal ini
dimaksudkan agar para pengusaha dapat berkembang dan dapat menjadi pekerja. Dan
yang lebih penting lagi para pengusaha, pemerintah dan stock holder dapat
saling bersatu dalam membangun daerah.
“Kami mengharapkan kepada
Pemerintah Kota Tebingtinggi untuk dapat bekerjasama dengan HIPMI yang ada di
kota ini. Seperti adanya acara ini, dimana produk-produk hasil usaha di Kota
Tebingtinggi ini dapat ditampilkan dan bukan hanya untuk local, regional,
tetapi juga berskala nasional”, harapnya.
Sedangkan Ketua DPRD Kota
Tebingtinggi H Syahrial Malik mengatakan, kegiatan Tebingtinggi Expo ini
merupakan ajang untuk menampilkan hasil usaha kecil dan menengah, sehingga
nantinya para UKM dapat memacu dan mengembangkan usahanya untuk dapat
berkembang. (DARWIN/PTL/ARBAIN)*
Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Propinsi Sumut
Laksanakan Monitoring Pelaksanaan Ranham di Labuhanbatu
 |
| Kabid HAM Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Propinsi Sumut, Nasrul SH (kiri) dan Wakil Bupati Suhari Pane SIP (kanan) ketika menjelaskan tindak lanjut RANHAM di ruang rapat Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu |
Rantauprapat (Media TIPIKOR)
Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia (HAM) Propinsi Sumatera Utara
melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi
Manusia (RANHAM) di Kabupaten Labuhanbatu yang dilaksanakan di ruang rapat
Inspektorat, Selasa (10/7-12).
Kegiatan itu dihadiri oleh seluruh pimpinan SKPD dan instansi vetikal yang
berjumlah 40 orang, dibuka oleh Wakil Bupati Suhari Pane SIP dan dilanjutkan
penjelasan dari Tim Monitoring, Nasrul SH selaku Kabid HAM Kanwil Kementerian
Hukum dan HAM Propinsi Sumut.
Banyak pertanyaan dan saran serta pendapat yang disampaikan kepada Tim
Monitoring dengan harapan demi kemajuan RANHAM pada umumnya dan di Kabupaten
Labuhanbatu khususnya. Hal ini dirasakan oleh SKPD di jajaran Pemkab
Labuhanbatu dalam melaksanakan tugas sehari-hari sesuai dengan tugas dan
fungsi masing-masing.
Wakil Bupati Suhari Pane SIP pada kesempatan itu menyampaikan terima
kasihnya kepada para pimpinan SKPD atas perhatian yang begitu besar terhadap
pelaksanaan RANHAM di daerah ini khususnya di SKPD masing-masing.
“Kita harus berupaya dan berpartisipasi terhadap penegakan HAM di
lingkungan kerja kita masing-masing maupun di lingkungan tempat kita tinggal”,
ujarnya.
Pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap HAM sebenarnya sudah cukup
baik, namun dalam pelaksanaannya masih terjadi kesenjangan yang sering
menimbulkan kesalah pahaman antara penegakan hukum dengan HAM itu sendiri.
Kabid HAM Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Propinsi Sumut, Nasrul SH, dalam
penjelasannya mengatakan, untuk menindaklanjuti pelaksanaan kegiatan RANHAM
2004-2009, telah diterbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23
Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Indonesia
tahun 2011-2014.
Dalam upaya melaksanakan amanah Perpres Nomor 23 Tahun 2011 tentang RANHAM
2011-2014 secara optimal telah dilaksanakan berbagai kegiatan aksi RANHAM guna
mencapai pemahaman dan gerak langkah yang sama bagi Kementerian/Lembaga,
Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan RANHAM
2011-2014.
Adapun sasaran dilaksanakannya RANHAM ini adalah adanya pemahaman dan
persepsi yang sama dalam melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 23 tahun 2011
tentang RANHAM 2011-2014 dan Adanya komitmen bersama agar Panitia RANHAM
Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat segera terbentuk dan melaksanakan
tugas sesuai dengan tanggungjawabnya masing-masing.
Berkaitan dengan itu, kata Nasrul, pihaknya melakukan monitoring dan
evaluasi ke berbagai kabupaten/kota di Sumatera Utara sampai sejauh mana
pelaksanaan RANHAM di masing-masing SKPD maupun pelaksanaan HAM didaerah
tersebut. (RHP)*
Pengobatan Gratis, USU Turunkan 100 Dokter Di Tebing
Tinggi
Tebing Tinggi (Media
TIPIKOR)
Dalam rangka Dies Natalis Ke 60 Tahun 2012, Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera
Utara (USU) akan mengadakan kegiatan
pengabdian kepada masyarakat Tebingtinggi berupa pengobatan gratis pada hari
Sabtu dan Minggu (14-15/7) mendatang.
Kabag Humas PP Pemko Tebingtinggi, Ahdi Sucipto,SH kepada
wartawan, Kamis (12/7) menerangkan, Fakultas Kedokteran USU dalam kegiatan
tersebut rencananya akan menurunkan 100 dokter untuk melayani berbagai macam
jenis penyakit. Adapun kegiatan tersebut rencananya akan dilaksanakan di RSUD
Kumpulan Pane, Kantor Dinas Kesehatan, Puskesmas Rantau Laban dan Puskesmas
Satria.
Pelayanan kesehatan gratis bagi warga Tebingtinggi itu
berupa penyuluhan kesehatan, pengobatan umum untuk 400 warga, operasi katarak
untuk 80 orang, operasi bibir sumbing untuk 100 orang, pemeriksaan dan
pengobatan hipertensi, diabetes, porstat, papsmear, pemeriksaan ibu hamil dan
pemberian makanan tambahan untuk bayi, kata Ahdi Sucipto.
Kabag Humas mengharapkan kepada warga Tebingtinggi agar
dapat memamfaatkan momen ini dengan berobat atau memeriksakan kesehatannya
secara gratis. Dengan berobat warga akan mendapatkan kesehatan yang sangat
berarti sehingga pencanangan visi Indonesia Sehat 2015 dapat dicapai.
“Kita bersyukur dengan adanya program ini dikota
Tebingtinggi sangat membantu warga dalam mengobati penyakit yang selama ini
diderita masyarakat dapat diobati dan dioperasi secara gratis. Untuk itu saya
mengharapkan kepada warga masyarakat agar mendatangi layanan kesehatan gratis
ini di tempat yang telah disiapkan mulai dari pukul 09.00 Wib sampai dengan
pukul 15.00 Wib pada hari Sabtu dan Minggu mendatang “, harap Sucipto. (DARWIN/PTL/ARBAIN)*
Mantan Wadir
Narkoba Poldasu Divonis Delapan Bulan
 |
|
Mantan Wakil
Direktur Narkoba Polda Sumut Apriyanto Basuki Rahmad (tengah) dijaga petugas
ketika meninggalkan ruang sidang di Pengadilan Negeri Medan
(foto : doc Media
TIPIKOR)
|
Medan (Media TIPIKOR)
Mantan Wadir Narkoba Polda Sumut, AKBP Apriyanto Basuki Rahmat, divonis
delapan bulan penjara dalam dugaan penyalahgunaan psikotropika golongan III
jenis Pil Happy Five (H5), Selasa (10/7) di Pengadilan Negeri (PN) Medan.
Terdakwa juga dihukum membayar denda senilai Rp5 juta yang dapat diganti dengan
pidana kurungan selama sebulan.
Dalam amar putusan majelis hakim diketuai Asban Panjaitan, Apriyanto
dinyatakan terbukti bersalah, melakukan permufakatan jahat terhadap
psikotropika sebagaimana diatur dalam Pasal 60 ayat (5) jo Pasal 71 ayat (1) UU
RI No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
Adapun pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan, dikemukakan
hal memberatkan dan meringankan terdakwa. Hal memberatkan terdakwa dianggap
tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba, sebagai polisi
seharusnya terdakwa menjadi panutan bagi masyarakat, dan memberikan keterangan
yang berbelit-belit. Sementara hal meringankan, terdakwa sopan dalam
persidangan, belum pernah dihukum dan memiliki tanggungan keluarga.
JPU Banding
Atas putusan majelis hakim, terdakwa Apriyanto didampingi penasehat
hukumnya Marudut SH menyatakan pikir-pikir apakah menerima atau banding.
Sementara tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) kemarin dihadiri Dwi Meily Nova dan
Nilma menyatakan banding. "Berarti putusan ini belum inkrah karena JPU
banding, sehingga masih ada upaya di PT (Pengadilan Tinggi-red) Sumut,"
sebut Asban.
Dwi Meily Nova dan Nilma usai persidangan mengaku, pihaknya melakukan
banding karena putusan hakim tidak sesuai dengan tuntutan mereka yakni setahun
penjara, denda Rp10 juta subsider tiga bulan kurungan terhadap Apriyanto.
Apalagi terdakwa adalah seorang aparat kepolisian, sehingga putusan hakim itu
dinilai terlalu ringan.
Pantauan wartawan kemarin, sesaat masih berlangsungnya pembacaan amar
putusan oleh majelis hakim, Wakapolda Sumut, Brigjen Cornelish Hutagaol, dan
Direktur (Dir) Narkoba Polda Sumut, Kombes Andjar Dewanto, tampak memasuki
ruang persidangan perkara ini di ruang sidang utama lantai 1.
Semula Wakapolda Sumut, duduk berbarengan dengan pengunjung sidang lainnya
disalami istri Apriyanto. Tak lama kemudian, Wakapolda pindah tempat duduk dan
duduk disamping istri Apriyanto. Tidak diketahui apa yang dibicarakan mereka,
namun tiba-tiba istri Apriyanto terlihat menangis tersedu-sedu disamping
Wakapolda Sumut. Hal itu tentunya menarik perhatian pengunjung sidang, terutama
awak media.
Usai persidangan istri Apriyanto juga tampak berang melihat Dir Narkoba
Polda Sumut. "Sudah puas kau", cetus istri Apriyanto padanya.
Sementara Wakapolda Sumut mengaku, kedatangannya pada persidangan Apriyanto,
hanya untuk memberikan support kepada Apriyanto. Selanjutnya Wakapolda Sumut
dan anggotanya tampak masuk ke ruangan Kepala PN Medan, Erwin Mangatas Malau.
Selanjutnya mereka terlihat memasuki gedung PT Sumut yang berada di samping PN
Medan. (M.Sembiring)*
LKAMN Rambah
Gelar Diskusi Terkait Inventariasi Tanah Ulayat Dan Tugu Janji Raja
Rohul (Media
TIPIKOR)
Lembaga Kerapatan Adat Mandailing Napituhuta (LKAMN) Luhak Rambah,
Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), gelar diskusi terkait membicarakan penyempurnaan pembangunan
dan pemeliharaan Tugu Janji Raja, melakukan inventarisasi tanah ulayat
sesuai hasil rapat Tanggal 11 Januari 2012 serta minimnya peran serta baik
pemikiran dan peranan masyarakat Mandailing Napitu Huta.
Ketua Panitia H. Abdul Wahab nasution Gelar Imom Porang, Selasa (10/7),
bangga dalam silaturrahmi dan duskusi dapat mencari solusi dalam persolan
adat Napitu Huta yakni Desa Tangun, Memanaming, Pawan, Haiti, Batang Samo,
Sungai Pinang dan Tanjung Berani, hadir sehingga tercipta hasil diskusi secara
maksimal kemudian peran masyarakat Mandaling dapat berfungsi secara maksimal
baik dikalangan masyarakat, maupun dalam konteks pemerintahan.
Tokoh Adat Mandailing, Amri Nasution Gelar Mangaraja Pangihutan, adat
berasal dari bahasa arab, berarti kebiasaan, dalam adat Mandailing Dalihan
Natolu, yakni anak boru, kahanggi dan mora, masih meragukan
keberadaan LKMN Rambah, seperti dalam kegiatan tor-tor belum mampu
diaflikasikan secara maksimal.
“Persoalan di tengah-tengah masyarakat, mestinya dapat diselesaikan secara
adat, sehingga para pemangku-pemangku adat dapat dihargai
kamanakan-kamanakannya,”sebutnya. Ketua LKAMN Rambah Drs. H. Abdul Malik
Nasution Gelar Sutan Laut Api, perencanan team sembilan, pembangunan Tugu
Janji Raja baru 20 persen terlaksana, padahal sudah 3 bulan dari
peletakan batu pertama, kemudian adanya niat pemerintah untuk mengukur
tanah ulayat adat dari Napitu Huta, selanjutnya kurangnya persatuan dan
kesatuan masyarakat Napitu Huta, makanya perlu langkah efektif dan mencari
solusi strategis dalam mengakomidir masyarakat Mandailing napitu Huta.
“Beredar isu dari Dinas Kehutanan Provinsi untuk mendata tanah ulayat
Napitu Huta, saya merasa perlu memiliki wakil, sehingga apapun kegiatan dapat
terlaksana dengan baik, sebab kesehatan dan kesibukan saya sangat banyak,
” sebutnya. Menurut, M. syarif gelar Sutan Kumalo Bulan, H. Hamulian
Nasution, R. Nasution dan H. Agusturi Daulay, menurut mereka, tugu atau
monumen Janji Raja, sangat tidak sesuai dengan kondisi adat Mandiling dan
Adat Melayu, tidak sesuai lagi ketentuan adat, bangunan pemerintah itu, dinilai
penghinaan, maka Tugu itu harus dibongkar, termasuk tulisan di dalamnya, tidak
sesuai dalam tulisan perjanjian Raja-raja Napitu Huta dengan Rambah,
antara Raja-raja Napitu Huta tidak ada kaitannya dengan Raja Tambusai. (end/G.sir)*
Memalukan,
Anggota DPRD Paluta Adu Jotos
 |
| Tampak Se-sama Wakil Ketua DPRD Paluta di lerai anggota DPRD Paluta, yaitu Gusman Efendi Siregar, SPT dari partai PBR |
Paluta
(Media TIPIKOR)
Memalukan, Anggota DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara
(Paluta), diduga gara-gara pembagian fee proyek pembahasan, pembagian paket
atau mungkin sebab lainnya, di bebera Satuan Kerja (Satker) Kabupaten Paluta,
se-sama Anggota Legisltif adu jotos.
Saksi mata Kejadian pukul-memukul di rungan DPRD
Kabupaten Paluta Ongku Harahap, peristiwa itu, tepat pukul 11.00 Wib
(10/07), dimana Anggota DPRD dari Partai PDIP Drs H. Sailan Siregar
saling memukul dengan Anggota DPRD dari Partai PPRN Jul Akhir Harahap. Kalau
tidak dilerai sesama anggota dewan mungkin di antara keduanya sudah ada babak
belur.
Dikatakan, Ketua DPRD Paluta Mukhlis Harahap, tidak
mengetahui persis permasalahan dan persoalan sebab terjadi bentrok itu, tapi
membenarkan perkelaian itu terjadi, karena saat itu sedang memimpin rapat
Ranperda di ruangan Paripurna.
“Mulanya Drs H.Sailan di minta penjelasan, akibatnya
terjadi tuding-tudingan antara satu sama lain, sehingga langsung bentrok,”ucapnya. Toko Masyarakat Tolu Sada Gulan (Gunung Tua, Purba Sinomba,
Halongonan red-) Jsb. Harahap, sikap itu sangat tidak terpuji, seharusnya
anggota lelgislatif dapat di jadikan sebagai panutan, perlakuan itu sangatlah
memalukan, padahal mereka sudah tua dan dituakan di mata masyarakat, tapi
perlakuan masih kayak anak-anak.
Muhammad Azmy
My Dilantik Jadi Ketua PAC PP Bilah Hulu
 |
|
Ketua PAC PP
Kecamatan Bilah Hulu Muhammad Azmy My, ketika memberikan salam komando kepada
Pengurus MPC PP Labuhanbatu Ricky H Pangaribuan pada saat memberikan ucapan
selamat Sabtu (07/08) dihalaman Kantor Camat setempat
|
Bilah Hulu
(Media TIPIKOR)
Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu sudah memprogramkan pendidikan gratis
untuk 12 tahun pada tahun 2012 ini dan pembuatan e-KTP, serta pengobatan gratis
bagi warga, demikian hal itu dikatakan Camat Bilah Hulu H.Asman Siregar SE
memberikan kata sambutan pada saat pelantikan PAC Pemuda Pancasila kecamatan
Bilah Hulu Masa Priode 2012-2015 dihalaman kantor camat setempat.
Dalam kesempatan itu juga Asman menyampaikan kepada pengurus PAC PP
dikecamatan bilah hulu agar dapat bekerja sama dengan pemerintah setempat untuk
membangun sosial kemasyarakatan di samping pembangunan infrastruktur lainya.
Ir Andi Suhaimi Dalimunte MT sebagai Ketua MPC PP Kabupaten Labuhanbatu
dalam arahannya, mengatakan agar pengurus Pemuda Pancasila dimanapun
berada supaya jangan arogansi didepan publik maupun terhadap warga. Ketua
PAC PP Kecamatan Bilah Hulu yang terpilih Muhammad Azmy My, ketika memberikan
kata sambutan nya ,mengucapkan terimakasih atas amanah yang diberikan
kepadanya, dan akan diembannya tugas keorganisasian hingga ke basis bawah.
Adapun kepengurus PAC PP Kecamatan Bilah Hulu Priode 2012-2015 sebagai
Ketua Muhammad Azmy My, Sekretaris H. Erwinsyah Siregar ST, dan Bendahara Ir.
Azmain. Disertai pelantikan Ranting Aek Nabara Kota Pemuda Pancasila sebagai
Ketua Syamsul Rizal, Sp dan Ranting Pemuda Pancasila Desa Perbaungan dan
Ranting Desa Emplasmen.
Acara Pelantikan PAC Kecamatan Bilah Hulu ini dirangkai dengan pemberian
talih asih kepada anak yatim piatu, dan tari-tarian daerah yang dihadiri
Muspika kecamatan setempat dan yang mewakili Ketua DPW PP Propinsi Sumatera
Utara serta para OKP, Tokoh Masyarakat, Parpol serta ketua DPC PP
se-Labuhanbatu. (Rhp)*
0 comments:
Post a Comment